Presiden Prabowo Subianto resmi menempatkan Sugiono di kursi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) dalam pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/10). Ia menggantikan Pratikno dan langsung mengucapkan sumpah jabatan, termasuk komitmen untuk memegang teguh UUD 1945 serta melaksanakan aturan negara dengan sebaik-baiknya.
Penugasan baru itu datang setelah Sugiono menghabiskan sekitar dua tahun memimpin Kementerian Luar Negeri di Kabinet Merah Putih. Sejak 21 Oktober 2024, ia memegang pos menteri luar negeri dan fokus pada penguatan hubungan dengan mitra luar negeri, sekaligus penanganan warga negara Indonesia yang menghadapi ancaman di negara lain.
Di masa kepemimpinannya, Kemlu mencatat pemulangan lebih dari 27 ribu WNI dari berbagai situasi berisiko. Jumlah itu mencakup lebih dari 1.200 WNI yang terjerat penipuan daring di Myanmar, sembilan aktivis Global Sumud Flotilla 2.0 yang ditahan Israel, lebih dari 8 ribu WNI dari Kamboja, serta sejumlah warga Indonesia yang terdampak konflik di Iran. Upaya ini menjadi salah satu penanda utama diplomasi perlindungan yang dijalankan Kemlu.
Di level global, Indonesia juga memperoleh ruang lebih besar saat Sugiono masih menjabat Menlu. Indonesia mendapat mandat sebagai Presiden Dewan HAM PBB pada 2026, posisi yang tercatat sebagai pertama kalinya diraih Indonesia. Pada periode yang sama, Indonesia juga masuk sebagai anggota Dewan Pemeriksa PBB atau United Nations Board of Auditors untuk masa tugas 2026-2032.
Langkah diplomatik lain yang menonjol adalah bergabungnya Indonesia sebagai anggota penuh BRICS pada Januari 2025. Keanggotaan itu datang hanya dua bulan setelah Sugiono menyampaikan minat Indonesia untuk masuk ke kelompok tersebut pada Oktober 2024. Pada September 2026, ia kembali menjadi wajah Indonesia di forum dunia ketika mewakili Presiden Prabowo dalam Sidang Majelis Umum ke-81 PBB di New York, Amerika Serikat, dengan membawa pesan tentang dukungan untuk Palestina, penguatan multilateralisme, reformasi PBB, dan pentingnya ketahanan nasional bagi stabilitas kawasan.
Selama dua tahun, Sugiono juga tampil di sejumlah forum besar seperti ASEAN, G20, G7, World Economic Forum, KTT Perdamaian Sharm El-Sheikh, KTT BRICS, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), D8, dan APEC. Di bidang ekonomi, ia ikut mendorong berbagai kesepakatan dagang, antara lain CEPA dengan Uni Eropa, Kanada, Peru, dan Chile, FTA dengan Uni Ekonomi Eurasia, serta perjanjian preferensial dengan Iran, Mauritius, dan Tunisia. Perluasan penggunaan QRIS di Thailand, China, Korea Selatan, dan Jepang juga menjadi bagian dari agenda yang ia kawal.
Di luar perdagangan, Kemlu di bawah Sugiono memperluas kerja sama di bidang pendidikan, kebudayaan, pertahanan, dan teknologi dengan negara-negara mitra di Asia, Eropa, Australia, Amerika, Afrika, hingga Timur Tengah. Seluruh rangkaian itu disusun mengikuti Peta Jalan Postur Diplomasi Tangguh menuju Indonesia Emas 2045. Atas kiprahnya, Sugiono kemudian menerima tanda kehormatan Bintang Mahaputera Utama dari Presiden Prabowo Subianto.
Sumber: kumparan.com
