Jakarta, 17 Desember 2025 – Isu mengenai “Reformasi Jilid II” dan narasi bahwa Indonesia sedang mengalami kemunduran demokrasi menuju otoritarianisme kembali ramai diperbincangkan di media sosial dan ruang publik menjelang akhir tahun 2025. Narasi ini mencuat seiring dengan gelombang protes mahasiswa dan elemen sipil yang terjadi sepanjang tahun ini.
Tim Cek Fakta kami menelusuri kebenaran klaim mengenai penguatan gerakan ini serta validitas argumen kemunduran demokrasi di era pemerintahan saat ini.
Penelusuran Fakta
1. Benarkah Ada Gerakan “Reformasi Jilid II”?
Fakta: BENAR.
Sepanjang tahun 2025, istilah “Reformasi Jilid II” atau variasi serupa seperti “Indonesia (C)emas Jilid II” secara nyata digunakan dalam berbagai aksi massa.
Gelombang Protes 2025: Tercatat serangkaian demonstrasi besar yang dimotori oleh aliansi mahasiswa (seperti BEM SI) dan masyarakat sipil. Puncaknya terjadi pada Agustus hingga 2 September 2025, di mana ribuan massa mengepung gedung DPR RI dan titik strategis lainnya dengan membawa “11 Tuntutan Rakyat”.liramedia+1
Eskalasi Isu: Aksi ini bukan hanya wacana media sosial, melainkan gerakan fisik yang dipicu oleh ketidakpuasan terhadap kebijakan tunjangan pejabat, revisi UU yang dianggap melemahkan demokrasi, dan represifitas aparat.tempoyoutube
2. Klaim Indonesia Mundur ke Otoritarianisme
Fakta: TERINDIKASI KUAT (Berdasarkan Data Ahli).
Klaim bahwa Indonesia melangkah mundur ke arah otoritarianisme didukung oleh temuan berbagai lembaga riset kredibel pada tahun 2025.
Laporan LP3ES & BRIN: Dalam laporan “Outlook 2025”, para peneliti menyebut tahun ini sebagai “Akhir Reformasi Politik”. Indikator demokrasi Indonesia dinilai mengalami stagnasi bahkan regresi (kemunduran), dengan birokrasi yang semakin berubah menjadi mesin politik praktis alih-alih pelayan publik.nu+1
Indeks Demokrasi: Data V-Dem Democracy Index yang dikutip oleh peneliti BRIN menunjukkan bahwa kualitas demokrasi Indonesia berada di titik nadir, mendekati autokrasi elektoral. Hal ini ditandai dengan penyusutan kebebasan sipil dan penguatan oligarki yang membajak institusi negara.lp3es+1
Peringatan Amnesty International: Laporan tahun 2025 mencatat adanya penyempitan ruang kebebasan sipil yang signifikan, di mana kritik terhadap pemerintah semakin sulit disampaikan tanpa risiko kriminalisasi.kompasiana
3. Konteks Pemerintahan Prabowo-Gibran
Fakta: TERKAIT.
Narasi ini menguat bertepatan dengan satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Evaluasi satu tahun pemerintahan pada Oktober 2025 menyoroti adanya “arah balik demokrasi”, di mana penindasan terhadap oposisi dan polemik sisa Pilpres masih menjadi catatan merah.bbc
Kesimpulan
Narasi bahwa “Reformasi Jilid II Menguat” adalah FAKTA, dibuktikan dengan adanya mobilisasi massa nyata dengan tajuk tersebut sepanjang 2025.
Sementara itu, klaim bahwa “Indonesia Melangkah Mundur ke Otoritarianisme” adalah VALID berdasarkan analisis data, didukung oleh konsensus para ahli politik, laporan lembaga HAM, dan data indeks demokrasi global yang menunjukkan tren penurunan kebebasan sipil dan penguatan oligarki di Indonesia pasca-2024.
