Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menyatakan akan menindak setiap pihak yang diduga menyadap Presiden Prabowo Subianto, termasuk bila pelakunya berasal dari kepolisian. Pernyataan itu disampaikan di Jakarta pada Selasa, 10 November 2026, saat menghadiri Konferensi Gerakan Pemuda yang digelar Cipayung Plus Pusat. Ia menilai tindakan tersebut bukan sekadar pelanggaran oleh individu, melainkan perbuatan yang merugikan negara dan institusi.
Suyudi menyebut dugaan penyadapan itu dilakukan oleh sejumlah oknum yang berupaya mengganggu pemerintahan. Menurut dia, apabila keterlibatan anggota Polri terbukti, tindakan tersebut tetap akan diproses tanpa pengecualian. Ia mengatakan dirinya dan rekan-rekan merasa dikhianati oleh peristiwa itu. Kapolri juga menegaskan bahwa polisi tidak akan gentar menghadapi siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran hukum dan mencederai kepentingan negara.
Di tengah perkara tersebut, Suyudi melihat munculnya dukungan masyarakat sebagai sisi lain dari peristiwa ini. Ia menilai warga yang sebelumnya terpecah dalam perdebatan di media sosial kini menunjukkan sikap yang lebih kompak karena tidak menerima dugaan pengkhianatan terhadap Presiden. Ia turut menekankan perlunya menjaga kehormatan Presiden dalam kapasitasnya sebagai lambang negara.
Dalam forum itu, Suyudi mengajak pemuda dan masyarakat luas menjaga persatuan serta memperkuat hubungan antarkelompok. Ia meminta berbagai unsur masyarakat ikut mengawal konsolidasi nasional untuk mendukung cita-cita Indonesia Emas 2045. Menurutnya, masih terdapat pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan, tetapi persatuan dan kekompakan dapat menjadi modal untuk menghadapi tantangan tersebut. Ia juga berharap organisasi kepemudaan berperan sebagai ruang bagi masyarakat dan penopang demokrasi.
Kasus yang menjadi latar pernyataan Kapolri itu ditangani Bareskrim Polri. Penyidik telah menetapkan empat orang berinisial LSP, AS, EH, dan SU sebagai tersangka dalam dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, serta akses tanpa hak. Mereka disebut sebagai perwira tinggi Polri. Dugaan penyadapan disebut berlangsung pada 2025 hingga 2026 dan menyasar Presiden, pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, LSM, serta kalangan pengusaha.
Penyidik menduga tindakan tersebut dilakukan tanpa permohonan penyidik dan dokumen laporan polisi, serta tidak berhubungan dengan penegakan hukum. Hasil penyadapan juga diduga dihapus pada Oktober 2026 untuk menghilangkan jejak. Tiga tersangka telah ditempatkan di rumah tahanan Mako Brimob Polri di Depok, Jawa Barat. Satu tersangka lainnya belum ditahan karena sedang sakit. Suyudi menegaskan penindakan akan dilakukan terhadap siapa pun yang terbukti terlibat.
