Dalam pusaran sejarah modern, pendidikan yang dulunya dielu-elukan sebagai gerbang kebebasan, perlahan namun pasti bertransformasi menjadi instrumen penjinakan. Perubahan ini bukanlah sebuah kebetulan, melainkan hasil dari sebuah desain yang terencana matang. Di awal abad ke-20, ketika mesin industri meraung membutuhkan tenaga kerja yang disiplin, tepat waktu, dan tanpa banyak tanya, muncullah sebuah paradigma bahwa sekolah harus melahirkan individu yang “siap pakai.” Di sinilah filantropi, yang dibalut kemajuan, mulai memainkan perannya.
Meskipun John D. Rockefeller tidak secara langsung mendirikan institusi pendidikan, pengaruhnya terhadap pembentukan karakter sekolah sangatlah signifikan. Melalui General Education Board yang ia danai dengan jutaan dolar, reformasi dunia pendidikan mulai digulirkan. Penasihatnya, Frederick T. Gates, secara gamblang menyatakan bahwa tujuan utamanya adalah menciptakan pekerja yang efisien, bukan pemikir yang independen. Dana besar yang digelontorkan bukan untuk memerdekakan insan, melainkan untuk membentuk manusia yang sesuai dengan kebutuhan sistem industri yang sedang berkembang pesat. Akibatnya, pendidikan tidak lagi menggali makna kehidupan, melainkan berfokus pada efisiensi. Kebijaksanaan digantikan oleh keterampilan yang memiliki nilai jual di pasar tenaga kerja. Sekolah pun berubah fungsi, dari tempat pembentukan manusia utuh menjadi sekadar unit ekonomi.
Dalam kerangka berpikir ini, pertanyaan-pertanyaan filosofis dianggap sebagai gangguan. Keraguan eksistensial dipandang sebagai pemborosan waktu yang berharga. Yang dibutuhkan bukanlah pencari kebenaran, melainkan individu yang patuh pada instruksi, menghormati hierarki, dan mampu bekerja dalam ritme yang disamakan dengan mesin. Kurikulum pun dirancang menyerupai jalur produksi yang seragam, terstandarisasi, dan mudah diawasi. Jiwa peserta didik diperlakukan layaknya bahan mentah yang harus dibentuk, bukan sebuah misteri yang perlu didampingi dalam penemuannya.
Model pendidikan yang demikian, meskipun tidak secara kasat mata terlihat kejam, memiliki bahaya yang laten. Ia tidak menghancurkan dengan kekerasan, melainkan dengan pembiasaan. Anak-anak diajari untuk duduk diam berjam-jam, bukan untuk merenung, melainkan untuk patuh. Mereka dilatih untuk menjawab, bukan untuk bertanya. Kelulusan diraih bukan karena pemahaman mendalam, melainkan karena kepatuhan pada format yang telah ditetapkan.
Transformasi Nilai dalam Pendidikan
Dahulu, filsafat pernah menjadi denyut nadi pendidikan. Plato, misalnya, berbicara tentang paideia sebagai proses pembentukan jiwa. Dalam tradisi Islam, ilmu dipandang sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Namun, dalam paradigma pendidikan industri, jiwa menjadi variabel yang tidak relevan. Yang dihitung adalah hasil akhir berupa nilai, sertifikat, dan tentu saja, produktivitas. Ijazah menggantikan hikmah, dan keberhasilan diukur bukan dari kedalaman pemahaman, melainkan dari kesesuaian dengan standar yang ada.
Dalam kerangka ini, pendidikan menjadi sebuah investasi sosial yang bertujuan menjaga stabilitas ekonomi. Sekolah bertransformasi menjadi alat reproduksi sistem, bukan ruang kritis untuk mengevaluasinya. Konsekuensinya dapat kita lihat hingga hari ini: banyak individu dewasa yang mahir secara teknis, namun miskin orientasi hidup. Mereka tahu cara bekerja dan cakap dalam bidangnya, tetapi kehilangan arah mengapa mereka hidup di dunia ini. Mereka patuh pada sistem yang seringkali menyiksa, dan merasa bersalah ketika gagal menyesuaikan diri. Kegelisahan eksistensial justru dianggap sebagai gangguan psikologis, bukan sebagai tanda jiwa yang masih bergejolak mencari makna.
Esai ini bukanlah sebuah nostalgia romantis tentang masa lalu, melainkan sebuah seruan untuk menyadari bahwa pendidikan pada hakikatnya selalu bersifat politis. Ia tidak hanya membentuk kemampuan, tetapi juga cara pandang kita terhadap dunia. Ketika pendidikan dibiayai dan diarahkan oleh kepentingan kekuasaan ekonomi, ia cenderung akan “mencetak” manusia yang aman bagi sistem, bukan manusia yang jujur pada nuraninya. Gambaran ini, tanpa perlu penjelasan lebih lanjut, sudah cukup menjadi cermin yang memantulkan wajah pendidikan modern yang terlalu lama kita terima sebagai sebuah keniscayaan.
