Realisasi APBD Kabupaten Cianjur Menjelang Akhir Tahun: Pendapatan Tembus 92 Persen, Belanja Capai 85 Persen
Kabupaten Cianjur, Jawa Barat – Menjelang akhir tahun anggaran 2025, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Cianjur menunjukkan angka yang menggembirakan. Data per 17 Desember menunjukkan bahwa belanja daerah telah terealisasi sebesar 85,84 persen dari pagu anggaran yang ditetapkan. Sementara itu, sisi pendapatan daerah pun tak kalah impresif, berhasil mencapai 92,61 persen dari target yang diproyeksikan.
Angka-angka ini mencerminkan upaya keras Pemerintah Kabupaten Cianjur dalam mengelola keuangan daerahnya secara efektif dan efisien. Dari pagu anggaran belanja sebesar Rp 4.867,26 miliar, sebanyak Rp 4.178,27 miliar telah dibelanjakan. Angka ini menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran telah tersalurkan untuk berbagai program dan kegiatan pembangunan serta pelayanan publik di Kabupaten Cianjur.
Di sisi lain, realisasi pendapatan daerah mencapai Rp 4.465,48 miliar dari target Rp 4.822,06 miliar. Tingginya realisasi pendapatan ini menjadi fondasi yang kuat bagi terlaksananya berbagai program pembangunan dan pemeliharaan fasilitas publik.
Rincian Realisasi Pendapatan Daerah
Pendapatan daerah merupakan sumber pendanaan utama bagi operasional dan pembangunan suatu wilayah. Di Kabupaten Cianjur, pendapatan daerah terbagi menjadi beberapa pos utama, yang masing-masing menunjukkan tingkat realisasi yang bervariasi namun secara keseluruhan memuaskan.
Pendapatan Asli Daerah (PAD): Dari target sebesar Rp 1.150,79 miliar, PAD berhasil dikumpulkan sebesar Rp 901,75 miliar, atau mencapai 78,36 persen. PAD merupakan kontribusi langsung dari masyarakat dan pelaku ekonomi di Cianjur, mencakup berbagai sumber seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain PAD yang sah.
- Pajak Daerah: Sektor ini menunjukkan performa yang baik, dengan realisasi Rp 364,63 miliar dari target Rp 421,69 miliar, mencapai 86,47 persen. Pajak daerah menjadi salah satu pilar utama PAD, mencakup berbagai jenis pajak yang dipungut dari masyarakat dan badan usaha.
- Retribusi Daerah: Realisasi retribusi daerah mencapai Rp 391,83 miliar dari target Rp 517,05 miliar, atau 75,78 persen. Retribusi dipungut dari pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah daerah, seperti izin mendirikan bangunan, parkir, dan layanan kesehatan.
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan: Sektor ini hampir mencapai targetnya, dengan realisasi Rp 8,75 miliar dari pagu Rp 10,00 miliar, atau 87,48 persen. Ini mencakup pendapatan dari aset daerah yang dikelola secara komersial.
- Lain-Lain PAD yang Sah: Pos ini mencatat realisasi Rp 136,54 miliar dari target Rp 202,05 miliar, atau 67,58 persen.
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat (TKDD): Pos pendapatan transfer dari pemerintah pusat ini menjadi penyumbang terbesar pendapatan daerah, dengan realisasi Rp 3.299,57 miliar dari pagu Rp 3.448,79 miliar, atau mencapai 95,67 persen. Dana transfer ini sangat krusial untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik yang berskala nasional maupun daerah.
Pendapatan Lainnya (Pendapatan Transfer Antar Daerah): Pos ini mencatat angka yang sangat positif, bahkan melampaui target. Realisasi mencapai Rp 264,16 miliar dari target Rp 222,49 miliar, atau surplus 118,73 persen. Ini menunjukkan adanya penerimaan tambahan dari transfer antar daerah yang tidak terduga sebelumnya.
Detail Belanja Daerah yang Terealisasi
Belanja daerah adalah instrumen utama pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. Realisasi belanja daerah di Kabupaten Cianjur hingga pertengahan Desember menunjukkan alokasi yang merata pada berbagai pos penting.
