Polemik Seleksi Perangkat Desa Purwasaba Berujung Dugaan Pengeroyokan, Polda Jateng Turun Tangan
SEMARANG – Ketegangan yang memuncak dalam audiensi seleksi perangkat desa di Purwasaba, Banjarnegara, Jawa Tengah, kini berbuntut panjang. Dugaan pengeroyokan terhadap Kepala Desa Purwasaba, Welas Yuni, yang akrab disapa Kades Hoho, telah menarik perhatian Polda Jawa Tengah. Direktorat Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Jateng dilaporkan telah turun tangan untuk menyelidiki lebih lanjut insiden yang terjadi pada Senin (9/3) lalu.
Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol Artanto, membenarkan adanya proses penelusuran yang sedang berjalan. Fokus penyelidikan saat ini diarahkan pada dugaan pelanggaran yang terjadi ketika situasi dalam forum audiensi tersebut memanas. “Masih dilakukan pendalaman oleh Propam,” ujar Kombes Pol Artanto pada Rabu (18/3).
Peristiwa ini bermula dari polemik yang timbul akibat proses seleksi perangkat desa di Purwasaba. Ketidakpuasan dari sebagian warga terhadap hasil seleksi memicu diadakannya audiensi. Namun, audiensi kedua yang digelar di balai desa justru berubah menjadi kericuhan yang melibatkan dugaan kekerasan.
Dalam sebuah video yang beredar luas, Kades Hoho terlihat keluar dari kantor desa dengan pakaian dinas yang robek, dikawal oleh aparat kepolisian. Kades Hoho sendiri mengaku menjadi korban kekerasan di tengah situasi yang tak terkendali tersebut.
Akar Permasalahan: Seleksi Perangkat Desa yang Menuai Ketidakpuasan
Camat Mandiraja, Akh Khusenudin, menjelaskan kronologi awal mula persoalan yang memicu ketegangan ini. Pemerintah desa Purwasaba sejatinya telah membuka tiga formasi untuk jabatan kepala dusun sejak akhir tahun 2025. Dari total 13 pendaftar yang mengajukan diri, hanya enam nama yang berhasil diusulkan untuk maju ke tahap selanjutnya. Pengusulan ini didasarkan pada peringkat satu dan dua untuk masing-masing formasi yang dibuka.
Namun, langkah ini tidak serta-merta diterima oleh seluruh peserta. Peserta yang dinyatakan gagal dalam seleksi tersebut menolak hasil yang ada. Sebagai bentuk protes dan ketidakpercayaan terhadap proses seleksi yang telah berjalan, mereka kemudian menunjuk sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk menyuarakan mosi tidak percaya.
“Audiensi sebelumnya sudah pernah dilakukan, namun belum mencapai kesepakatan yang memuaskan semua pihak,” ungkap Camat Khusenudin.
Eskalasi Ketegangan Menjadi Kericuhan
Ketegangan antara pihak pemerintah desa, peserta seleksi, dan perwakilan LSM akhirnya memuncak pada audiensi lanjutan yang digelar pada Senin (9/3). Forum yang seharusnya menjadi wadah dialog dan pencarian solusi justru berujung pada situasi yang tidak kondusif dan penuh kericuhan.
Camat Khusenudin sendiri mengaku tidak menyaksikan secara langsung dugaan pemukulan yang dialami Kades Hoho. Ia menjelaskan bahwa saat kejadian tersebut berlangsung, dirinya berada di dalam ruangan pertemuan.
Di sisi lain, Kapolres Banjarnegara, AKBP Mariska Fendi Susanto, memberikan bantahan terkait adanya tindakan pemukulan yang dilakukan oleh anggotanya dalam peristiwa tersebut. Ia menegaskan bahwa peran personel kepolisian pada saat itu adalah murni untuk mengamankan jalannya audiensi.
“Situasi memang menjadi memanas karena tidak ada titik temu antara pihak-pihak yang berkonflik. Atas permintaan dari panitia, peserta akhirnya diminta untuk keluar dari ruangan,” jelas AKBP Mariska Fendi Susanto.
Meskipun demikian, pihak kepolisian menyatakan tidak akan mempermasalahkan apabila ada laporan yang diajukan ke Propam terkait dugaan ketidaknetralan aparat di lapangan. Hal ini menunjukkan keterbukaan kepolisian terhadap proses investigasi yang lebih mendalam.
Kondisi Pasca-Insiden dan Imbauan untuk Menjaga Kondusivitas
Pasca-insiden kericuhan tersebut, aparat kepolisian bersama dengan pemerintah kecamatan telah mengambil langkah-langkah untuk meredakan situasi. Imbauan telah disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat untuk menahan diri dan tidak memperkeruh keadaan lebih lanjut.
Hingga berita ini diturunkan, kondisi desa Purwasaba dilaporkan tetap kondusif. Masyarakat dihimbau untuk tetap menjaga kerukunan dan tidak terpancing isu-isu yang dapat mengganggu stabilitas desa. Penyelidikan oleh Propam Polda Jateng diharapkan dapat mengungkap fakta sebenarnya di balik peristiwa ini dan memberikan keadilan bagi semua pihak yang merasa dirugikan.
