Desakan Empat Tokoh Nasional: Indonesia Harus Keluar dari Dewan Perdamaian Bentukan Donald Trump

Perang yang memanas antara Amerika Serikat (AS) dengan Israel melawan Iran telah memicu seruan kuat dari sejumlah tokoh nasional Indonesia untuk segera menarik diri dari Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP). BoP, sebuah badan internasional yang didirikan oleh mantan Presiden AS Donald Trump, dinilai oleh para tokoh ini tidak sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif yang dianut Indonesia, serta berpotensi menimbulkan kerugian strategis dan fiskal.

Desakan ini muncul sebagai respons terhadap eskalasi konflik di Timur Tengah, yang dikhawatirkan dapat menyeret Indonesia ke dalam pusaran geopolitik yang rumit dan merugikan. Para tokoh yang menyuarakan pandangan ini antara lain adalah anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Iskandar, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana, dan Guru Besar Hubungan Internasional Universitas Negeri Saint Petersburg, Rusia, Prof. Connie Rahakundini Bakrie.

Alasan Mendesak Indonesia Keluar dari BoP

Para tokoh tersebut mengemukakan berbagai alasan kuat mengapa partisipasi Indonesia dalam BoP harus segera dihentikan.

1. Pelanggaran Prinsip Politik Bebas Aktif

TB Hasanuddin, yang merupakan seorang purnawirawan militer dan politikus senior, menjadi salah satu yang paling vokal menyuarakan desakan ini. Ia menguraikan lima poin krusial yang mendasari pandangannya:

• Mencederai Konstitusi: Partisipasi Indonesia dalam BoP dinilai secara fundamental melanggar prinsip politik luar negeri bebas aktif yang tertuang dalam amanat konstitusi. Prinsip ini menekankan kemandirian Indonesia dalam menentukan sikap dan kebijakan luar negerinya, tanpa terikat pada blok atau kekuatan besar tertentu.
• Sikap yang Kurang Tegas: Pemerintah Indonesia dinilai belum menunjukkan sikap yang cukup tegas dalam mengutuk agresi AS-Israel terhadap Iran. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi Indonesia dalam membela prinsip kedaulatan dan perdamaian internasional.
• Persepsi Negatif terhadap Palestina: Posisi yang dianggap tidak netral dan inkonsisten dalam membela kedaulatan bangsa lain, khususnya Palestina, dapat memperburuk persepsi rakyat Palestina terhadap Indonesia. Hal ini berpotensi merusak citra Indonesia sebagai negara yang konsisten mendukung perjuangan Palestina.
• Potensi Penolakan Mobilisasi TNI: Adanya kemungkinan mobilisasi pasukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai bagian dari pasukan perdamaian BoP (ISF BoP) berpotensi menuai penolakan dari pihak-pihak tertentu, yang dapat menimbulkan risiko keamanan dan diplomatik.
• Beban Fiskal dan Risiko Geopolitik: Alokasi anggaran untuk partisipasi TNI dalam pasukan ISF BoP dinilai akan membebani kapasitas fiskal negara. Lebih lanjut, Indonesia berisiko terjebak dalam pusaran geopolitik Timur Tengah yang tidak menguntungkan dan berpotensi membahayakan stabilitas nasional.

2. Meragukan Efektivitas dan Niat BoP

Ketua Umum MUI, Anwar Iskandar, turut menyuarakan keprihatinannya terkait keberadaan BoP. Dalam Tausyiah MUI mengenai eskalasi serangan Israel-Amerika terhadap Iran, ia mempertanyakan niat di balik pembentukan badan tersebut oleh Amerika Serikat.

Anwar Iskandar secara spesifik mempertanyakan komitmen Amerika Serikat dalam menyelesaikan konflik berkepanjangan di Palestina melalui BoP. Ia menilai bahwa pembentukan badan ini, terutama pasca serangan terhadap Iran, menimbulkan keraguan akan tujuan utamanya dalam menciptakan perdamaian yang adil dan berkelanjutan.

3. Evaluasi Posisi Strategis Indonesia di Tengah Rivalitas Global

Prof. Connie Rahakundini Bakrie, seorang akademisi terkemuka di bidang hubungan internasional, melihat momentum meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah sebagai “pintu keluar” bagi Indonesia untuk melakukan evaluasi strategis terhadap posisinya di kancah internasional.

Ia berpendapat bahwa dinamika terbaru telah menggeser semangat awal pembentukan forum seperti BoP. Pandangannya bersifat akademis, namun ia menekankan potensi risiko strategis yang dihadapi Indonesia jika tidak berhati-hati dalam menentukan posisinya di tengah konflik yang melibatkan kekuatan-kekuatan besar dunia.

