Sebuah instruksi mendadak dari Presiden Prabowo Subianto yang mewajibkan seluruh sekolah di Indonesia mengajarkan bahasa Prancis telah memicu diskusi hangat di kalangan pakar pendidikan dan organisasi guru. Kebijakan ini, yang disampaikan saat kunjungan kenegaraan ke Paris, menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai urgensi, kesiapan infrastruktur, dan prioritas pembangunan pendidikan nasional.
Instruksi Presiden dan Reaksi Awal
Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungan kenegaraan ke Paris, Prancis, pada Kamis (28/5) menginstruksikan agar seluruh jenjang sekolah di Indonesia mulai mengajarkan bahasa Prancis. “Saya sudah instruksikan agar semua tingkatan sekolah di Indonesia harus belajar Bahasa Prancis, melihat perkembangan dunia ke depan,” ujar Presiden Prabowo, seperti dikutip dari keterangan resmi. Instruksi ini bukan kali pertama Presiden Prabowo menyoroti pentingnya bahasa asing, sebelumnya ia juga pernah menyatakan prioritas pada pembelajaran bahasa Portugis pada Oktober 2025.
Namun, kebijakan ini segera mendapat sorotan dari berbagai pihak. Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menilai bahwa kebijakan pendidikan tidak seharusnya disusun berdasarkan momentum diplomatik semata tanpa kajian kebutuhan yang jelas. Koordinator P2G, Satriwan Salim, mempertanyakan dasar dari instruksi tersebut yang disampaikan tanpa penjelasan rinci mengenai urgensi atau kebutuhan pembelajaran bahasa Prancis bagi seluruh siswa di Indonesia.
Keraguan Urgensi dan Prioritas Pendidikan
Satriwan Salim dari P2G menyuarakan kekhawatiran bahwa kebijakan seperti ini bisa berulang dan terkesan impulsif. “Nanti kalau Presiden Prabowo pertemuan bilateral lagi dengan Jepang, akan memasukkan bahasa Jepang ke kurikulum. Bertemu China, lalu akan menjadikan bahasa Mandarin pelajaran wajib, begitu juga pulang dari Belanda, lantas Presiden akan wajibkan pelajaran Bahasa Belanda. Tentu mengelola pendidikan tidak bisa sebercanda ini,” kritiknya.
Lebih lanjut, P2G menilai rencana tersebut tidak sejalan dengan prioritas pembangunan pendidikan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Menurut mereka, pengajaran bahasa Prancis maupun Portugis belum menjadi agenda utama yang mendesak untuk diterapkan secara wajib di seluruh jenjang pendidikan.
Tantangan Implementasi dan Kebutuhan Guru
Salah satu poin krusial yang diangkat P2G adalah potensi beban kurikulum yang semakin berat. Satriwan Salim mengingatkan bahwa mewajibkan bahasa Prancis dari SD hingga SMA dapat menambah kepadatan kurikulum yang sudah ada. Selain itu, tantangan terbesar adalah ketersediaan guru. Ia menghitung, dengan asumsi minimal dua guru bahasa Prancis dan Portugis per sekolah, Indonesia membutuhkan sekitar 480.000 guru untuk kedua bahasa asing tersebut, mengingat jumlah sekolah SD-SMA/sederajat yang mencapai 240.000.
Situasi ini diperparah dengan data dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang menunjukkan bahwa sekitar 90.000 sekolah masih belum memiliki guru bahasa Inggris. Padahal, bahasa Inggris sendiri telah ditetapkan sebagai mata pelajaran wajib bagi siswa kelas 3 SD mulai tahun ajaran 2026/2027.
Bahasa Prancis Bukan Hal Baru, Namun Tetap Pilihan
P2G menekankan bahwa bahasa Prancis sebenarnya bukanlah hal baru dalam sistem pendidikan Indonesia. Bahasa ini, bersama bahasa asing lain seperti Arab, Mandarin, Jepang, Korea, dan Jerman, telah lama tersedia sebagai mata pelajaran pilihan bagi siswa yang berminat. Program ini sudah ada sejak Kurikulum 2006 hingga Kurikulum Merdeka yang berlaku saat ini.
Bahkan di beberapa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), khususnya yang berfokus pada perhotelan dan pariwisata, mata pelajaran bahasa asing non-Inggris sudah menjadi bagian integral dari program keahlian untuk memenuhi kebutuhan dunia kerja. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sendiri tengah menyiapkan Program Sertifikasi Bahasa Asing Non-Bahasa Inggris yang mencakup beberapa bahasa tersebut, termasuk Prancis, yang ditargetkan menjangkau lebih dari 120 SMK dengan sasaran 13.000 siswa pada Mei 2026.
Fokus pada Kemampuan Dasar yang Mendesak
Alih-alih memaksakan pembelajaran bahasa asing baru yang memerlukan sumber daya besar, P2G berpendapat bahwa pemerintah sebaiknya lebih memfokuskan upayanya pada pembenahan kemampuan dasar siswa. Satriwan Salim merujuk pada hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) SMA tahun 2025 yang menunjukkan rata-rata nilai yang masih perlu ditingkatkan, terutama dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia (55,38), Matematika (36,10), dan Bahasa Inggris (24,93).
“Ketimbang memaksakan Bahasa Prancis dan Portugis diajarkan di semua jenjang sekolah, justru lebih mendesak pemerintah membenahi buruknya kemampuan murid untuk matematika, Bahasa Inggris, dan Bahasa Indonesia di sekolah,” tegasnya.
Bahasa Asing Sebagai Kunci Daya Saing Global
Di sisi lain, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Muhammad Qodari, melihat instruksi Presiden Prabowo sebagai langkah strategis untuk meningkatkan daya saing global Indonesia. Ia menekankan bahwa penguasaan bahasa asing merupakan modal utama dalam menghadapi persaingan global yang kian ketat. Menurut Qodari, kemampuan berbahasa asing tidak lagi sekadar nilai tambah, melainkan modal krusial untuk berinteraksi, bernegosiasi, dan berkolaborasi secara efektif di berbagai platform internasional.
Qodari menjelaskan bahwa penguasaan bahasa asing, termasuk bahasa Prancis, membuka akses terhadap informasi terkini, inovasi teknologi, serta peluang ekonomi yang lebih luas. Bahasa Prancis memegang peran vital sebagai bahasa internasional yang diakui dalam hubungan diplomatik, pendidikan tinggi, dan kerja sama ekonomi lintas batas.
Strategi implementasi detail mengenai pembelajaran bahasa Prancis ini nantinya akan menjadi kewenangan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), yang akan merumuskan kurikulum, mekanisme pengajaran, dan memastikan ketersediaan sumber daya. Kebijakan ini, meskipun menimbulkan perdebatan, menunjukkan adanya upaya pemerintah untuk mempersiapkan generasi muda Indonesia dalam menghadapi kompleksitas dinamika global yang terus berkembang pesat melalui penguatan kerja sama pendidikan dengan negara mitra penting seperti Prancis.
Penulis: Erwin
