Kondisi Politik yang Menunjukkan Karakter Militeristik
Ketua Umum Front Mahasiswa Nasional, Symphati Dimas R, menyatakan bahwa situasi politik saat ini tidak hanya menunjukkan gejala militerisme, tetapi telah bergerak menuju pemerintahan yang sangat militeristik. Pernyataan ini disampaikan dalam diskusi publik bertajuk “Keadilan Untuk Andrie Yunus, Militer Harus Tunduk Pada Peradilan Umum” yang diadakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia di Aula Pusgiwa UI pada Senin (6/4/2026).
Dimas menggambarkan kasus penyerangan terhadap Andrie Yunus sebagai bagian dari konteks yang lebih luas. Ia menilai bahwa peran militer semakin memperkuat dirinya dalam kehidupan sipil. Hal ini menjadi isu penting yang harus diperhatikan secara serius.
Latar Belakang Kepemimpinan Nasional
Menurut Dimas, kondisi ini tidak dapat dipisahkan dari latar belakang kepemimpinan nasional yang memiliki akar kuat dalam tradisi militer. Hal ini menyebabkan pendekatan keamanan dan stabilitas cenderung lebih diutamakan dibandingkan prinsip supremasi sipil. Dalam hal ini, masyarakat seringkali menjadi objek pengawasan, bukan pelaku utama dalam proses pemerintahan.
Ekspansi Peran Militer
Ia juga menyoroti beberapa kebijakan yang menunjukkan ekspansi peran militer. Contohnya adalah pembentukan struktur komando teritorial baru hingga tingkat provinsi serta rencana pembentukan ratusan batalyon teritorial pembangunan yang akan terlibat dalam sektor sipil seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan. Keputusan ini dinilai problematik karena dilakukan di tengah kebijakan efisiensi di sektor lain, namun justru memperluas peran militer dalam urusan non-pertahanan.
Prioritas Politik yang Memperkuat Militer
Dalam praktiknya, negara cenderung menggunakan instrumen keamanan yang dianggap paling efektif untuk menjaga stabilitas politik. Namun, ekspansi militer ke ranah sipil berisiko menjadikan masyarakat sebagai objek pengawasan, bahkan target dari kebijakan keamanan itu sendiri. Ini menunjukkan adanya prioritas politik yang memperkuat posisi militer dalam tata kelola pemerintahan.
Peran Gerakan Mahasiswa
Sebagai respons, Dimas menekankan pentingnya peran gerakan mahasiswa untuk membaca situasi ini secara kritis dan menjadikannya sebagai momentum konsolidasi. Ia memperingatkan bahwa normalisasi kehadiran militer dalam kehidupan sipil dapat membuka jalan bagi praktik yang lebih represif di masa depan.
Membangun Kesadaran Bersama
Oleh karena itu, Dimas menyerukan agar mahasiswa dan masyarakat sipil tidak menganggap situasi ini sebagai hal biasa, melainkan sebagai ancaman serius terhadap demokrasi dan supremasi sipil yang harus direspons melalui penguatan gerakan dan tekanan public. Masyarakat harus sadar bahwa setiap langkah yang diambil oleh militer dalam ranah sipil bisa berdampak besar terhadap kebebasan dan hak asasi manusia.