Prof. Connie mendorong Indonesia untuk kembali menegaskan komitmennya pada politik luar negeri bebas aktif dan non-blok (non-alignment). Menurutnya, posisi ini akan memberikan ruang manuver diplomasi yang lebih fleksibel dan elegan, memungkinkan Indonesia untuk berperan lebih efektif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global tanpa terjerumus dalam rivalitas geopolitik yang merusak.

4. BoP Hanya Melegitimasi Israel dan Kontraproduktif

Guru Besar Hukum Internasional UI, Hikmahanto Juwana, menilai bahwa BoP tidak berjalan sesuai dengan tujuan yang dijanjikan. Ia berpendapat bahwa forum ini justru bersifat kontraproduktif dan berpotensi digunakan untuk tujuan yang menyimpang.

“Memang BoP hanya digunakan untuk melegitimasi Israel mengambil Gaza,” tegas Hikmahanto. Meskipun dalam aturan pendiriannya BoP dijanjikan sebagai solusi atas berbagai pertikaian global, Hikmahanto menyimpulkan bahwa forum tersebut terbukti tidak efektif.

Oleh karena itu, ia menyarankan agar pemerintah Indonesia segera mengambil langkah untuk keluar dari BoP dan memfokuskan energinya pada forum multilateral yang lebih kredibel dan efektif, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Profil Singkat Tokoh yang Mendorong Indonesia Keluar BoP

1. TB Hasanuddin

Mayor Jenderal TNI (Purn.) Tubagus Hasanuddin, lahir pada 8 September 1952, adalah seorang tokoh militer dan politikus Indonesia. Ia memiliki karier panjang di TNI sebelum terjun ke dunia politik bersama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan). Lulusan AKABRI 1974 ini pernah bertugas di berbagai satuan, termasuk Kodam Siliwangi, Kodam I Aceh, dan Kostrad. Pengalamannya juga mencakup tugas di PBB sebagai Komandan Sektor Pasukan Perdamaian di Irak, serta pernah menjadi ajudan Wakil Presiden dan Presiden, serta Sekretaris Militer Presiden. Setelah pensiun dengan pangkat Mayor Jenderal, ia berhasil terpilih menjadi anggota DPR RI beberapa periode, bahkan pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi I DPR RI. Meskipun sempat maju sebagai calon Gubernur Jawa Barat, ia kembali aktif di Senayan mewakili Daerah Pemilihan Jawa Barat IX.

2. Ketua Umum MUI Anwar Iskandar

Anwar Iskandar, lahir pada 24 April 1950 di Banyuwangi, Jawa Timur, adalah tokoh agama yang kini menjabat sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sebelum memimpin MUI, ia pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI dan Wakil Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Sebagai putra dari KH Iskandar, pendiri Pondok Pesantren Mambaul Ulum, Anwar menempuh pendidikan pesantren dan formal secara bersamaan. Ia melanjutkan studi di Pondok Pesantren Lirboyo dan Perguruan Tinggi Tribakti Kediri. Berbekal ilmu agama dan pengetahuan umum, ia mendirikan dua yayasan pendidikan di Kediri, yaitu Assa’idiyah dan Al Amin, yang kini berkembang pesat. Anwar Iskandar juga aktif dalam berbagai organisasi keislaman, termasuk Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Gerakan Pemuda Ansor, dan Nahdlatul Ulama (NU) di berbagai tingkatan. Pengalamannya juga meluas ke ranah politik dengan pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Timur dan anggota MPR RI utusan daerah.

3. Hikmahanto Juwana

Prof. Hikmahanto Juwana, lahir pada 23 November 1965, adalah seorang akademikus dan pakar hukum internasional terkemuka di Indonesia. Ia adalah Guru Besar di Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan pernah menjabat sebagai Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani) periode 2020-2025. Dengan keahliannya di bidang hukum internasional, pandangannya mengenai BoP memiliki bobot yang signifikan dalam perdebatan kebijakan luar negeri Indonesia.

4. Connie Rahakundini Bakrie

Prof. Connie Rahakundini Bakrie, lahir pada 3 November 1964, adalah seorang akademisi yang memiliki rekam jejak internasional yang mengesankan. Ia merupakan Guru Besar Hubungan Internasional di Universitas Negeri Saint Petersburg, Rusia, sekaligus merangkap sebagai Ambassador of Science and Education of Russia. Latar belakang pendidikannya yang luas dalam studi pertahanan di berbagai negara seperti Australia, Asia Pasifik, Taiwan, Tiongkok, Amerika Serikat, Israel, dan Inggris, menjadikannya seorang ahli di bidang Hubungan Internasional dan Pertahanan, khususnya Pertahanan Maritim dan Dirgantara. Pandangannya mengenai posisi strategis Indonesia di tengah dinamika global sangat relevan dan patut dipertimbangkan.