Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan parlemen belum memproses secara resmi laporan mengenai desakan sejumlah fraksi untuk menggunakan Hak Menyatakan Pendapat terkait wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pimpinan DPR akan menindaklanjuti aspirasi itu setelah pembukaan masa persidangan pada Selasa, 10 November 2026.
Puan mengungkapkan bahwa laporan tersebut telah diterima oleh pimpinan parlemen. Namun, penerimaan laporan belum berarti DPR memulai proses formal. Ia menyampaikan keterangan itu kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Desakan dari beberapa fraksi itu berkaitan dengan wacana pemberhentian Gibran dari jabatan wakil presiden. Puan tidak merinci fraksi mana saja yang menyampaikan aspirasi maupun alasan yang mendasari dorongan tersebut.
Menurut Puan, tindak lanjut baru akan dilakukan setelah agenda pembukaan masa sidang berlangsung. Dengan demikian, status laporan saat ini masih sebatas aspirasi yang telah sampai kepada pimpinan DPR dan belum masuk ke tahap pemrosesan resmi.
Puan menegaskan DPR akan menindaklanjuti persoalan itu sesuai konstitusi. Keterangan tersebut menempatkan langkah parlemen berikutnya pada prosedur yang berlaku, bukan pada kesimpulan mengenai wacana pemakzulan yang tengah beredar.