Belanja Pegawai: Pos ini merupakan komponen belanja terbesar dalam APBD, dengan realisasi Rp 1.583,12 miliar dari pagu Rp 1.896,04 miliar, atau 83,50 persen. Belanja pegawai mencakup gaji, tunjangan, dan honorarium bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tenaga kontrak yang menjalankan tugas di lingkungan Pemkab Cianjur.
Belanja Barang dan Jasa: Alokasi untuk belanja barang dan jasa mencapai Rp 1.344,96 miliar dari pagu Rp 1.605,87 miliar, atau 83,75 persen. Belanja ini mencakup pengadaan barang, pemeliharaan, serta jasa yang diperlukan untuk kelancaran operasional pemerintahan dan pelaksanaan program.
Belanja Modal: Sektor belanja modal yang bertujuan untuk peningkatan aset daerah, seperti pembangunan infrastruktur, gedung, dan pengadaan peralatan, mencatat realisasi sebesar Rp 332,56 miliar dari pagu Rp 359,61 miliar, atau 92,48 persen. Angka ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam investasi jangka panjang untuk pembangunan fisik.
Belanja Lainnya: Pos belanja lain-lain yang mencakup berbagai pos pengeluaran, mencatat realisasi Rp 917,63 miliar dari pagu Rp 1.005,74 miliar, atau 91,24 persen. Rinciannya meliputi:
- Belanja Bagi Hasil: Terealisasi sebesar Rp 30,55 miliar dari target Rp 26,33 miliar, atau 116,03 persen. Ini menunjukkan distribusi hasil pendapatan daerah yang lebih besar dari estimasi.
- Belanja Bantuan Keuangan: Mencapai Rp 686,06 miliar dari pagu Rp 702,66 miliar, atau 97,64 persen. Bantuan keuangan ini disalurkan kepada pemerintah desa atau pihak lain yang membutuhkan.
- Belanja Subsidi: Melampaui target dengan realisasi Rp 1,53 miliar dari pagu Rp 1,08 miliar, atau 142,66 persen. Subsidi ini biasanya dialokasikan untuk meringankan beban masyarakat dalam mengakses kebutuhan pokok atau layanan tertentu.
- Belanja Hibah: Terealisasi Rp 168,69 miliar dari pagu Rp 223,08 miliar, atau 75,62 persen. Hibah diberikan kepada organisasi kemasyarakatan, lembaga non-profit, atau pihak lain yang dianggap layak menerima.
- Belanja Bantuan Sosial: Mencatat realisasi Rp 2,01 miliar dari pagu Rp 5,26 miliar, atau 38,17 persen. Angka ini mungkin menunjukkan bahwa pencairan bantuan sosial masih berlangsung atau ada efisiensi dalam pelaksanaannya.
- Belanja Tidak Terduga: Terealisasi Rp 28,78 miliar dari pagu Rp 47,32 miliar, atau 60,82 persen. Dana ini disiapkan untuk penanganan bencana alam atau kondisi darurat lainnya.
Pembiayaan Daerah: Penyeimbang Anggaran
Sisi pembiayaan daerah juga menunjukkan dinamika yang menarik. Terdapat penerimaan pembiayaan yang signifikan, yang kemudian digunakan untuk menutupi defisit anggaran atau untuk investasi.
- Penerimaan Pembiayaan Daerah: Mencapai Rp 181,77 miliar dari target Rp 50,00 miliar, atau 363,54 persen. Angka ini menunjukkan adanya surplus kas yang cukup besar, kemungkinan besar berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.
- Pengeluaran Pembiayaan Daerah: Terealisasi Rp 7,30 miliar dari pagu Rp 4,80 miliar, atau 152,08 persen. Pengeluaran ini sebagian besar dialokasikan untuk penyertaan modal daerah, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aset atau investasi strategis milik pemerintah daerah.
Secara keseluruhan, realisasi APBD Kabupaten Cianjur menjelang akhir tahun 2025 menunjukkan pengelolaan keuangan yang positif. Tingginya realisasi pendapatan dan belanja, serta pengelolaan pembiayaan yang cermat, menjadi indikator penting bagi stabilitas dan keberlanjutan pembangunan di Kabupaten Cianjur.
