Perut yang kenyang setelah menyantap Nasi Kandar dengan kuah banjir terasa seperti sebuah pelukan nirwana. Momen kenikmatan yang nyaris membawa saya tenggelam dalam kebahagiaan kuliner. Namun, di ambang kesadaran yang mulai memudar, suara Helmi membuyarkan lamunan dan menarik saya kembali ke kenyataan.
“Destinasi terakhir sebelum kau balik kandang,” katanya, nada bicaranya menyiratkan sebuah rahasia, atau mungkin pertanda akan petualangan baru yang penuh kejutan.
Mobil kami melaju membelah jantung kota Kuala Lumpur. Perhentian singkat kami adalah Dataran Merdeka, sebuah lapangan luas yang megah dengan tiang bendera menjulang tinggi. Di sinilah sejarah mencatat penurunan terakhir bendera Union Jack Inggris. Di seberang lapangan, berdiri kokoh Gedung Sultan Abdul Samad yang ikonik, saksi bisu perjalanan waktu.
Namun, Rizal tidak tertarik berlama-lama di bawah terik matahari. “Panas. Kita ke rumah ‘Bos Besar’ saja,” ajaknya, mengisyaratkan tujuan berikutnya yang tak kalah penting.
Tujuan kami: Istana Negara Malaysia yang baru di Jalan Duta. Bangunan megah ini memukau dengan kubah emasnya yang berkilauan dan pagar besi yang kokoh. Di depan gerbang, para pengawal berkuda berdiri tegak, mengingatkan pada Queen’s Guard di Inggris, namun dengan sentuhan Melayu yang khas.
Di sinilah, di depan kemegahan Istana Negara, jiwa akademis saya bangkit. Momen yang akan menjadi awal perdebatan sengit dengan Helmi dan Rizal, yang selama ini menganggap saya sebagai bulan-bulanan dalam diskusi wisata dan pragmatisme. Sebagai alumni Fakultas Hukum dengan spesialisasi Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara, melihat istana ini bukan sekadar mengagumi arsitektur, melainkan menyelami sistem kekuasaan yang melahirkannya.
Sejak dari Batu Caves, Bukit Bintang, hingga Genting Highlands, saya selalu kalah dalam urusan manajemen wisata dan pragmatisme judi. Namun, di sini, di hadapan simbol kekuasaan, saya merasa memiliki keunggulan.
“Kau tahu sistem kami, Fit?” tanya Rizal, sambil menunjuk lambang kerajaan di gerbang. “Kami ini Monarki Konstitusional. Tapi rajanya unik.”
“Unik apanya?” pancing saya, siap untuk adu argumen.
“Raja kami gilir kacang,” jawab Rizal santai, sebuah istilah yang membuat saya nyaris tersedak ludah sendiri. Istilah hukum macam apa itu?
Rizal kemudian menjelaskan dengan gaya orang awam yang meremehkan sakralitas. Malaysia memiliki sembilan Sultan dari sembilan negara bagian. Untuk menghindari perebutan takhta, mereka menciptakan sistem rotasi. Setiap lima tahun, mereka memilih satu di antara mereka untuk menjabat sebagai Yang di-Pertuan Agong, Raja se-Malaysia.
“Kalau di Semarang, macam arisan ibu-ibu PKK lah,” tambah Helmi terkekeh. “Lima tahun si A, lima tahun depan si B. Adil. Tak ada yang berkuasa seumur hidup di tingkat federal. Jadi tak ada diktator.”
Rizal tersenyum bangga. “Sistem kami demokratis dalam feodalisme. Kalian di Indonesia mana punya yang begini? Presiden kalian dipilih rakyat, tapi ya itu… dramanya panjang.”
Inilah momen yang saya tunggu. Angin seolah berpihak pada saya. Saya menegakkan punggung, mengeluarkan aura jurisprudentia yang selama ini terpendam.
“Kalian pikir sistem arisan itu paling hebat?” tanya saya meremehkan.
Rizal menaikkan alis. “Memang ada yang lebih hebat?”
“Dengar baik-baik, Wahai Rakyat Jiran,” kata saya, meniru gaya seorang orator. “Kalian bangga dengan Raja yang cuma simbol? Yang Reigns but not Rules (bertakhta tapi tak memerintah)? Yang cuma tanda tangan dokumen dan memberi ampunan narapidana?”
