MPR RI akan membahas surat Presiden Prabowo Subianto mengenai pengisian jabatan wakil presiden dalam rapat gabungan yang dijadwalkan berlangsung pukul 15.00 WIB. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan surat tersebut diterima pada pukul 11.10 WIB di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Isi surat belum disampaikan kepada publik karena akan dibicarakan lebih dahulu oleh pimpinan dan anggota MPR dalam rapat tersebut.
Muzani menjelaskan, surat dari Presiden itu merupakan tindak lanjut dari permintaan MPR agar Prabowo mengajukan dua nama calon wakil presiden untuk menggantikan Gibran Rakabuming Raka. Permintaan tersebut disampaikan melalui surat MPR pada Jumat, 13 November 2026. Menurut Muzani, pengiriman surat permintaan itu merupakan bagian dari tanggung jawab pimpinan MPR setelah rapat gabungan membahas langkah pengisian posisi yang kosong.
MPR berencana menyampaikan hasil pembahasan melalui konferensi pers setelah rapat selesai. Muzani belum mengungkapkan apakah surat Presiden telah memuat nama-nama calon maupun rincian lain. Ia meminta masyarakat menunggu keputusan rapat. Dengan demikian, hingga sebelum rapat gabungan digelar, belum ada keterangan resmi mengenai identitas calon yang diajukan Prabowo ataupun hasil pembahasan MPR atas surat tersebut.
Sementara itu, agenda pelantikan wakil presiden pengganti Gibran mengalami perubahan. MPR sebelumnya menyebut sidang paripurna untuk pemilihan, pengesahan, dan pelantikan akan berlangsung pada 2 Desember 2026. Namun, tanggal itu kemudian digeser menjadi 9 Desember 2026. Perubahan jadwal disampaikan Ketua Fraksi Gerindra di MPR, Habiburokhman, yang menyebut sejumlah agenda DPR dan DPD bertepatan dengan rencana sidang, termasuk kegiatan komisi dan kunjungan kerja.
Habiburokhman juga mengaitkan pergeseran hari sidang dengan penanggalan dalam tradisi Jawa, yakni perubahan dari Rabu Pon menjadi Rabu Kliwon. Meski pelantikan ditunda satu pekan, ia mengusulkan verifikasi dokumen calon tetap berjalan. Sebelumnya, rapat gabungan MPR telah menyepakati pembentukan tim verifikasi beranggotakan 36 orang untuk memeriksa persyaratan calon. Tim itu berasal dari unsur fraksi di MPR dan DPD serta dipimpin oleh unsur pimpinan MPR.
Proses pengajuan nama calon wakil presiden disebut harus dilakukan dalam tenggat 14 hari. Kekosongan jabatan terjadi setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran diri kepada MPR pada Kamis, 12 November 2026; surat serupa juga disampaikan kepada Presiden. Gibran menyatakan keputusan tersebut merupakan pilihannya sendiri dan tidak berkaitan dengan polemik ijazah. Ia mengatakan dokumen pendidikannya lengkap dan telah diserahkan kepada pengadilan.