Pertanyaannya bukan apakah kita membenci sekolah, melainkan apakah kita masih memiliki keberanian untuk membayangkan bentuk pendidikan yang lain? Pendidikan yang tidak gentar menghadapi pertanyaan, tidak alergi terhadap kegelisahan, dan tidak menjadikan manusia sekadar roda penggerak dalam mesin sejarah. Sebab, pada titik ketika pendidikan sepenuhnya berhasil menurut ukuran sistem, di situlah kemanusiaan mulai mengalami kematian suri.
Paradoks Pendidikan di Era Modern
Ironisnya, sekolah modern tidak (atau belum) runtuh. Sebaliknya, ia justru berdiri semakin megah, semakin canggih, dan semakin penuh dengan jargon-jargon baru. Namun, layaknya pohon yang disuntik pupuk kimia berlebihan, ia menjulang tinggi tanpa akar yang kuat, dan rimbun tanpa menghasilkan buah yang berarti. Di sinilah letak kegagalannya bekerja. Bukan kegagalan administratif, melainkan kegagalan tumbuh sebagai ruang pematangan manusia seutuhnya.
Secara global, sekolah hari ini terjebak dalam sebuah paradoks. Di satu sisi, dunia mendengungkan pentingnya berpikir kritis, kreativitas, dan keahlian abad ke-21. Di sisi lain, ruang kelas justru semakin didominasi oleh standar, tes, dan algoritma yang ketat. Anak-anak diawasi tidak hanya oleh guru, tetapi juga oleh sistem penilaian digital, pemeringkat global, dan berbagai indikator kinerja yang sama sekali tidak mempertanyakan apakah jiwa mereka masih bernapas. Sekolah telah berubah menjadi laboratorium kepatuhan yang dibungkus dalam narasi inovasi.
Fenomena ini bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri. Ia merupakan kelanjutan logis dari pendidikan industri yang telah diwariskan sejak awal abad ke-20, sebuah pendidikan yang sangat dipengaruhi oleh kepentingan kapital besar. Saat ini, pabrik-pabrik tradisional mungkin sudah tidak berasap, namun transformasinya beralih menjadi platform digital. Anak-anak tidak lagi diseragamkan hanya melalui pakaian, melainkan melalui kurikulum global dan standar kognitif yang keseragamannya melintasi berbagai budaya.
Di banyak negara maju, krisis pendidikan ditandai dengan meningkatnya kecemasan, depresi, dan kelelahan mental pada siswa. Mereka mampu meraih prestasi tinggi, namun dibekap oleh kehampaan makna. Mereka unggul secara statistik, tetapi kehilangan arah hidup. Sekolah berhasil mencetak kompetitor, tetapi gagal menumbuhkan manusia seutuhnya. Pertanyaan mendasar seperti “siapa aku?” tenggelam oleh tuntutan yang lebih pragmatis, “berapa nilaimu?”
Indonesia pun tidak luput dari arus global ini, namun mengalaminya dengan wajah lokalnya sendiri. Berdasarkan survei nasional pertama tentang kesehatan mental remaja (I-NAMHS), satu dari tiga remaja di Indonesia mengalami masalah kesehatan mental dalam 12 bulan terakhir. Prevalensi depresi mencapai 5,1 persen, dan gangguan emosional mental hingga 9,8 persen. Sekolah-sekolah kita rajin berganti kurikulum, namun jarang sekali mengubah paradigma dasarnya. Program seperti Merdeka Belajar, misalnya, seringkali nyaris berhenti sebagai slogan administratif, bukan sebagai pembebasan epistemik yang sesungguhnya. Anak-anak tetap dituntut untuk patuh pada sistem nilai yang ada, alih-alih diajak untuk membangun kesadaran diri. Guru dibebani dengan berbagai laporan administratif, alih-alih diberi ruang untuk menjadi pendamping bagi jiwa-jiwa yang gelisah.