“Di negaraku,” lanjut saya sambil menunjuk dada, “Kami punya daerah di mana Rajanya adalah penguasa mutlak secara hukum positif. Dia Bertakhta dan Memerintah. Reigns and Rules.”
Rizal dan Helmi terdiam, bungkam seribu bahasa.
“Namanya Yogyakarta,” kata saya. “Di sana, Gubernurnya tidak dipilih lewat Pilkada. Tidak ada kampanye, tidak ada tim sukses, tidak ada serangan fajar. Gubernurnya adalah Sultan Hamengkubuwono. Otomatis. Seumur hidup. Dan itu dilindungi Undang-Undang Keistimewaan.”
Mata Rizal yang biasanya sipit dan tajam, kini membelat. “Tunggu… maksud kau, dia Gubernur tapi juga Raja? Dan Jakarta setuju?”
“Bukan cuma setuju. Itu amanat konstitusi. Pasal 18B UUD 1945 kami mengakui satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa,” jelas saya. Kuliah Hukum Tata Negara saya akhirnya berguna juga di pinggir jalan Kuala Lumpur.
Saya menjelaskan betapa powerful-nya Sultan Jogja. Beliau memiliki legitimasi budaya, legitimasi agama, legitimasi tanah (Sultan Ground), dan legitimasi birokrasi sekaligus.
Bandingkan dengan Yang di-Pertuan Agong Malaysia. Mereka bergilir setiap lima tahun. Baru saja nyaman duduk di singgasana, eh waktunya sudah habis. Harus berkemas pulang kampung. Kekuasaan riil tetap berada di tangan Perdana Menteri.
“Jadi,” kata saya menutup argumen, “Sistem gilir kacang kalian itu lucu. Kalian main aman. Kalian takut ada Raja yang terlalu kuat. Kami di Indonesia? Kami memberikan kekuasaan absolut pada satu sosok di Jogja karena kami percaya pada integritas sejarahnya. Itu baru level kepercayaan tingkat dewa.”
Helmi melongo. Rizal, untuk pertama kalinya selama dua hari ini, kehabisan kata-kata pedas.
“Gila…” gumam Rizal. “Aku pikir Indonesia itu cuma republik murni. Ternyata kalian punya kingdom within a republic yang jalan harmonis.”
“Itulah Indonesia, Zal,” kata saya sambil menepuk bahunya. “Kami rumit. Tapi di balik kerumitan itu, ada kekayaan sistem yang tak kalian punya.”
Malaysia boleh menang soal wisata dan manajemen judi. Tapi soal kerumitan dan keunikan Tata Negara? Jangan lawan Sarjana Hukum Indonesia. Kita adalah ahlinya membuat aturan yang membuat orang asing garuk-garuk kepala.
Matahari mulai terbenam di balik kubah emas Istana Negara. Langit Kuala Lumpur berubah jingga. Kami kembali ke hotel. Kemenangan kecil di depan istana tadi sedikit mengobati rasa pegal di kaki dan rasa iri di hati soal trotoar yang rapi di Bukit Bintang.
Di kamar hotel, saya mulai berkemas. Baju kotor, oleh-oleh untuk anak istri masuk ke dalam koper. Besok paginya saya harus terbang pulang. Kembali ke realitas.
Kembali ke jalanan yang mungkin tak sehalus Bukit Bintang. Kembali ke birokrasi wisata yang mungkin tak se-sat-set Batu Caves. Dan kembali ke negara di mana judi itu haram, tapi pinjaman online ilegal merajalela.
Namun tak apa. Malaysia mungkin tempat yang nyaman untuk berwisata, tempat yang efisien untuk menghabiskan uang. Tapi Indonesia? Dengan segala kesemrawutan dan ‘keistimewaannya’, ia tetap tempat yang paling nyaman untuk pulang.
“Fit, bangun! Flight pagi kan?” Helmi mengirim pesan WhatsApp.
Saya tersenyum. Liburan selesai. Saatnya kembali menjadi wartawan yang menavigasi dunia berita dengan akal sehat seadanya.
Terima kasih, Malaysia. Kau tetangga yang menyebalkan karena terlalu rapi, tapi kau adalah guru yang baik.
