Ketahanan Anggaran dan Energi Nasional di Tengah Gejolak Global

Jakarta – Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa kondisi anggaran negara saat ini berada dalam posisi yang cukup kuat untuk menghadapi berbagai gejolak global, termasuk potensi lonjakan harga minyak dunia. Berdasarkan simulasi yang telah dilakukan, dampak eskalasi global dinilai masih dapat diserap oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun berjalan, asalkan gejolak tersebut tidak mencapai tingkat ekstrem.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, dalam sebuah keterangannya di Istana pada Selasa malam (3/3/2026), menjelaskan bahwa pemerintah telah secara cermat memetakan berbagai skenario harga minyak untuk satu tahun ke depan. Perhitungan mendalam ini menjadi fondasi penting dalam menjaga ketahanan fiskal di tengah ketidakpastian global yang semakin meningkat.

“Jika krisis seperti ini berkepanjangan, apakah anggaran kita akan bertahan, dan bagaimana kondisinya? Berdasarkan analisis kami saat ini, semuanya masih dalam kondisi yang sangat baik, jadi tidak ada masalah,” ujar Purbaya.

Lebih lanjut, Purbaya menyoroti kinerja penerimaan negara yang menunjukkan tren perbaikan signifikan di awal tahun 2026. Data penerimaan pajak dan bea cukai untuk periode Januari–Februari 2026 dilaporkan mengalami pertumbuhan sekitar 30 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

“Ini adalah angka yang sangat signifikan. Ini menunjukkan adanya perbaikan yang nyata dalam perekonomian dan perilaku masyarakat dalam hal kepatuhan pajak dan bea cukai,” tambahnya.

Pemerintah telah menghitung secara rinci skenario kenaikan harga minyak hingga batas tertentu dalam satu tahun anggaran. Selama kenaikan tersebut masih berada dalam batas simulasi yang telah ditetapkan, APBN dinilai memiliki kapasitas yang memadai untuk menyerap tekanan yang timbul. “Jadi, jika harga minyak naik, itu masih bisa diserap. Namun, jika kenaikannya sangat ekstrem, kami akan melakukan perhitungan ulang,” tegas Purbaya.

Kesiapan Cadangan Bahan Bakar Minyak (BBM)

Di sisi lain, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, memberikan jaminan mengenai ketahanan cadangan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia. Menurutnya, stok BBM yang ada saat ini mampu bertahan hingga 20 hari. Pernyataan ini disampaikan Bahlil usai mengikuti rapat dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada Senin (2/3/2026).

Bahlil juga mengungkapkan rencana strategis pemerintah untuk meningkatkan kapasitas penyimpanan (storage) stok BBM. Targetnya adalah memperpanjang masa simpan dari yang saat ini hanya 25–26 hari menjadi 90 hari atau setara dengan tiga bulan.

“Faktanya, ketahanan energi kita, kapasitas penyimpanan kita saat ini maksimal hanya 25–26 hari, tidak lebih dari itu,” ungkap Bahlil dalam sebuah Konferensi Pers mengenai Perkembangan Terkini Timur Tengah dan Implikasinya terhadap Sektor ESDM yang diselenggarakan di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, pada Selasa (3/3/2026).

Pernyataan ini muncul sebagai respons terhadap perbandingan ketahanan energi Indonesia dengan negara lain, seperti Jepang, yang memiliki stok BBM untuk 254 hari. Kesenjangan ini diakui Bahlil disebabkan oleh keterbatasan kapasitas penyimpanan (storage) BBM yang dimiliki Indonesia.

“Sekarang, jika kita ingin menyimpan BBM sebanyak Jepang, kita harus menyimpannya di mana? Itu adalah permasalahan kita,” jelasnya.

Oleh karena itu, pemerintah sedang berupaya membangun fasilitas penyimpanan (storage) dengan kapasitas yang signifikan, yaitu mencapai 90 hari atau tiga bulan, untuk menyelaraskan dengan standar internasional. Studi kelayakan (feasibility study) untuk pembangunan fasilitas penyimpanan ini sedang dalam tahap finalisasi. Bahlil menargetkan pembangunan storage dapat dimulai pada tahun 2026, dengan lokasi yang direncanakan berada di Pulau Sumatera.

