Tuntutan Mendesak Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa: Keadilan Ekonomi dan Pelayanan Publik
JAKARTA – Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) kini menjadi sorotan utama, dinilai sangat layak dan mendesak untuk direalisasikan dari berbagai aspek, mulai dari keunggulan ekonomi, kohesi sosial, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakatnya. Penilaian ini disampaikan oleh sejumlah tokoh terkemuka dari Pulau Sumbawa dalam sebuah audiensi penting dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang berlangsung di Jakarta pada hari Rabu, 17 Desember 2025.
Seorang tokoh nasional sekaligus perantau dari Pulau Sumbawa, Dr. Andi Azis, dengan tegas menyatakan bahwa dari perspektif konstitusional dan ekonomis, PPS telah memenuhi seluruh kriteria dan indikator yang dipersyaratkan untuk pembentukan sebuah daerah otonomi baru (DOB).
“Undang-undang memberikan batas waktu maksimal dua tahun bagi pemerintah untuk menerbitkan peraturan pemerintah (PP) sebagai turunan dari undang-undang yang telah disahkan. Fakta bahwa Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) untuk PPS ini telah tertunda hampir sepuluh tahun merupakan sebuah indikasi pelanggaran terhadap amanat undang-undang yang seharusnya dijalankan,” tegas Dr. Andi Azis.
Beliau memaparkan lebih lanjut bahwa Pulau Sumbawa memegang peranan krusial sebagai salah satu pilar utama penopang perekonomian nasional, terutama dalam sektor pertambangan. Menurut data yang disampaikannya, sekitar 80 persen dari total produksi emas nasional berasal dari dua tambang besar, yaitu PT Freeport Indonesia dan PT Amman Mineral yang beroperasi di kawasan Batu Hijau.
Selain itu, potensi sumber daya alam Pulau Sumbawa tidak berhenti di situ. Tambang Dodo Rinti yang berlokasi di Kabupaten Sumbawa, dan direncanakan akan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2026, diprediksi memiliki cadangan mineral yang bahkan lebih besar dibandingkan dengan yang ada di Batu Hijau. Kapasitas ekonomi ini semakin diperkuat dengan kehadiran PT Sumbawa Timur Mining (STM) serta PT Antam yang juga beroperasi di wilayah Dompu.
“Bayangkan, dengan satu sektor pertambangan saja, perusahaan sebesar Freeport mampu menopang pembangunan beberapa provinsi sekaligus. Pulau Sumbawa, dengan segala potensi dan hasil tambangnya yang sangat melimpah, hanya meminta untuk dibentuk menjadi satu provinsi, bukan enam, namun tuntutan ini seolah belum mendapatkan perhatian yang semestinya,” ujar Dr. Andi Azis dengan nada prihatin.
Aspirasi Konstitusional Masyarakat, Bukan Kepentingan Sesaat
Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Aliansi Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) Kabupaten Dompu, Ilham Yahyu, memberikan penekanan kuat bahwa tuntutan pembentukan PPS ini merupakan representasi dari aspirasi konstitusional masyarakat Pulau Sumbawa yang telah lama terpendam. Beliau menegaskan bahwa gerakan ini bukanlah didorong oleh emosi sesaat atau kepentingan politik jangka pendek.
“Kami telah melalui berbagai tahapan dan mengikuti seluruh prosedur yang berlaku selama lebih dari dua dekade. Kami datang hari ini untuk menuntut sebuah hak yang secara tegas dijamin oleh konstitusi negara kita,” ungkap Ilham Yahyu.
Lebih lanjut, Ilham Yahyu juga menyoroti adanya ketimpangan pembangunan yang sangat mencolok antara Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Ketimpangan ini terlihat jelas dalam hal distribusi infrastruktur dasar, kualitas layanan kesehatan, serta akses terhadap fasilitas pendidikan yang memadai.
Pandangan senada juga diutarakan oleh Dr. Muamar Khadafi, salah seorang perwakilan Aliansi PPS lainnya. Beliau memaparkan secara rinci kondisi pelayanan publik di Pulau Sumbawa yang dinilai masih sangat tertinggal dibandingkan daerah lain. Beliau mengutip beberapa kasus tragis, seperti warga yang meninggal dunia dalam perjalanan rujukan medis menuju Pulau Lombok akibat jarak yang jauh dan fasilitas yang terbatas. Selain itu, masih terdapat keterbatasan akses listrik yang signifikan di beberapa wilayah, serta kondisi jalan yang belum memadai, terutama di daerah-daerah terpencil.
“Sumber daya alam kami terus dieksploitasi dan memberikan kontribusi besar bagi negara, namun ironisnya, pelayanan publik yang kami terima justru masih sangat minim. Inilah yang menjadi alasan utama mengapa pemekaran daerah menjadi sebuah kebutuhan mendesak, bukan sekadar sebuah pilihan,” tegas Dr. Muamar Khadafi.
Kesiapan Administratif dan Komitmen Pengawalan
Selain potensi ekonomi yang kuat, Pulau Sumbawa juga dinilai telah memiliki kesiapan sosial dan administratif yang memadai untuk menjadi sebuah provinsi baru. Lima kabupaten/kota yang berada di Pulau Sumbawa dilaporkan memberikan dukungan yang solid terhadap pembentukan PPS, dan proses ini berjalan tanpa diwarnai oleh konflik sosial yang berarti.
Aliansi PPS sendiri telah menegaskan kembali komitmen mereka untuk terus mengawal secara ketat seluruh proses pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa. Upaya ini akan ditempuh melalui jalur administratif yang resmi serta pendekatan politik yang konstruktif di tingkat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan pemerintah pusat.
“Kami akan terus berada di garis depan untuk mengawal setiap tahapan proses ini hingga Provinsi Pulau Sumbawa benar-benar terwujud dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakatnya,” pungkas Ilham Yahyu, menutup pernyataannya dengan keyakinan.
