Pemerintah bersiap mengubah cara penyaluran bantuan sosial dan subsidi agar tidak lagi diberikan dalam bentuk barang, melainkan langsung dalam uang tunai kepada penerima. Kebijakan ini disampaikan Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Pandjaitan usai rapat tingkat menteri di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Rabu (30/9/2026), yang membahas perluasan program intervensi perlindungan sosial.
Luhut menjelaskan, perubahan skema tersebut merupakan bagian dari dorongan digitalisasi yang kini dipakai untuk memperkuat pendataan warga berdasarkan kondisi sosial-ekonomi mereka. Dengan data yang lebih rapi dan terhubung, pemerintah ingin memastikan bantuan benar-benar sampai kepada orang yang berhak menerima, bukan sekadar tercatat sebagai penyaluran administratif.
Program digitalisasi bansos yang sebelumnya menjangkau 43 kabupaten/kota kini diperluas menjadi 258 kabupaten/kota. Perluasan ini diarahkan untuk mendukung integrasi data melalui Government Technology atau GovTech, sehingga berbagai informasi kependudukan dan bantuan dapat saling terhubung antarlembaga. Pemerintah saat ini memusatkan perhatian pada penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sembako.
Menurut Luhut, arah kebijakan itu sejalan dengan pesan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan keadilan sosial lewat pemanfaatan teknologi. Ia menyebut peluncuran besar GovTech untuk digitalisasi bansos ditargetkan mulai berlangsung pada Oktober 2026, dengan dukungan kecerdasan buatan yang dikembangkan oleh anak bangsa.
Proses konsolidasi data melibatkan banyak instansi, mulai dari Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, hingga Kementerian Koperasi. Sejumlah lembaga lain juga ikut terlibat, seperti Kemenpan-RB, Kementerian Kesehatan, Komdigi, Kementerian Agama, DEN, BPS, BSSN, serta pemerintah daerah.
Luhut mengatakan sekitar 98 persen dari 289 juta data kependudukan sudah tercatat dan terus diselaraskan. Ia menambahkan, sistem yang dibangun memungkinkan data antar-kementerian dan lembaga saling berkomunikasi, sementara capaian penyaluran bisa dipantau secara langsung dan dievaluasi tiap pekan untuk melihat daerah atau instansi yang masih tersendat. Pemerintah juga membuka peran agen Perlinsos dari berbagai unsur, termasuk TNI-Polri melalui Babinsa dan Bhabinkamtibmas, serta ASN, agar bantuan tetap menjangkau warga di wilayah terpencil, termasuk mereka yang belum memiliki telepon seluler. Luhut berharap seluruh sinkronisasi data dapat selesai pada akhir tahun ini, sehingga penyaluran bansos dan subsidi berbasis penerima manfaat bisa diterapkan penuh pada tahun depan.
Sumber: ekonomi.republika.co.id