Terkait ketahanan pasokan minyak secara umum, Bahlil memastikan bahwa stok minyak mentah (crude), BBM, dan LPG secara rata-rata berada di atas standar minimum ketahanan nasional yang ditetapkan sebesar 23 hari.

“Jadi, terkait persiapan untuk hari raya Idul Fitri dan bulan puasa, alhamdulillah, saya dapat menyampaikan bahwa stok BBM, minyak mentah, dan LPG semuanya rata-rata berada di atas standar minimum nasional,” ujar Bahlil.

Implikasi Konflik Timur Tengah terhadap Ketahanan Energi

Ketahanan energi Indonesia menjadi sorotan publik di tengah meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat–Israel dan Iran. Konflik yang memanas ini menimbulkan kekhawatiran terhadap stabilitas pasokan energi global.

Pada Sabtu (28/2/2026), Amerika Serikat dan Israel dilaporkan melancarkan serangkaian serangan ke berbagai target di Iran, termasuk ibu kota Teheran. Serangan ini dilaporkan menyebabkan kerusakan dan korban sipil. Iran merespons dengan meluncurkan serangan rudal ke wilayah Israel dan fasilitas militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah.

Pada Minggu (1/3/2026), Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengklaim bahwa pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, tewas dalam serangan gabungan Amerika Serikat–Israel. Televisi pemerintah Iran kemudian mengonfirmasi kematian Ayatollah Ali Khamenei akibat serangan tersebut.

Media Iran juga melaporkan bahwa Selat Hormuz telah “secara efektif” ditutup menyusul serangan Amerika Serikat–Israel, meskipun belum ada pengumuman resmi mengenai blokade formal.

Perlu diketahui, Selat Hormuz merupakan jalur krusial yang menangani sekitar seperlima dari total perdagangan minyak dunia, serta volume besar ekspor gas alam cair dari Qatar dan Uni Emirat Arab. Sekitar 20 persen dari konsumsi minyak harian global, atau setara dengan sekitar 20 juta barel, melintasi koridor vital ini.

Menyikapi situasi ini, Bahlil menyatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan skenario alternatif untuk menghadapi potensi penutupan Selat Hormuz akibat konflik yang melibatkan Israel–Amerika Serikat dan Iran. Langkah antisipatif ini diambil untuk memitigasi dampak jangka panjang terhadap pasokan energi global dan menjaga stabilitas dalam negeri.

Pernyataan ini disampaikan Bahlil usai memimpin rapat perdana Dewan Energi Nasional (DEN) yang diinisiasi atas arahan Presiden di Jakarta pada Selasa (3/3/2026). Rapat yang berlangsung selama kurang lebih dua jam ini membahas dinamika global serta implikasinya terhadap ketahanan energi nasional.

“Sekali lagi saya tegaskan, ketegangan ini tidak bisa kita prediksi kapan akan berakhir. Bisa cepat, bisa juga lambat,” kata Bahlil.

Selat Hormuz memang merupakan jalur energi dunia yang sangat strategis, dengan lalu lintas sekitar 20,1 juta barel minyak per hari. Jalur ini juga dilalui oleh sebagian besar impor minyak mentah (crude) Indonesia yang berasal dari Timur Tengah.

Berdasarkan evaluasi pemerintah, ketergantungan Indonesia terhadap minyak mentah yang melewati Selat Hormuz berkisar antara 20–25 persen dari total impor yang bersumber dari kawasan tersebut. Sisanya dipasok dari negara-negara lain, termasuk Afrika (seperti Angola), Amerika Serikat, dan Brasil.

Dalam skenario alternatif yang telah disiapkan, pemerintah berencana untuk mengalihkan sebagian pembelian minyak mentah dari Timur Tengah ke Amerika Serikat demi menjamin kepastian pasokan. “Sekitar 25 persen dari total minyak mentah yang kita pesan dari Timur Tengah akan dialihkan. Ya, sebesar 25 persen,” ujar Bahlil.

