Kontroversi Final Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI Tingkat Kalimantan Barat
Final Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI tingkat Kalimantan Barat menuai kontroversi setelah jawaban peserta dari SMAN 1 Pontianak yang dinilai benar justru mendapat pengurangan poin. Insiden ini menimbulkan berbagai spekulasi dan kritik terhadap proses penilaian yang dianggap tidak objektif.
Video Viral Picu Kemarahan Publik
Polemik bermula dari babak final LCC Empat Pilar MPR RI tingkat Provinsi Kalimantan Barat yang digelar di Pontianak pada Sabtu (9/5/2026). Tiga sekolah terbaik bertarung di babak akhir, yakni SMAN 1 Pontianak, SMAN 1 Sambas, dan SMAN 1 Sanggau. Namun suasana kompetisi berubah panas ketika jawaban dari salah satu peserta justru dinyatakan salah oleh dewan juri, meski belakangan jawaban serupa dari tim lain dianggap benar.
Cuplikan video kejadian itu kemudian menyebar luas di media sosial dan memancing kemarahan warganet. Banyak yang menilai penilaian juri tidak objektif dan merugikan peserta. Hal ini memicu gelombang kritik terhadap pelaksanaan lomba tersebut.
Harisson: Substansi Jawaban Sudah Benar
Sekda Kalbar Harisson menganggap masalah ini harus menjadi perhatian serius karena berkaitan dengan nilai keadilan dalam dunia pendidikan. Ia menegaskan bahwa jawaban peserta yang dipermasalahkan sebenarnya sudah benar secara substansi dan bahkan sama dengan jawaban regu lain yang kemudian memperoleh nilai penuh.
Menurut Harisson, dewan juri diduga terlalu terpaku pada teks jawaban yang ada di perangkat penilaian mereka. “Juri ini terkesan tidak terlalu memahami materi yang ditanyakan sehingga harus membaca jawaban yang ada di tab mereka lalu mencocokkannya dengan jawaban peserta,” ujar Harisson.
Penilaian Harus Objektif, Bukan Sekadar Hafalan Teks
Harisson menilai seorang juri seharusnya mampu memahami inti materi, bukan hanya mencocokkan redaksi kalimat secara kaku. Menurutnya, apabila juri benar-benar menguasai materi Empat Pilar MPR RI, mereka seharusnya dapat langsung memahami bahwa jawaban peserta sudah tepat tanpa harus terpaku pada susunan kata.
“Kalau kita sudah paham materi yang ditanyakan, tidak perlu lagi terus melihat tab. Cukup dengar jawaban anak-anak ini, kita langsung tahu substansinya benar atau tidak dan bisa langsung memberikan nilai,” ujar Harisson.
Ia pun meminta agar rasa keadilan benar-benar diberikan kepada siswa yang merasa dirugikan dalam perlombaan tersebut. “Saya minta ada rasa keadilan yang harus diterima oleh anak-anak SMANSA. Jangan biarkan rasa ketidakadilan itu membekas di diri mereka,” sambungnya.
Empat Pilar Harus Menjunjung Sportivitas
Harisson juga menyoroti ironi dari polemik tersebut. Menurutnya, lomba yang membawa tema Empat Pilar MPR RI seharusnya menjadi contoh penerapan nilai keadilan, objektivitas, dan sportivitas. Ia mengingatkan bahwa nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika tidak boleh hanya menjadi slogan dalam perlombaan.
“Apalagi kita sedang berbicara tentang Empat Pilar MPR RI: Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Nilai-nilai keadilan dan objektivitas harus benar-benar dijunjung,” kata Harisson.
Disdikbud Kalbar Duga Ada Gangguan Speaker
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalbar, Syarif Faisal Indahmawan Alkadrie, mengatakan pihaknya telah memanggil Kepala SMAN 1 Pontianak beserta tim pendamping untuk membahas insiden tersebut. Faisal mengungkapkan adanya dugaan gangguan speaker yang mengarah ke meja juri sehingga jawaban peserta tidak terdengar jelas.
“Informasi yang saya terima, speaker yang mengarah ke juri mengalami gangguan sehingga jawaban peserta kurang terdengar jelas,” ujar Faisal. Ia menjelaskan bahwa suara justru terdengar normal di area penonton maupun siaran langsung YouTube. “Sementara di live YouTube dan ke audiens penonton, suara terdengar jelas,” tambahnya.
Meski begitu, Faisal meminta semua pihak tetap menempuh mekanisme resmi dengan mengajukan peninjauan ulang kepada panitia penyelenggara. “Kita selesaikan sesuai ketentuan lomba dan semua pihak harus menunjukkan sikap kesatria,” tambahnya.
Kronologi Jawaban Benar yang Dianggap Salah
Kontroversi itu bermula ketika MC membacakan pertanyaan:
“DPR dalam memilih anggota BPK diwajibkan untuk memperhatikan pertimbangan dari lembaga mana?”
Regu C dari SMAN 1 Pontianak kemudian menjawab:
“Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.”
Namun, alih-alih mendapat poin, juri justru mengurangi nilai lima poin untuk Regu C. Tak lama kemudian, Regu B dari SMAN 1 Sambas memberikan jawaban yang pada dasarnya sama. Kali ini, jawaban tersebut dinyatakan benar oleh juri.
“Ya, inti jawabannya sudah benar. Nilai sepuluh,” kata Kepala Biro Pengkajian Setjen MPR RI Dyastasita W.B. Situasi itu membuat peserta dari Regu C langsung menyampaikan protes karena merasa jawaban mereka identik. Namun keberatan tersebut tidak diterima dewan juri. Salah satu juri bahkan menyinggung persoalan artikulasi peserta saat menjawab.
“Begini, ya, kan sudah diperingatkan dari awal, ya, artikulasi itu penting,” kata Kepala Bagian Sekretariat Badan Sosialisasi MPR RI Indri Wahyuni. “Jadi, biasakan menjawab itu dengan artikulasi yang jelas, ya. Kalau menurut kalian sudah, tapi dewan juri menilai kalian tidak, karena tidak mendengar artikulasi kalian dengan jelas, ya, itu artinya dewan juri berhak memberikan nilai minus lima,” tambahnya.