Bersamaan dengan itu, sekolah di Indonesia juga mewarisi trauma kolonial yang belum sepenuhnya terselesaikan. Pendidikan sejak lama telah dimanfaatkan sebagai alat seleksi sosial: menentukan siapa yang layak naik kelas, dan siapa yang layak naik status sosial. Akibatnya, sekolah tidak berkembang menjadi taman pengetahuan, melainkan menjadi tangga sosial yang licin. Anak-anak diajari untuk bersaing sejak dini, namun tidak diajari cara berdamai dengan diri sendiri. Fenomena maraknya bimbingan belajar, obsesi berlebihan pada ujian, dan ketakutan yang mendalam untuk “tertinggal” oleh angkatan sebaya, menunjukkan satu hal: sekolah tidak lagi dipercaya sebagai ruang untuk tumbuh, melainkan sebagai arena seleksi yang ketat. Orang tua mencemaskan bukan karena anaknya kurang bijak, melainkan karena tidak kompetitif. Pendidikan pun bergeser dari pembentukan manusia menjadi manajemen kecemasan kolektif.
Mirisnya, di era ketika informasi begitu mudah diakses, sekolah justru semakin kehilangan otoritas moral dan intelektualnya. Anak-anak lebih banyak belajar dari internet, namun sekolah tetap menuntut mereka untuk berpura-pura tidak tahu. Alih-alih menjadi ruang dialog yang bermakna, sekolah seringkali berubah menjadi ritual kepatuhan: hadir, duduk, diam, lalu lulus. Sekolah kita gagal tumbuh karena takut pada ketidakterdugaan. Padahal, pertumbuhan sejati selalu bersifat liar, tidak rapi, tidak selalu terukur, dan seringkali melawan rencana yang telah dibuat.
Sistem pendidikan, baik di tingkat global maupun nasional, lebih memilih keamanan daripada kedalaman, lebih menyukai kepastian angka daripada mengambil risiko kesadaran. Kegagalan ini bukanlah semata kesalahan guru atau murid, melainkan kegagalan struktural yang menempatkan pendidikan di bawah logika pasar, birokrasi, dan stabilitas kekuasaan. Sekolah dipaksa menjadi alat ekonomi, alat politik, dan alat statistik. Akibatnya, ketika alat menjadi tujuan itu sendiri, manusia pun berubah menjadi korban yang “sopan.”
Namun, kegagalan ini belum final. Selama masih ada guru yang berani menyimpang dari sistem demi muridnya, selama masih ada siswa yang bertanya hal-hal yang tidak akan keluar dalam ujian, sekolah belum sepenuhnya mati. Pertumbuhan sejati seringkali terjadi di sela-sela sistem: dalam percakapan kecil yang bermakna, dalam kegelisahan yang tidak dinilai, dalam keberanian berpikir yang tidak diberi skor. Sekolah seharusnya menjadi tempat manusia belajar menjadi manusia—bukan hanya menjadi pekerja, warga negara, atau sekadar angka.
Jika hari ini sekolah kita gagal tumbuh, mungkin karena kita lupa bahwa pendidikan bukan sekadar menyiapkan masa depan ekonomi, melainkan menemani pertumbuhan jiwa. Sementara jiwa, seperti yang kita ketahui, tidak pernah tumbuh melalui kepatuhan. Ia tumbuh melalui kebebasan yang bertanggung jawab, melalui pertanyaan-pertanyaan yang dibiarkan hidup, dan melalui keberanian untuk tidak selalu harus sesuai. Di sanalah seharusnya sekolah memulai kembali perjalanannya.
Pendidikan Bahari: Basis Epistemik Indonesia
Jika sekolah kita gagal tumbuh, itu bukan semata karena kita kurang cerdas dalam merancang kurikulum, melainkan karena kita salah memilih “tanah tempat ia berakar.” Pendidikan Indonesia tumbuh di atas epistemologi darat, yang cenderung linear, hierarkis, kaku, dan administratif—sebuah warisan dari era kolonial dan industrial. Padahal, Indonesia bukanlah bangsa daratan semata. Kita adalah bangsa lautan, sebuah identitas yang mengajarkan kita cara mengetahui yang sama sekali berbeda.
Pendidikan bahari bukan sekadar tambahan materi lokal tentang perikanan atau pelayaran. Ia adalah sebuah cara pandang dan cara berpikir. Di laut, pengetahuan tidak lahir dari kepastian, melainkan dari pembacaan tanda-tanda alam: arah angin, arus laut, pergerakan bintang, warna air, dan gerak makhluk hidup. Pengetahuan menjadi bersifat relasional, situasional, dan kolektif. Seorang pelaut tidak pernah mengklaim kebenaran tunggal, karena ia terus-menerus membaca berbagai kemungkinan yang ada. Inilah yang hilang dari sekolah kita, yaitu kemampuan untuk membaca dunia sebagai medan tanda, bukan sekadar objek hafalan.
Epistemologi bahari menolak ilusi kendali total atas alam. Di laut, manusia tidak berkuasa mutlak—ia belajar untuk bertahan hidup dan selamat. Oleh karena itu, pendidikan bahari menumbuhkan kerendahan hati epistemik. Ia mengajarkan bahwa pengetahuan selalu bersifat sementara, dan kebijaksanaan lahir dari kewaspadaan, bukan dari kepastian yang semu.
