Senat Amerika Serikat Kembali Menolak Resolusi Pembatasan Kekuasaan Perang Trump di Iran
Pemungutan suara di Senat Amerika Serikat (AS) pada hari Rabu (15/4/2026) kembali menolak resolusi yang bertujuan membatasi kekuasaan perang Presiden Donald Trump terhadap Iran. Hasil pemungutan suara menunjukkan bahwa 47 anggota parlemen mendukung resolusi tersebut, sementara 52 anggota lainnya menolak. Keputusan ini menjadi kegagalan keempat bagi kubu Demokrat sejak dimulainya operasi militer di wilayah tersebut pada akhir Februari.
Resolusi ini menuntut penarikan seluruh pasukan AS dari Iran kecuali jika ada deklarasi perang resmi dari Kongres. Namun, dengan hasil pemungutan suara yang tidak menguntungkan, upaya kubu Demokrat untuk membatasi kekuasaan presiden terus menghadapi tantangan besar.
Kubu Demokrat akan Lanjutkan Tekanan Terhadap Republik
Senator Demokrat Tammy Duckworth menjadi pengusul utama dari rancangan aturan tersebut. Ia menilai pemerintah harus segera mengakhiri konflik yang dinilai tidak perlu dan sangat mahal. Meski usulan ini kembali ditolak, Senator Chuck Schumer dari Partai Demokrat berjanji akan terus memberikan tekanan secara berkala.
“Jika Partai Republik kembali menolak, kami akan terus memaksakan pemungutan suara untuk resolusi ini setiap pekannya. Langkah ini dilakukan sampai perang berakhir atau mereka berani menentang Donald Trump,” ujar Schumer.
Dalam pemungutan suara kali ini, terdapat dua pengecualian menarik dalam dukungan partai. Senator Republik Rand Paul memberikan dukungannya, sedangkan Senator Demokrat John Fetterman justru menolak resolusi tersebut.
Batas Waktu 60 Hari Jadi Penentu
Arah dukungan Partai Republik diprediksi bisa berubah ketika perang mencapai durasi dua bulan pada akhir April mendatang. Undang-Undang Kekuasaan Perang 1973 menetapkan batas waktu 60 hari bagi presiden dalam mengerahkan pasukan tanpa izin Kongres.
Sejumlah anggota parlemen kini mulai menyoroti pentingnya kepatuhan terhadap tenggat waktu tersebut. Senator Thom Tillis dan John Curtis mengaku enggan untuk mendukung perang tanpa persetujuan resmi dari Kongres. Tekanan juga semakin kuat akibat dampak ekonomi yang mulai mencekik masyarakat di dalam negeri.
Senator Josh Hawley mendesak adanya strategi keluar secepatnya karena harga bahan bakar terus meroket tajam. “Sederhana saja: mereka bisa memilih bersama saya untuk mengakhiri konflik ini dan membuktikan bahwa mereka benar-benar mengutamakan Amerika, atau mereka bisa memilih untuk mengutamakan ego Trump. Dengan perang yang semakin hari semakin tidak terkendali ini, jelas bahwa mereka tidak bisa terus melakukan keduanya,” tutur Duckworth.
Ancaman Blokade di Tengah Gencatan Senjata
Tarik-ulur politik di Washington terjadi saat militer AS dan Iran sedang menjalankan gencatan senjata dua pekan. Upaya perundingan damai kedua belah pihak di Pakistan sebelumnya gagal menghasilkan kesepakatan yang diharapkan.
Di tengah jeda pertempuran, militer AS masih memberlakukan blokade laut yang ketat di perairan Iran. Komando Pusat AS (CENTCOM) melaporkan tidak ada satu pun kapal yang berhasil menembus penjagaan mereka dalam dua hari terakhir. Militer AS mencatat ada sembilan kapal yang dipaksa memutar balik usai ketahuan mencoba melintas.
Blokade ini telah memantik respons keras dari para petinggi militer Iran. “Jika AS, sang agresor dan teroris, berupaya melanjutkan tindakan ilegalnya berupa blokade angkatan laut di kawasan tersebut dan menciptakan ketidakamanan bagi kapal-kapal dagang dan tanker minyak Iran, tindakan AS ini akan menjadi awal dari pelanggaran gencatan senjata,” ungkap komandan Markas Besar Pusat Khatam al-Anbiya, Mayor Jenderal Ali Abdollahi.
