Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Menghadapi Berbagai Tantangan
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia mendapat perhatian khusus dari berbagai lembaga, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Program ini bertujuan untuk membangun daya manusia yang unggul sejak dini. MBG telah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 dan menjadi salah satu Quick Wins Prioritas Nasional.
Seiring dengan peningkatan anggaran dari Rp71 triliun menjadi Rp171 triliun, program ini semakin mendapat perhatian publik. Namun, KPK menemukan bahwa skala program dan anggaran yang besar belum diimbangi dengan kerangka regulasi, tata kelola, dan mekanisme pengawasan yang memadai.
Risiko dan Masalah yang Ditemukan KPK
Berdasarkan hasil kajian Direktorat Monitoring KPK tahun 2025, beberapa risiko utama yang muncul dalam pelaksanaan MBG antara lain:
- Risiko akuntabilitas: Kurangnya transparansi dan mekanisme pertanggungjawaban keuangan.
- Konflik kepentingan: Penentuan mitra SPPG/dapur yang tidak jelas dan kewenangan terpusat.
- Inefisiensi: Mekanisme Bantuan Pemerintah (Banper) yang berpotensi memperpanjang rantai birokrasi dan menyebabkan rente.
- Masalah keamanan pangan: Minimnya keterlibatan Dinas Kesehatan dan BPOM dalam sertifikasi dan inspeksi dapur.
Selain itu, KPK juga menemukan bahwa banyak dapur yang tidak memenuhi standar teknis SPPG, sehingga berdampak pada kasus keracunan makanan di berbagai daerah.
Rekomendasi dari KPK untuk Perbaikan MBG
KPK memberikan tujuh rekomendasi untuk meningkatkan tata kelola MBG:
- Menyusun regulasi pelaksanaan MBG yang komprehensif dan mengikat, minimal setingkat Peraturan Presiden.
- Meninjau kembali mekanisme Bantuan Pemerintah, termasuk struktur biaya dan rantai pelaksanaan.
- Menerapkan pendekatan kolaboratif dan desentralistik terbatas, dengan memperkuat peran pemerintah daerah.
- Memastikan proses seleksi, verifikasi, dan validasi dilakukan secara transparan dan akuntabel.
- Memperkuat pengawasan keamanan pangan, melalui pelibatan aktif Dinas Kesehatan dan BPOM.
- Membangun sistem pelaporan dan verifikasi keuangan yang baku, untuk mencegah penyimpangan dana.
- Menetapkan indikator keberhasilan MBG yang terukur, disertai pengukuran baseline status gizi dan capaian penerima manfaat.
Pandangan Ahli dan Perspektif Lain
Guru Besar Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah, menilai bahwa persoalan utama MBG tidak hanya berada pada desain kebijakan, tetapi juga pada tahap implementasi di lapangan. Ia menyoroti bahwa saat ini pelaksanaan MBG dinilai kurang tepat sasaran karena menyalurkan bantuan kepada anak-anak yang hidup dalam kondisi ekonomi cukup bahkan menengah ke atas.
Trubus menegaskan pentingnya penguatan landasan hukum pelaksanaan MBG, termasuk pembentukan undang-undang agar bisa menjangkau lebih luas ketika terjadi pelanggaran. Selain itu, ia juga menyarankan agar BGN mandiri mencari pemasukan untuk operasional MBG agar tidak hanya mengandalkan APBN.
Ia juga mengingatkan pemerintah agar lebih selektif dalam membuka dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), terutama bagi para mitra yang bekerja sama. Langkah ini bertujuan untuk mencegah dan memaksimalkan tata kelola program MBG tanpa indikasi penyimpangan, khususnya korupsi.
Pentingnya Kolaborasi dalam Pencegahan Korupsi
Trubus menekankan bahwa upaya pencegahan korupsi tidak hanya bertumpu pada KPK, tetapi juga melibatkan banyak aparat penegak hukum lainnya seperti Kejaksaan Agung dan Kepolisian. Ia menilai bahwa koordinasi yang baik antara lembaga-lembaga tersebut sangat penting untuk memastikan pelaksanaan MBG berjalan secara transparan, terbuka, dan akuntabel.
