🔥 TERKINI

Antisipasi Ancaman Agentic AI, Kemkomdigi dan BSSN Matangkan Regulasi Mitigasi Risiko Otonom

Redaksi Oleh: Redaksi
10 dilihat
Minggu, 22 November 2026 - 12:15 WIB • Waktu baca: 2 menit
Iklan Atas Artikel (Before Content)
Wamenkomdigi Nezar Patria memaparkan kebijakan tata kelola dan mitigasi risiko kecerdasan artifisial
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria dalam pemaparannya terkait penguatan regulasi etika serta pengawasan keamanan teknologi kecerdasan artifisial (AI) nasional.

JAKARTA, BATAMPENA.COM – Perkembangan teknologi kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence / AI) kini telah memasuki fase baru dengan kemunculan sistem otonom cerdas atau Agentic AI. Merespons lonjakan kapabilitas teknologi tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengintensifkan perumusan kerangka regulasi dan mitigasi risiko keamanan siber nasional.

Berbeda dengan AI generatif konvensional yang sebatas merespons instruksi teks pengguna, Agentic AI memiliki kemampuan membuat keputusan secara mandiri (autonomous decision-making), merencanakan urutan tindakan (action planning), serta mengeksekusi operasi sistemik melalui integrasi perangkat lunak tanpa intervensi langsung dari manusia.

Terapkan Prinsip Human-in-the-Loop dan Security by Design

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria menegaskan bahwa kehadiran sistem agen cerdas membawa peluang efisiensi yang luar biasa bagi transformasi digital industri dan pelayanan publik, namun sekaligus membuka celah ancaman siber yang belum pernah terjadi sebelumnya. Potensi risiko tersebut meliputi serangan siber otonom, manipulasi data otomatis, eksfiltrasi data rahasia, hingga kerentanan manipulasi algoritma (data poisoning).

Oleh karena itu, pemerintah menetapkan pendekatan pengawasan berbasis risiko (risk-based approach) dengan menempatkan prinsip kontrol manusia atau human-in-the-loop sebagai kewajiban mutlak. Dalam sektor-sektor strategis seperti infrastruktur energi, perbankan, telekomunikasi, dan pertahanan, setiap keputusan berdampak kritis yang dihasilkan agen AI wajib memiliki verifikasi dan otoritas penghentian darurat (kill switch) oleh operator manusia.

Selain itu, pengembang teknologi diwajibkan menerapkan prinsip keamanan sejak tahap perancangan (security by design) serta mematuhi ketentuan transparansi algoritma dan pengujian model di dalam lingkungan uji coba terbatas (regulatory sandbox) sebelum diluncurkan secara komersial ke publik.

Peta Jalan AI Nasional dan Perlindungan Data Pribadi

Kemkomdigi saat ini tengah mematangkan aturan turunan berupa Peraturan Presiden (Perpres) mengenai Peta Jalan dan Etika Kecerdasan Artifisial Nasional. Pemilihan payung hukum Perpres dinilai paling efektif dan adaptif untuk merespons percepatan dinamika teknologi global secara gesit dibandingkan penyusunan rancangan undang-undang yang membutuhkan waktu bertahun-tahun.

Pemerintah juga menegaskan bahwa tata kelola AI tidak dapat dipisahkan dari implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Mengingat model AI dilatih menggunakan kumpulan data berskala masif, kepatuhan pemrosesan data, persetujuan eksplisit pemilik data, dan audit keamanan sistem menjadi pilar utama yang terus diperkuat bersama BSSN.

Melalui kerangka regulasi yang komprehensif, terukur, dan berbasis etika, Indonesia berkomitmen membangun ekosistem digital yang tidak hanya aman dari ancaman siber masa depan, tetapi juga mendorong talenta dan pelaku industri teknologi lokal menjadi pemain penting dalam rantai pasok kecerdasan buatan global.

Tinggalkan Tanggapan

Indeks Berita →