Rocky Gerung menegaskan bahwa anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) tidak ditugaskan untuk bekerja seperti pejabat teknis pemerintahan, melainkan memberi pertimbangan yang tajam dan kritis kepada Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan itu ia sampaikan sesaat setelah dilantik menjadi anggota Wantimpres di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat (2/10/2026).
Menurut Rocky, kata yang paling tepat untuk menggambarkan peran dewan tersebut adalah “kritis”, bukan sekadar “mengkritik”. Ia menilai Wantimpres harus membaca kebijakan pemerintah dengan sudut pandang yang lebih dalam agar bisa melihat dampaknya bagi publik. “Kalau mengkritik, dewan ini justru fungsinya kritis, bukan kritik, ya, beda tuh. Kritis terhadap kebijakan,” ujarnya.
Rocky menjelaskan, setiap kebijakan negara hampir selalu memunculkan reaksi yang beragam di masyarakat. Ada yang menilai positif, tetapi ada pula yang melihatnya sebagai masalah. Karena itu, menurut dia, Wantimpres dibutuhkan untuk menilai persoalan secara lebih menyeluruh dengan mengandalkan kepekaan etis dan kemampuan tiap anggota dalam memahami situasi.
Ia menambahkan, hasil pembahasan Wantimpres nantinya akan menjadi bahan bagi Presiden dalam mengambil keputusan. Rocky menggambarkan hubungan itu seperti proses penyusunan surat keputusan yang memuat unsur mengingat, menimbang, memutuskan, dan menetapkan. Dalam gambaran itu, dewan berperan memberi pertimbangan, sedangkan keputusan akhir tetap berada di tangan presiden.
“Tugas dewan adalah mengingat dan menimbang dan memutuskan, penetapannya ada pada presiden. Jadi, kami membuat pertimbangan, user-nya adalah Bapak Presiden,” kata Rocky. Ia menekankan bahwa fungsi utama Wantimpres bukan menjalankan kebijakan, melainkan membantu kepala negara melihat konsekuensi dari suatu pilihan politik atau administrasi.
Rocky juga mengungkapkan bahwa Prabowo memberi penekanan agar Wantimpres diposisikan sebagai lembaga yang bekerja pada level etis, bukan teknis. Karena itu, dewan ini tidak diarahkan untuk menangani urusan sehari-hari pemerintahan. Para anggotanya, kata Rocky, perlu menjaga jarak dari peristiwa konkret agar bisa melakukan kontemplasi dan evaluasi atas arah kebijakan negara.
Dalam penjelasannya, Rocky membandingkan peran Wantimpres dengan oversight committee di sebuah perusahaan. Namun, karena ruang kerjanya berada di ranah publik, ia menilai dewan ini memerlukan keahlian sekaligus ketajaman membaca persoalan yang berkembang di tengah masyarakat. Dengan begitu, pertimbangan yang diberikan tidak berhenti sebagai formalitas, tetapi benar-benar menjadi masukan bagi Presiden Prabowo.
Sumber: www.jpnn.com