Dalam tradisi bahari Nusantara, seperti yang dicontohkan oleh suku Bugis dan Makassar yang membangun kapal phinisi legendaris sejak abad ke-14, atau suku Bajo yang dikenal sebagai nomaden laut dengan pola hidup yang sepenuhnya bergantung pada samudra, belajar tidak pernah terpisah dari kehidupan. Anak-anak belajar membaca angin sambil berlayar, memahami etika sambil berbagi ruang sempit di perahu, dan memahami kosmos melalui rasi bintang, bukan melalui papan tulis. Pengetahuan bukanlah sesuatu yang diuji, melainkan sesuatu yang dijalani. Budaya maritim Bugis-Makassar, misalnya, mencakup nilai-nilai seperti pappaseng (pesan leluhur) yang menekankan kewaspadaan dan kolektivitas dalam pelayaran. Model ini sangat kontras dengan sekolah modern yang memisahkan belajar dari kehidupan, dan dengan sengaja berpisah jalan dari ajaran spiritual.
Pendidikan bahari justru menyatukan pengetahuan, keterampilan, etika, dan spiritualitas. Laut bukan hanya ruang ekonomi, melainkan ruang kosmologis. Ia mengajarkan batas-batas, risiko, dan saling ketergantungan—nilai-nilai yang mustahil diajarkan melalui ujian pilihan ganda.
Jika pendidikan bahari dijadikan basis epistemik bagi pendidikan Indonesia, maka sekolah tidak lagi menjadi pabrik kepatuhan, melainkan pelabuhan pembelajaran. Guru bukan lagi sekadar operator kurikulum, melainkan punggawa ilmu—penunjuk arah, bukan pemilik kebenaran mutlak. Murid pun bukan sekadar bahan baku, melainkan awak kapal yang belajar membaca dunia bersama seorang mualim.
Dalam konteks ini, konsep Merdeka Belajar akan menemukan makna sejatinya. Merdeka bukan berarti bebas dari struktur, melainkan bebas dari kebutaan. Anak-anak diajak untuk memahami konteks tempat mereka hidup: laut, sungai, angin, pasar, konflik, dan sejarah lokal. Penilaian pun akan bergeser dari skor semata, ke kematangan dalam membaca situasi dan mengambil keputusan etis.
Pendidikan bahari juga menawarkan koreksi terhadap warisan pendidikan industri yang cenderung menstandarkan manusia. Laut tidak bisa distandarkan; setiap pelayaran selalu unik, dan setiap keputusan lahir dari konteks yang spesifik. Maka, pendidikan berbasis laut menolak penciptaan manusia yang diseragamkan. Ia merawat keunikan, sebab keselamatan bersama justru bergantung pada perbedaan peran setiap individu.
Lebih jauh lagi, pendidikan bahari membangun kembali hubungan manusia dengan alam, sebuah aspek yang gagal dilakukan oleh pendidikan modern. Krisis iklim global adalah bukti nyata kegagalan epistemologi darat yang eksploitatif. Laut mengajarkan keberlanjutan bukan sebagai slogan, melainkan sebagai syarat mutlak untuk hidup. Jika rakus, maka akan tenggelam. Jika abai, maka akan binasa.
Di Indonesia, jalan ini sebenarnya bukanlah sebuah utopia. Ia memiliki akar historis yang kuat. Ada Sriwijaya sebagai imperium pengetahuan maritim, suku Bugis dengan tradisi pappaseng mereka, suku Melayu dengan adat lautnya, dan masyarakat pesisir Jawa dengan kosmologi angin dan musim mereka. Kita tidak perlu meniru model pendidikan dari Finlandia, Jepang, atau Tiongkok, melainkan perlu menggali kembali epistemologi kebaharian yang telah diwariskan oleh para leluhur kita.
Sekolah kita gagal tumbuh karena dipaksa menjadi sesuatu yang bukan dirinya. Jalan keluarnya bukan sekadar memperbaiki mesin lama, melainkan mengganti cara kita memahami pengetahuan. Pendidikan bahari menawarkan jalan pulang; dari kepatuhan menuju kewaspadaan, dari hafalan menuju pembacaan tanda, dari kompetisi menuju kolektivitas. Barangkali, saat sekolah kembali menjadi tempat manusia belajar membaca dunia—seperti pelaut membaca lautan lepas—di sanalah pendidikan Indonesia akan mulai tumbuh, bukan menjulang ke atas seperti menara, melainkan meresap ke dalam seperti akar yang menemukan sumber air.
