Masalah Layanan Purna Jual di Industri Kendaraan Listrik Indonesia
Masalah layanan purna jual kembali menjadi sorotan di industri kendaraan listrik Indonesia. Kasus ini melibatkan mantan anggota DPR RI, Akbar Faizal, yang mengalami pengalaman buruk setelah membeli mobil listrik BYD Seal. Keluhan tersebut ia bagikan melalui media sosial resmi miliknya di Instagram @akbarfaizal68, mulai dari gangguan teknis hingga langkah somasi terhadap beberapa pihak terkait.
1. Masalah Teknis Muncul Sejak Awal Penggunaan
Permasalahan bermula tak lama setelah Akbar Faizal membeli BYD Seal Premium pada Desember 2025. Mobil tersebut dilaporkan mengalami gangguan serius berupa kondisi tidak stabil saat dikendarai, yang ia gambarkan seperti “oleng” atau “joget”.
“Mobil bermasalah (oleng joget). Pihak BYD, leasing, asuransi dan bengkel yang dipilih BYD saling lempar tanggung jawab,” tulis dia. Kondisi ini membuat kendaraan tidak nyaman digunakan, dan keluhan tersebut kemudian dilaporkan ke pihak dealer dan jaringan resmi untuk dilakukan pemeriksaan.
Namun, proses penanganan justru berjalan lambat. Mobil disebut sempat tidak jelas statusnya selama lebih dari dua bulan tanpa kepastian hasil perbaikan.
2. Penanganan Dinilai Tidak Tuntas, Kondisi Mobil Memburuk
Setelah akhirnya masuk ke bengkel yang direkomendasikan, perbaikan yang dilakukan tidak memberikan hasil sesuai harapan. Bahkan, analisa teknis yang dilakukan disebut tidak tepat dan justru memperparah kondisi kendaraan.
Situasi ini diperburuk kurangnya koordinasi antara berbagai pihak yang terlibat, mulai dari dealer, bengkel, perusahaan pembiayaan, hingga asuransi. Akbar menilai terjadi saling lempar tanggung jawab, sehingga penyelesaian masalah menjadi terhambat. Hingga memasuki bulan keempat, kendaraan tersebut belum juga mendapatkan solusi yang jelas. Kondisi ini membuat konsumen merasa dirugikan karena tidak bisa menggunakan mobil dalam waktu lama.
3. Respons Resmi dari BYD Indonesia
Sebagai bentuk protes, Akbar Faizal mulai menunda pembayaran cicilan pada Maret 2026, sebelum akhirnya memutuskan untuk menghentikannya pada April. Keputusan ini diambil karena mobil yang dibeli tidak dapat digunakan secara normal.
Di sisi lain, pihak leasing tetap melakukan penagihan secara intensif, bahkan disebut menghubungi melalui banyak nomor berbeda. Hal ini memperkeruh situasi antara konsumen dan perusahaan pembiayaan.
Merasa haknya sebagai konsumen tidak terpenuhi, Akbar kemudian melayangkan somasi kepada tiga pihak sekaligus, yaitu BYD Indonesia, perusahaan pembiayaan, dan pihak asuransi. Ia juga meminta otoritas terkait untuk ikut mengawasi kasus tersebut.
Sementara itu, BYD Indonesia menyatakan telah menerima informasi keluhan tersebut dan tengah melakukan koordinasi dengan jaringan diler untuk mengumpulkan data yang lebih lengkap.
“Dan saat ini kami sedang minta pihak diler segera berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk konsumen untuk mengumpulkan informasi yang lengkap dan akuran, guna memastikan tidak terjadi miskomunikasi,” jelas Head of PR and Government BYD Indonesia, Luther Panjaitan saat dihubungi IDN Times, Senin (13/4/2026).
Luther juga menegaskan pihaknya meminta diler untuk merespons dengan cepat dalam menangani setiap keluhan pelanggan.
