Evaluasi Kebijakan Operasi Militer di Distrik Kembru, Papua Tengah
Anggota Komisi XIII DPR RI, Yan Permenas Mandenas (YPM), menyoroti pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap pola operasi militer di Distrik Kembru, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Ia menilai bahwa pendekatan yang digunakan saat ini tidak efektif dan sering kali berdampak negatif pada masyarakat sipil.
Penyisiran Militer Sering Salah Sasaran
YPM mengkritik penggunaan operasi non-organik yang mengandalkan penyisiran sebagai metode utama dalam menangani konflik bersenjata. Menurutnya, pendekatan ini sering kali tidak tepat sasaran dan justru mengorbankan warga sipil, termasuk ibu dan anak-anak.
“Operasi penyisiran sering kali tidak efektif dan berpotensi melibatkan tindakan yang tidak profesional,” ujar YPM kepada wartawan di Jayapura, Jumat (1/5/2026) malam.
Ia menegaskan bahwa aparat keamanan harus bekerja dengan profesionalisme tinggi agar tidak terjebak dalam tindakan yang tidak terukur dan berpotensi merugikan masyarakat.
Pentingnya Deteksi Intelijen dan Pendekatan Persuasif
Menurut YPM, perlu adanya perubahan dalam pola operasi militer yang lebih mengedepankan deteksi intelijen serta pendekatan persuasif. Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh pasukan militer tidak hanya efektif tetapi juga aman bagi masyarakat.
“Pola operasi non-organik di Papua harus diubah dengan mengedepankan deteksi intelijen dan pendekatan persuasif,” tambahnya.
Dugaan Pelanggaran HAM Berat
YPM juga menyoroti dugaan pelanggaran HAM berat yang terjadi dalam insiden di Distrik Kembru. Ia menyebut bahwa warga rentan seperti kaum ibu dan anak sering menjadi korban dari tindakan yang tidak terukur.
Untuk itu, YPM berencana memanggil Komnas HAM dan Menteri HAM ke DPR RI guna meminta laporan hasil investigasi secara transparan. Ia berharap ada efek jera bagi aparat yang tidak profesional agar tidak terus menimbulkan korban di pihak rakyat maupun TNI-Polri.
Penguatan Operasi Teritorial
Selain itu, YPM mendorong penguatan operasi teritorial melalui pasukan organik yang dikendalikan oleh Pangdam setempat. Ia menilai bahwa pendekatan ini akan lebih efektif dalam mengatasi konflik bersenjata di wilayah tersebut.
Namun, YPM juga mengkritik kepala daerah di Papua yang dinilai tidak aktif dalam koordinasi isu keamanan di wilayahnya. Ia meminta para bupati dan gubernur tidak lepas tangan dan aktif berkolaborasi dengan aparat keamanan untuk meredam konflik.
Keterlibatan Nyata Kepala Daerah
“Saya berharap semua pihak menemukan format yang tepat untuk melindungi warga di pemukiman,” tutup YPM.
