Kebijakan Pemerintah DKI Jakarta dalam Mengendalikan Ikan Sapu-Sapu Dikritik MUI
Kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengendalikan populasi ikan sapu-sapu atau pleco telah menarik perhatian dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Di satu sisi, langkah ini dinilai penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Namun, di sisi lain, metode pemusnahan yang digunakan dikritik karena dianggap tidak sesuai dengan prinsip syariat.
Sekretaris Komisi Fatwa MUI, Miftahul Huda, menyatakan bahwa pengendalian ikan sapu-sapu memang memiliki nilai maslahat, terutama dalam menjaga lingkungan. Menurutnya, keberadaan ikan tersebut bisa merusak ekosistem sungai dan mengancam keberlangsungan ikan lokal.
“Ini sejalan dengan maqāṣid syariah, masuk dalam kategori perlindungan lingkungan,” ujar Miftah pada hari Sabtu (18/4/2026). Ia menjelaskan bahwa kebijakan tersebut juga berkaitan dengan upaya menjaga keberlanjutan makhluk hidup dan biodiversitas.
Namun, MUI menyoroti cara pemusnahan yang diduga dilakukan dengan mengubur ikan dalam kondisi masih hidup. Menurut Miftah, metode tersebut bertentangan dengan prinsip rahmatan lil ‘alamin serta kesejahteraan hewan.
“Dalam syariat, membunuh hewan boleh jika ada maslahat. Tapi caranya harus baik, tidak boleh menyiksa,” tegasnya. Ia menambahkan bahwa mengubur ikan hidup-hidup berpotensi menimbulkan penderitaan yang tidak perlu dan tidak sejalan dengan prinsip ihsan dalam Islam.
Kritik juga datang dari perspektif kesejahteraan hewan, yang menekankan pentingnya meminimalkan rasa sakit dalam proses pemusnahan. “Cara tersebut dianggap menimbulkan penderitaan yang tidak perlu,” katanya.
Menanggapi hal itu, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memastikan bahwa pihaknya akan melakukan evaluasi. Ia mengaku akan melibatkan para ahli untuk memperbaiki prosedur pemusnahan ikan sapu-sapu agar lebih tepat.
“Nanti saya minta yang ahli untuk menyesuaikan tata caranya,” ujar Pramono saat ditemui di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada hari Minggu (19/4/2026).
Kritik ini muncul di tengah gencarnya operasi penangkapan ikan sapu-sapu yang dilakukan Pemprov DKI di berbagai wilayah. Pramono mengungkapkan bahwa populasi ikan sapu-sapu di perairan Jakarta saat ini sudah sangat dominan.
“Ikan sapu-sapu ini di biotik air Jakarta sudah lebih dari 60 persen,” ucapnya. Karena itu, pengendalian dinilai mendesak dilakukan agar keseimbangan ekosistem tetap terjaga.
Meski demikian, Pemprov DKI kini dihadapkan pada tantangan untuk memastikan kebijakan tersebut tetap sejalan dengan prinsip kemanusiaan dan nilai-nilai keagamaan.
Penyebab dan Dampak Keberadaan Ikan Sapu-Sapu
Ikan sapu-sapu atau pleco merupakan spesies asing yang masuk ke perairan Jakarta secara tidak sengaja. Keberadaannya dianggap sebagai ancaman terhadap ekosistem karena kemampuannya untuk bereproduksi secara cepat dan memakan sumber daya alami seperti plankton dan tanaman air.
Beberapa dampak yang muncul akibat keberadaan ikan sapu-sapu antara lain:
- Pengurangan keanekaragaman hayati
- Perubahan kualitas air
- Penurunan populasi ikan lokal
- Kerusakan habitat alami
Tantangan dalam Pengendalian Populasi Ikan Sapu-Sapu
Pengendalian populasi ikan sapu-sapu bukanlah hal yang mudah. Salah satu tantangan utamanya adalah bagaimana memastikan bahwa metode yang digunakan tidak hanya efektif, tetapi juga manusiawi dan sesuai dengan prinsip-prinsip agama.
Beberapa alternatif yang sedang dipertimbangkan antara lain:
- Penggunaan teknologi modern untuk menangkap dan memindahkan ikan sapu-sapu
- Pembuatan sistem pengendalian yang lebih ramah lingkungan
- Edukasi kepada masyarakat tentang bahaya keberadaan ikan sapu-sapu
Selain itu, kerja sama dengan lembaga-lembaga terkait dan ahli lingkungan juga diperlukan untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil benar-benar berdampak positif.
Langkah yang Akan Dilakukan Pemprov DKI Jakarta
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, telah menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap metode pemusnahan ikan sapu-sapu. Ia menegaskan bahwa kebijakan yang diambil harus sejalan dengan prinsip kemanusiaan dan nilai-nilai keagamaan.
Beberapa langkah yang akan diambil antara lain:
- Melibatkan ahli lingkungan dan kesejahteraan hewan dalam penyusunan rencana
- Meningkatkan koordinasi dengan lembaga terkait
- Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga ekosistem
Dengan langkah-langkah ini, diharapkan dapat menciptakan keseimbangan antara kebutuhan lingkungan dan prinsip-prinsip keagamaan.
