Sulawesi Tengah: Membangun Kebijakan Berbasis Data, Menjadikan Penanganan RTLH Kunci Pengentasan Kemiskinan
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mengambil langkah strategis dengan menetapkan data sebagai fondasi utama dalam merumuskan setiap kebijakan pembangunan daerah. Lebih dari itu, penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) ditetapkan sebagai pintu gerbang utama untuk menekan angka kemiskinan yang ada di wilayah tersebut. Ketegasan ini disampaikan langsung oleh Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, saat memberikan arahan kepada seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah pada hari Selasa, 3 Maret 2026, di Ruang Rapat Polibu Kantor Gubernur Sulteng.
Menurut Gubernur, pelaksanaan program pembangunan memang harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang tersedia. Namun, yang paling krusial adalah ketersediaan konsep yang matang dan inovasi yang jelas. Inovasi, lanjutnya, tidak selalu berarti harus sesuatu yang baru atau mahal. Kuncinya adalah inovasi tersebut harus mampu memberikan solusi terhadap permasalahan nyata yang dihadapi masyarakat dan mampu meyakinkan para pimpinan.
Gubernur juga menekankan bahwa meniru praktik baik yang telah berhasil diterapkan di daerah lain bukanlah sebuah kelemahan. Hal tersebut justru dapat menjadi kekuatan, asalkan inovasi yang diadopsi tersebut dapat diimplementasikan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi Sulawesi Tengah.
Data: Panglima Kebijakan Pembangunan
Gubernur Anwar Hafid dengan tegas menyatakan bahwa perencanaan pembangunan di masa mendatang tidak dapat ditoleransi lagi jika tidak didukung oleh basis data yang kuat dan akurat. Ia bahkan mengungkapkan bahwa ia telah meluangkan banyak waktu, termasuk di akhir pekan, bersama para kepala OPD untuk membedah data secara mendalam hingga ke tingkat yang paling rinci. Upaya ini dilakukan semata-mata agar setiap kebijakan yang diambil benar-benar berangkat dari kondisi riil di lapangan, bukan sekadar didasarkan pada asumsi belaka.
“Saya sudah meminta kepala OPD menelusuri data itu sedetail mungkin. Kita tidak bisa lagi mentolerir perencanaan yang tidak punya data,” tegasnya.
Korelasi Kuat Antara RTLH dan Kemiskinan
Dari hasil pendalaman data yang dilakukan, ditemukan sebuah korelasi yang sangat kuat antara angka kemiskinan dengan kondisi perumahan masyarakat. Semakin tinggi jumlah rumah yang dikategorikan tidak layak huni, maka semakin tinggi pula angka kemiskinan yang tercatat di suatu wilayah. Gubernur memberikan contoh nyata dari kondisi di Kota Palu. Di sana, angka kemiskinan tergolong relatif kecil. Namun, jumlah kepala keluarga yang belum memiliki rumah sendiri justru sangat tinggi. Sebaliknya, di beberapa kabupaten lain, kepemilikan rumah oleh masyarakat tergolong baik. Akan tetapi, kualitas rumah yang tidak layak huni justru menjadi salah satu faktor pendorong tingginya angka kemiskinan di daerah tersebut.
“Dari data ini kita belajar, bahwa kemiskinan sangat erat kaitannya dengan kondisi rumah. Karena itu, kalau kita mau menurunkan kemiskinan, pintu masuknya harus jelas, dan itu adalah rumah tidak layak huni,” tegas Gubernur.
Pendekatan Lintas Sektor Melalui Penanganan RTLH
Gubernur menjelaskan lebih lanjut bahwa fokus pada penanganan RTLH akan membuka peluang intervensi yang bersifat lintas sektor secara terpadu. Ketika persoalan rumah masyarakat mendapatkan perhatian dan penanganan, maka berbagai kebutuhan mendasar lainnya juga dapat diintegrasikan dalam satu sasaran yang sama. Kebutuhan tersebut meliputi sektor ekonomi, kesehatan, pendidikan, pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), sanitasi, hingga pembangunan infrastruktur dasar. Dengan pendekatan terintegrasi ini, Gubernur sangat optimistis target penurunan angka kemiskinan hingga lima persen dalam kurun waktu tiga tahun ke depan dapat tercapai.
“Inilah kenapa data itu penting. Kalau tidak dibedah, kita tidak akan pernah tahu akar masalahnya,” katanya.
Skema Pembiayaan Gotong Royong untuk RTLH
Terkait dengan pembiayaan untuk menangani sekitar 70 hingga 78 ribu unit RTLH yang ada di Sulawesi Tengah, Gubernur memastikan bahwa seluruh kabupaten dan kota di provinsi tersebut telah sepakat untuk menjalankan skema pembiayaan bersama. Pembiayaan ini akan dilakukan secara gotong royong, yang melibatkan partisipasi aktif dari pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, serta dukungan dari sektor dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Dalam waktu dekat, Gubernur berencana untuk mengundang seluruh bupati dan para kepala perangkat daerah terkait untuk duduk bersama dan menyepakati pembagian tanggung jawab secara proporsional. “Kalau datanya sudah dicek dan benar, semua orang harus pakai data ini. Tidak boleh lagi ada anggaran yang bias ke mana-mana,” tegasnya.
Validasi Data dan Digitalisasi untuk Akurasi Kebijakan
Untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang dirumuskan tepat sasaran, validasi data RTLH akan dilakukan secara menyeluruh. Proses validasi ini akan melibatkan kerja sama dengan institusi perguruan tinggi atau konsultan profesional. Gubernur menegaskan bahwa setelah data dinyatakan akurat dan terverifikasi, seluruh kebijakan dan program pembangunan wajib mengacu pada satu basis data yang sama. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya bias anggaran dan memastikan bahwa bantuan serta program yang dijalankan benar-benar menyentuh masyarakat yang paling membutuhkan.
Menutup arahannya, Gubernur Anwar Hafid kembali menekankan urutan prioritas kerja yang harus dipahami oleh seluruh OPD. Urutan tersebut adalah: data sebagai fondasi utama, inovasi sebagai solusi yang ditawarkan, dan digitalisasi sebagai penguat sistem pelaksanaan.
Melalui penerapan digitalisasi, kebijakan pembangunan diharapkan akan menjadi lebih mudah untuk diperbarui, terintegrasi dengan baik, dan dapat dikawal secara berkelanjutan. Selain itu, Gubernur juga mengingatkan jajaran pemerintah untuk terus menjaga kedekatan sosial dengan masyarakat melalui berbagai agenda kebersamaan. Salah satu rencana yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat adalah penyelenggaraan buka puasa bersama secara massal.
