JAKARTA — Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi pada April 2026 belum sepenuhnya membebani pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sebaliknya, lonjakan harga plastik justru menjadi sumber tekanan utama terhadap biaya produksi dan margin usaha.
Menteri UMKM Maman Abdurrahman menilai dampak kenaikan BBM nonsubsidi terhadap UMKM relatif terbatas karena mayoritas pelaku usaha menggunakan energi bersubsidi. “Kalau yang BBM nonsubsidi kan hampir rata-rata UMKM dia menggunakan BBM-nya subsidi, baik itu yang solar subsidi, maupun yang Pertalite, dan juga LPG. Jadi saya pikir seharusnya untuk yang UMKM, kalau dalam konteks bahan bakar energi, BBM seharusnya tidak ada impak,” kata Maman saat ditemui di Kantor Kementerian UMKM, Jakarta, Senin (27/4/2026).
Dia menambahkan, pemerintah memastikan harga energi subsidi tetap stabil di tengah dinamika global sehingga tidak menambah beban pelaku usaha kecil. Namun demikian, keluhan yang paling banyak diterima pemerintah justru berasal dari kenaikan harga plastik. “Sampai hari ini memang aspirasi yang masuk baru plastik. Jadi rata-rata teman-teman UMKM mengeluhkan mengenai masalah kenaikan harga plastik. Makanya segera kita tindak lanjuti,” ujarnya.
Hal ini mengingat lonjakan harga plastik terjadi seiring terganggunya pasokan bahan baku global, termasuk nafta, yang terdampak konflik geopolitik. Pemerintah pun merespons dengan membuka akses impor bahan baku dari negara alternatif seperti Afrika, India, dan Amerika Serikat (AS) guna menstabilkan pasokan dalam jangka pendek. Selain itu, opsi substitusi bahan baku dari singkong dan rumput laut juga mulai dikaji untuk jangka panjang.
“Untuk jangka panjang, kami mulai mendorong substitusi sumber lain, seperti singkong, rumput laut. Ini sedang lagi disiapkan semua kajiannya. Tapi ini kan enggak bisa dalam waktu dekat karena ini menyangkut studi jangka panjang,” tutur Maman.
Dihubungi terpisah, Sekretaris Jenderal Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Edy Misero menyebut, kenaikan BBM nonsubsidi memang tidak terlalu dirasakan pelaku UMKM. “Kalaupun ada kenaikan dalam BBM, khusus untuk yang nonsubsidi, impaknya masih tidak terlalu terbebani kepada pelaku UMKM. Karena secara umum pelaku UMKM menggunakan yang subsidi,” kata Edy saat dihubungi Bisnis, Senin (27/4/2026).
Sebaliknya, dia menilai kenaikan harga plastik berdampak signifikan, terutama bagi pelaku usaha yang menjadikan plastik sebagai bahan baku utama. Menurutnya, bagi UMKM yang menggunakan plastik sebagai kemasan, dampaknya masih dapat disiasati, misalnya dengan membebankan biaya tambahan kantong plastik kepada konsumen.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohammad Faisal menilai kenaikan harga plastik berdampak besar karena hampir seluruh sektor usaha, mulai dari industri, ritel, hingga UMKM skala kecil dan menengah, bergantung pada bahan tersebut sehingga berpotensi meningkatkan biaya produksi.
Adapun, besarnya dampak terhadap struktur biaya UMKM juga bergantung pada jenis usaha. Pada sektor industri yang memproduksi dan mendistribusikan barang, kenaikan harga plastik menjadi komponen utama biaya produksi. Sementara itu, bagi usaha perdagangan, lanjut dia, dampaknya cenderung lebih kecil karena plastik umumnya hanya digunakan sebagai kemasan.
Tekanan Inflasi
Setali tiga uang, Direktur Ekonomi Digital Celios Nailul Huda menilai kenaikan harga BBM nonsubsidi tidak terlalu berpengaruh terhadap perekonomian, termasuk UMKM, karena dampaknya terhadap inflasi relatif terbatas. Sebaliknya, lonjakan harga plastik akan terasa signifikan bagi dunia usaha.
Huda menjelaskan, komponen plastik dalam UMKM dapat mencapai 10%–15% dari harga pokok penjualan (HPP), mencakup berbagai sektor mulai dari laundry, makanan, hingga ritel. Bahkan, industri makanan dan minuman disebut akan terdampak negatif, seiring kenaikan harga minyak goreng yang telah mencapai sekitar 5% dan berpotensi naik hingga 20% jika tidak terkendali.
