Dewan Adat Papua Dukung Audit Keuangan Majelis Rakyat Papua Barat
Dewan Adat Papua (DAP) memberikan dukungan penuh terhadap upaya audit keuangan Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Barat. Dukungan ini disampaikan langsung oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) DAP, Yan Cristian Warinussy, sebagai respons terhadap desakan audit yang dilayangkan oleh anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) dari daerah pemilihan (Dapil) Provinsi Papua Barat Daya, Paul Finsen Mayor.
Warinussy menyatakan apresiasinya yang tinggi terhadap langkah Senator Mayor yang telah menyampaikan desakan untuk mengaudit anggaran Majelis Rakyat Papua di Provinsi Papua Barat. “Sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Adat Papua, saya memberikan apresiasi atas langkah Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Mananwir Paul Finsen Mayor dalam menyampaikan pernyataan berisi desakan bagi audit Anggaran Majelis Rakyat Papua (MRP) di Provinsi Papua Barat,” ujar Warinussy pada Rabu, 4 Maret 2026.
Menurut Warinussy, audit anggaran MRP Papua Barat yang diduga mencapai angka sekitar Rp59 miliar ini sangat penting. Anggaran tersebut diketahui bersumber dari dana Otonomi Khusus (Otsus) Provinsi Papua Barat. DAP juga menekankan agar tidak ada pihak, terutama institusi negara manapun, yang melakukan upaya pembelaan diri yang tidak didasari hukum terhadap desakan yang disampaikan oleh Senator Mayor.
Lebih lanjut, Sekjen DAP menjelaskan bahwa audit keuangan MRP merupakan langkah krusial yang akan mendukung proses penyelidikan hukum oleh aparat penegak hukum (APH). Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Klarifikasi Status Senator Paul Finsen Mayor
Dalam kesempatan yang sama, Yan Cristian Warinussy juga memberikan klarifikasi mengenai status Senator Paul Finsen Mayor. Ia menegaskan bahwa Senator Mayor saat ini memang benar menjabat sebagai salah satu wakil dari Masyarakat Adat di Tanah Papua di DPD RI. Statusnya sebagai Mananwir, yang dalam bahasa Biak berarti Kepala Suku atau Adat Masyarakat Adat Byak Betew di Kabupaten Raja Ampat, diakui.
Namun, Warinussy meluruskan bahwa dalam struktur Dewan Adat Papua, posisi Ketua DAP Wilayah III Doberay saat ini dijabat oleh Saudara Markus Waran, berdasarkan keputusan Pimpinan DAP. “Penetapan diri saudara Mayor sebagai Ketua DAP Wilayah III Doberay sudah berakhir,” ungkap Warinussy, yang juga dikenal sebagai seorang advokat senior di Papua Barat.
Meskipun demikian, DAP tetap menyatakan rasa hormat dan bangga terhadap sosok Senator Paul Finsen Mayor. DAP mengapresiasi posisi penting yang selalu diambil oleh Senator Mayor dalam menyampaikan desakan dan kritik tajam terhadap berbagai kebijakan negara, serta terhadap eksistensi lembaga negara di Tanah Papua yang dinilai tidak bekerja secara optimal sebagai wakil resmi rakyat Papua, termasuk MRP itu sendiri.
“Oleh sebab itu, DAP mendukung Senator Mayor agar segera dilakukan audit internal terhadap anggaran yang bersumber dari dana Otsus Papua yang dikelola oleh Sekretariat MRPB,” tutup Warinussy.
Pentingnya Akuntabilitas Dana Otsus
Dana Otonomi Khusus (Otsus) merupakan instrumen penting yang dialokasikan oleh pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan dan kesejahteraan di wilayah Papua. Pengelolaan dana ini seharusnya dilakukan secara transparan dan akuntabel untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dikucurkan benar-benar sampai kepada masyarakat dan memberikan dampak positif yang signifikan.
Majelis Rakyat Papua (MRP) sebagai lembaga yang memiliki peran strategis dalam merepresentasikan aspirasi masyarakat adat, memiliki tanggung jawab besar dalam pengelolaan anggaran yang diterimanya. Oleh karena itu, desakan untuk melakukan audit keuangan terhadap anggaran MRP bukanlah tindakan yang berlebihan, melainkan sebuah upaya untuk memastikan tata kelola yang baik dan mencegah potensi penyalahgunaan wewenang atau dana.
Dukungan dari Dewan Adat Papua (DAP) terhadap upaya audit ini menunjukkan adanya kesadaran kolektif di kalangan tokoh adat mengenai pentingnya pengawasan terhadap penggunaan dana publik. Hal ini juga mencerminkan komitmen DAP untuk menjaga integritas dan efektivitas lembaga-lembaga yang seharusnya melayani kepentingan masyarakat Papua.
Peran DPD-RI dalam Pengawasan
Anggota DPD-RI seperti Paul Finsen Mayor memegang peranan vital sebagai wakil daerah dalam sistem pemerintahan Indonesia. Salah satu fungsi utama DPD adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang dan kebijakan yang berkaitan dengan daerah yang diwakilinya. Dalam konteks ini, desakan untuk mengaudit anggaran MRP merupakan manifestasi dari fungsi pengawasan tersebut.
Senator Mayor, dengan latar belakangnya sebagai tokoh adat, memiliki pemahaman mendalam mengenai kebutuhan dan tantangan yang dihadapi masyarakat Papua. Oleh karena itu, kepeduliannya terhadap pengelolaan dana Otsus dan kinerja lembaga seperti MRP sangatlah relevan. Tindakannya ini diharapkan dapat mendorong transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik dalam pengelolaan anggaran di Papua.
Implikasi Audit Terhadap Penegakan Hukum
Proses audit keuangan tidak hanya bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga dapat menjadi pijakan awal bagi penegakan hukum jika ditemukan adanya indikasi penyimpangan. Penegasan Sekjen DAP mengenai dukungan audit sebagai langkah awal untuk penyelidikan oleh aparat penegak hukum berdasarkan KUHAP menunjukkan keseriusan dalam menindaklanjuti potensi masalah yang mungkin timbul dari pengelolaan anggaran.
Audit yang dilakukan secara profesional dan independen akan memberikan gambaran yang jelas mengenai penggunaan anggaran MRP. Hasil audit ini dapat menjadi dasar bagi lembaga penegak hukum untuk melakukan investigasi lebih lanjut apabila ditemukan adanya unsur pidana atau pelanggaran lainnya. Hal ini penting untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga negara dan memastikan bahwa dana publik dimanfaatkan sesuai dengan tujuan peruntukannya.
Menjaga Kepercayaan Publik
Transparansi dan akuntabilitas adalah dua pilar utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah dan lembaga-lembaganya. Ketika masyarakat merasa bahwa dana publik dikelola dengan baik dan sesuai aturan, maka kepercayaan terhadap pemerintah akan meningkat. Sebaliknya, jika terjadi dugaan penyimpangan atau ketidaktransparan, kepercayaan publik akan terkikis.
Dukungan DAP terhadap audit MRP dan desakan dari Senator Mayor merupakan langkah positif dalam menjaga kepercayaan publik. Ini menunjukkan bahwa ada upaya dari berbagai elemen masyarakat dan perwakilan rakyat untuk memastikan bahwa pengelolaan dana Otsus berjalan sesuai harapan dan memberikan manfaat maksimal bagi kesejahteraan masyarakat Papua.
Melalui proses audit yang transparan dan tindakan penegakan hukum yang tegas jika diperlukan, diharapkan dapat tercipta tata kelola pemerintahan yang lebih baik di Papua, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga yang ada.