Untuk produk BBM, Indonesia tidak mengimpor dari kawasan yang berkonflik. Impor bensin dengan berbagai oktan (RON 90, 93, 95, dan 98) umumnya berasal dari negara-negara di luar Timur Tengah, termasuk Asia Tenggara, melalui skema kontrak jangka panjang.

Sementara itu, untuk komoditas LPG, kebutuhan impor nasional mencapai 7,3 juta ton per tahun dan diproyeksikan meningkat menjadi 7,8 juta ton pada tahun ini. Sekitar 70 persen pasokan LPG berasal dari Amerika Serikat, dan sisanya, 30 persen, dari Timur Tengah. Pemerintah sedang menjajaki opsi pengalihan pasokan tambahan untuk mengurangi risiko gangguan.

Bahlil juga mengungkapkan bahwa dua kapal yang melintasi Selat Hormuz telah terdampak situasi keamanan tersebut. Upaya penyelesaian sedang dilakukan melalui jalur diplomasi. “Kami sedang berupaya melalui jalur diplomasi agar ada cara yang lebih baik agar kapal-kapal tersebut bisa dikeluarkan. Andaikan pun tidak berhasil dikeluarkan, kami sudah mencari alternatif lain untuk sumber minyak mentah, dan sudah berhasil mendapatkannya,” tuturnya.

Dampak Kenaikan Harga Minyak dan Antisipasi Pemerintah

Kenaikan harga minyak mentah dunia juga menjadi perhatian serius. Asumsi Indonesian Crude Price (ICP) dalam APBN 2026 ditetapkan sebesar 70 dolar AS per barel. Namun, harga terkini dilaporkan berada di kisaran 78–80 dolar AS per barel. Pemerintah sedang menghitung dampak kenaikan ini terhadap anggaran subsidi serta potensi tambahan penerimaan negara, mengingat produksi minyak nasional berada di kisaran 600 ribu barel per hari.

Pakar energi dari Universitas Padjadjaran (Unpad), Yayan Satyakti, memprediksi bahwa harga minyak dunia dapat melonjak hingga 100 dolar AS per barel dari kisaran 72 dolar AS per barel jika skenario penutupan Selat Hormuz benar-benar terjadi.

“Jika selat ini ditutup saat ini, dalam waktu dekat harga bisa langsung mencapai 90–100 dolar AS per barel,” ujar Yayan di Jakarta pada Senin (2/3/2026).

Selat Hormuz, yang terletak di antara Oman dan Iran, merupakan jalur laut strategis yang menghubungkan Teluk Persia dengan Teluk Oman. Selat ini menjadi rute utama perdagangan energi global, di mana sekitar seperlima dari total ekspor minyak dunia mengalir melaluinya, termasuk sebagian besar minyak dari negara-negara Teluk seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Kuwait, dan Irak sebelum didistribusikan ke pasar internasional.

Oleh karena itu, Yayan menekankan bahwa Selat Hormuz menjadi titik krusial dalam konflik yang melibatkan Iran dengan Amerika Serikat dan Israel. “Jika Iran menutup Selat Hormuz, harga minyak bisa naik hingga 50 persen,” ucapnya.

Yayan memperingatkan bahwa lonjakan harga bahan bakar minyak (BBM) tidak dapat dihindari bagi Indonesia, mengingat statusnya sebagai pengimpor minyak dari wilayah Timur Tengah. Bahkan tanpa penutupan Selat Hormuz, konflik yang sedang berlangsung di Timur Tengah saja sudah berpotensi meningkatkan harga minyak di kisaran 10–25 persen.

Mengingat potensi lonjakan harga minyak yang melampaui asumsi makro dalam APBN 2026, yaitu sebesar 70 dolar AS per barel, Yayan mengingatkan pentingnya pemerintah untuk bersiap menghadapi potensi pembengkakan anggaran. “Perlu ada efisiensi lebih lanjut, namun pertanyaannya adalah apakah pemerintah bersedia melakukannya?” ujarnya.