Kehadiran Presiden Prabowo dalam Peringatan May Day 2026 dianggap Simbol Penting
Anggota Komisi II DPR RI, Azis Subekti, menyambut baik pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026 di Lapangan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, pada Jumat (1/5). Ia menilai kehadiran kepala negara di tengah buruh menjadi sinyal penting dalam relasi antara pemerintah dan rakyat.
Menurutnya, kehadiran Presiden Prabowo bukan sekadar formalitas seremonial, melainkan memiliki makna politik yang lebih dalam terkait arah kebijakan negara. “Kehadiran presiden di tengah peringatan May Day bukan sekadar simbol kehadiran fisik. Ia adalah penanda arah. Sebab dalam politik, simbol bukanlah hal kecil. Ia sering kali menjadi bahasa jujur dari niat kekuasaan,” kata Azis kepada wartawan, Jumat (1/5).
Azis menambahkan, peringatan May Day tahun ini menunjukkan adanya upaya untuk menggeser keseimbangan relasi antara negara dan buruh. Setidaknya, ada pengakuan bahwa keseimbangan tersebut belum sepenuhnya tercapai selama ini. Berbagai isu mengemuka dalam momentum tersebut, mulai dari persoalan outsourcing, ketimpangan upah dengan biaya hidup, hingga ketidakpastian kerja di tengah dinamika ekonomi global.
“Isu-isu ini memang bukan hal baru, tetapi menjadi signifikan ketika pemerintah mulai mendengarnya secara langsung dari para buruh,” tegasnya. Ia menegaskan keberpihakan kepada buruh tidak boleh berhenti pada retorika dan simbol semata. Menurutnya, komitmen tersebut harus diterjemahkan ke dalam kebijakan yang konkret, terukur, dan berani.
“Negara perlu memastikan bahwa perlindungan buruh menjadi bagian dari desain besar ekonomi nasional, bukan sekadar respons sesaat terhadap tekanan publik,” ujarnya. Azis juga menekankan pentingnya orkestrasi kebijakan lintas sektor dalam mewujudkan komitmen tersebut. Ia mengibaratkan kebijakan negara seperti sebuah komposisi musik yang membutuhkan keselarasan antar semua pihak, bukan hanya bergantung pada satu pemimpin.
Dalam konteks itu, ia meminta seluruh menteri dalam Kabinet Merah Putih untuk menyikapi secara cermat arahan Presiden Prabowo. Menurutnya, kehendak presiden harus diterjemahkan menjadi kesadaran kolektif di seluruh jajaran pemerintahan. Ia menegaskan, setiap pejabat, mulai dari tingkat pusat hingga daerah, harus memiliki sensitivitas yang sama terhadap kondisi rakyat kecil.
“Setiap kebijakan yang diambil harus diuji berdasarkan dampaknya terhadap kelompok paling rentan, khususnya buruh,” tuturnya. Lebih lanjut, Azis mengingatkan bahwa keselarasan kebijakan antara pusat dan daerah menjadi kunci dalam menyelesaikan setiap problem buruh.
Ia menilai sering kali kebijakan yang berpihak pada buruh di tingkat pusat justru tidak berjalan optimal di daerah akibat berbagai hambatan birokrasi maupun kepentingan lokal. “Momentum May Day harus dijadikan titik awal perubahan sistemik. Sehingga seluruh elemen pemerintahan mampu menjaga konsistensi dalam keberpihakan kepada rakyat kecil agar tidak menimbulkan kekecewaan di kemudian hari,” pungkasnya.
