Komitmen Pemerintah Provinsi Bali dalam Pembangunan Merata
Pemerintah Provinsi Bali kembali menegaskan komitmennya untuk mendorong pembangunan yang merata di seluruh wilayah Pulau Dewata melalui percepatan 22 proyek strategis provinsi. Langkah ini merupakan bagian dari upaya untuk memastikan bahwa manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat, tidak hanya terpusat di wilayah selatan.
Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan perubahan perjanjian Bantuan Keuangan Khusus (BKK) antara Pemprov Bali dengan Pemkab Badung, Pemkot Denpasar, dan Pemkab Gianyar. Penandatanganan dilakukan langsung oleh Gubernur Bali Wayan Koster, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara, dan Bupati Gianyar I Made Agus Mahayastra di Kantor Gubernur Bali, Renon, Senin (13/4/2025).
Kesepakatan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat pembangunan lintas wilayah, khususnya dalam menjawab persoalan kemacetan, konektivitas antar daerah, serta pemerataan ekonomi hingga ke Bali utara, timur, dan barat. Gubernur Koster menegaskan bahwa proyek-proyek tersebut merupakan bagian dari pembangunan prioritas Bali hingga 2028–2029, dengan fokus utama pada peningkatan infrastruktur, penguatan sektor pariwisata, dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Skema BKK ini lahir dari semangat gotong royong antardaerah, terutama wilayah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tinggi yang bersumber dari Pajak Hotel dan Restoran (PHR). Dana tersebut kemudian dialokasikan untuk membantu pembangunan di kabupaten lain sebagai bentuk pemerataan. “Pembangunan Bali harus dilakukan secara bersama-sama agar manfaatnya dirasakan seluruh masyarakat, tidak hanya terpusat di wilayah selatan,” demikian semangat yang ditegaskan dalam kesepakatan tersebut.
Proyek Prioritas yang Dipercepat
Sejumlah proyek yang menjadi prioritas antara lain:
- Pembangunan Jalan Baru Gatot Subroto Barat–Canggu untuk mengurai kemacetan kawasan wisata.
- Jalan Sunset Road–Mahendradatta.
- Underpass Tohpati yang menjadi titik vital lalu lintas di Denpasar.
Selain itu, pembangunan Jalan Baru Batas Kota Singaraja–Mengwitani menjadi proyek penting untuk membuka konektivitas Bali utara sekaligus mempercepat distribusi ekonomi dari wilayah selatan. Di wilayah kepulauan, pembangunan Jalan Lingkar Nusa Penida juga menjadi fokus untuk mendukung pertumbuhan pariwisata secara lebih terintegrasi.
Sementara itu, proyek Jalan Kusamba–Padangbai serta jalan penghubung Pura Batur–Pura Agung Besakih diarahkan untuk memperkuat akses ekonomi sekaligus konektivitas kawasan spiritual Bali.
Pengembangan Sektor Maritim dan Budaya
Pada sektor maritim, pengembangan kawasan Pelabuhan Sangsit, Amed, Celukan Bawang, dan Kusamba diproyeksikan menjadi tulang punggung distribusi logistik dan pariwisata bahari, sekaligus mengurangi tekanan aktivitas di Bali selatan. Tak hanya infrastruktur jalan dan pelabuhan, proyek strategis juga menyasar sektor budaya dan pangan, termasuk restorasi kawasan suci Pura Agung Besakih, pembangunan pusat pengolahan gabah, serta pabrik pakan ternak di Tabanan.
Perubahan dan Tambah Proyek
Dalam perubahan terbaru, jumlah proyek meningkat dari 20 menjadi 22 proyek. Sebagian proyek sebelumnya telah diambil alih pemerintah pusat melalui skema Proyek Strategis Nasional (PSN), sementara Pemprov Bali menambahkan sejumlah proyek baru yang dinilai mendesak. Pemprov Bali optimistis langkah ini mampu menjawab persoalan klasik seperti ketimpangan pembangunan, kemacetan, dan keterbatasan infrastruktur di sejumlah wilayah.
Lebih dari sekadar pembangunan fisik, kesepakatan ini menjadi simbol kuat bahwa Bali bergerak sebagai satu kesatuan menuju pembangunan yang lebih adil dan berkelanjutan.
