Pemerintah Myanmar Mengeluhkan Pembatasan Keterlibatan di ASEAN
Pemerintah Myanmar secara resmi menyampaikan keluhan terkait tindakan negara-negga ASEAN yang dinilai membatasi keterlibatan mereka dalam berbagai forum resmi. Protes ini muncul setelah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Cebu, Filipina, pekan lalu kembali tidak menyertakan pemerintahan baru Myanmar dalam pertemuan utama. Sejak militer mengambil alih pemerintahan dari Aung San Suu Kyi pada tahun 2021, ASEAN terus membatasi keikutsertaan Myanmar dalam berbagai forum resmi.
Sikap organisasi kawasan Asia Tenggara ini belum berubah, meskipun junta militer Myanmar telah menggelar pemilihan umum terbatas dan melantik Jenderal Min Aung Hlaing sebagai presiden. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan dari pihak Myanmar yang merasa diperlakukan tidak adil.
Myanmar Menyampaikan Protes Terkait Pembatasan oleh ASEAN
Kementerian Luar Negeri Myanmar mengeluarkan pernyataan tertulis terkait pembatasan tersebut. Dalam pernyataan itu, disebutkan bahwa sebagian besar negara anggota ASEAN sudah mengakui perkembangan positif di Myanmar. Namun, pihak Myanmar menilai masih ada beberapa negara anggota yang membatasi dan menolak kehadiran wakil pemerintah Myanmar dalam forum tersebut.
Menurut Myanmar, penolakan kerja sama terhadap pemerintah baru ini sama dengan mengabaikan hak suara rakyat Myanmar. Pemerintah Myanmar juga menegaskan bahwa mereka telah bersabar selama lima tahun menghadapi perlakuan yang dianggap tidak adil tersebut. Tanpa menyebutkan negara tertentu, pernyataan itu menyebut sebagian anggota ASEAN mencampuri urusan dalam negeri Myanmar melalui kritik dan tekanan. Sebelumnya, Myanmar menggunakan alasan serupa untuk memprotes Timor Leste, setelah pengadilan di negara tersebut mengusut kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia oleh Min Aung Hlaing.
Perbedaan Sikap Negara Anggota ASEAN Soal Myanmar
Pada KTT di Cebu, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. menanggapi perkembangan situasi di Myanmar. Ia menyebut pertemuan para pemimpin ASEAN berjalan cukup alot dan menyarankan adanya sedikit perubahan pada rencana perdamaian lima poin yang selama ini belum berhasil dijalankan.
Menteri Luar Negeri Malaysia, Mohamad Hasan, menyatakan bahwa Myanmar belum bisa diundang kembali ke pertemuan resmi. “Kekerasan terhadap warga negara mereka sendiri masih terus terjadi,” ujar Hasan. Di sisi lain, Thailand telah mengucapkan selamat kepada Min Aung Hlaing atas jabatan barunya dan berjanji akan menjaga keamanan perbatasan kedua negara. Thailand juga mengusulkan agar ASEAN mengundang menteri luar negeri Myanmar untuk pertemuan politik, tetapi usulan ini belum disetujui oleh seluruh anggota ASEAN.
Rencana ASEAN Selanjutnya untuk Menangani Isu Myanmar
Pengamat menilai kesepakatan negara-negara ASEAN terkait isu Myanmar mulai goyah karena lambatnya kemajuan rencana perdamaian. Dr. Siew Mun Tang, peneliti dari ISEAS-Yusof Ishak Institute, menyebutkan ada negara anggota yang siap membuka lembaran baru karena masalah ini sudah berlangsung terlalu lama tanpa jalan keluar.
Peneliti senior di lembaga yang sama, Sharon Seah, mengatakan satu-satunya cara ASEAN menekan Myanmar adalah dengan menolak kehadiran mereka di KTT utama, sementara perwakilan negara itu masih diizinkan hadir di pertemuan tingkat bawah. Ia menilai Vietnam, Laos, Kamboja, dan Brunei Darussalam bisa mengubah keputusan ASEAN jika mereka melihat ada keuntungan strategis untuk menerima kembali Myanmar.
Presiden Marcos menekankan bahwa perubahan kebijakan sekecil apa pun bisa memberikan dampak, asalkan tetap memegang prinsip hak asasi manusia. Sampai saat ini, belum ada keputusan pasti mengenai langkah ASEAN selanjutnya terhadap Myanmar.