Lebih lanjut, Huda memperingatkan bahwa kenaikan harga minyak goreng, seperti yang terjadi pada 2023, dapat mendorong inflasi hingga 0,2%. Dengan inflasi saat ini sekitar 3,48%, kenaikan tersebut berpotensi mengerek angka inflasi menjadi 3,68%, terlebih jika diikuti kenaikan harga barang lain yang menggunakan kemasan plastik. “Maka ini akan menekan daya beli masyarakat karena ada inflasi yang ditimbulkan dari biaya. UMKM yang bergerak di penjualan makanan dan minuman pasti terdampak,” ucap Huda.
Dia menambahkan, kondisi ini juga akan menekan daya beli masyarakat dan berdampak langsung pada UMKM, khususnya di sektor makanan, minuman, dan ritel. Oleh karena itu, Celios menilai pemerintah perlu segera menyiapkan langkah antisipatif, mulai dari memastikan ketersediaan bahan baku plastik serta menjaga pasokan barang esensial seperti minyak goreng melalui operasi pasar, terutama bagi rumah tangga berpendapatan rendah dan pelaku UMKM.
Sementara itu, ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai kenaikan harga energi dan bahan baku, termasuk BBM, LPG, serta plastik atau kemasan, memberikan tekanan signifikan terhadap kinerja UMKM, terutama di tengah pelemahan daya beli masyarakat. Dia menilai kondisi ini berpotensi menggerus margin usaha sehingga efisiensi menjadi keharusan bagi pelaku usaha. Menurutnya, hampir seluruh segmen UMKM terdampak. Namun, tekanan paling besar dirasakan oleh usaha yang bergantung pada transportasi, logistik, dan kemasan.
Adapun, sektor makanan dan kuliner menjadi yang paling terdampak, diikuti oleh kerajinan berbahan plastik atau resin, serta ritel makanan kemasan. “Pemerintah perlu membantu dengan memberikan insentif harga energi, relaksasi pajak, kemudahan proses formalisasi dan mendorong regulasi yang mengintegrasikan ekosistem ojol, e-commerce dan UMKM,” tandasnya.
Insentif Disiapkan
Sementara itu, pemerintah menyiapkan bauran stimulus untuk meredam dampak lonjakan harga bahan baku plastik yang kian mencekik pelaku industri hilir hingga konsumen. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa pemerintah menyadari beban berat yang tengah dipikul oleh sektor usaha yang bertumpu pada komoditas plastik. Oleh karena itu, pihaknya akan segera menggelar rapat khusus guna merumuskan skema insentif dan urai hambatan (debottlenecking).
“Besok kita akan bahas rapat dengan tim Satgas di sini. Satgas Percepatan Ekonomi Nasional, termasuk untuk debottlenecking,” ungkap Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (27/4/2026).
Terkait besaran stimulus yang akan diguyurkan pemerintah kepada para pengusaha pengguna plastik, Airlangga masih enggan memerinci. Dia meminta publik dan pelaku pasar untuk menunggu hasil pembahasan lintas otoritas tersebut.
Adapun, wacana pemberian pelampung stimulus ini muncul di tengah kenaikan harga plastik akibat eskalasi geopolitik di Timur Tengah pasca serangan Israel-AS ke Iran pada akhir Februari lalu. Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Produsen Plastik Hilir Indonesia (Aphindo) Henry Chevalier membeberkan bahwa konflik Timur Tengah telah mendisrupsi rantai pasok plastik global, sehingga kini telah berdampak ke tingkat konsumen secara langsung.
“Kantong-kantong kresek saja yang tadinya harga berapa, sekarang sudah naik hampir 50% harganya,” ungkap Henry kepada Bisnis, Rabu (8/4/2026). Dia memperingatkan bahwa fenomena ini berpotensi memantik laju inflasi yang lebih luas, sebuah kondisi yang sangat tidak menguntungkan di tengah daya beli masyarakat yang sedang melemah. Kenaikan biaya bahan baku plastik, lanjutnya, secara otomatis mengerek struktur biaya produksi industri hilir yang ujungnya dibebankan pada harga produk akhir, seperti kemasan makanan dan minuman (mamin) hingga produk farmasi.
