Ribuan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi kampus kembali turun ke jalan menyuarakan keresahan mereka terhadap pengelolaan fiskal dan tata kelola pemerintahan. BEM UI gelar aksi “Menuju Indonesia Bangkrut”, ini lima tuntutannya yang secara khusus menyoroti lonjakan utang luar negeri serta mandeknya pertumbuhan sektor rill yang mencekik ekonomi kelas menengah bawah.
Narasi Kritis Mahasiswa terhadap Utang Negara
Massa aksi berkumpul di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, dengan membawa berbagai atribut dan spanduk berisi kritik satir terhadap pembuat kebijakan. Dalam orasi utamanya, Ketua BEM UI menegaskan bahwa defisit anggaran yang terus melebar bukan sekadar angka statistik, melainkan beban nyata yang harus ditanggung oleh generasi muda. Mereka menyoroti mega-proyek infrastruktur yang dinilai tidak memberikan dampak ekonomi (*multiplier effect*) secara langsung kepada rakyat kecil.
Adapun lima tuntutan utama yang disuarakan meliputi: audit transparan proyek strategis nasional, penghentian penarikan utang baru untuk membiayai operasional birokrasi, intervensi pasar untuk menstabilkan harga kebutuhan pokok, pencabutan aturan pajak yang memberatkan UMKM, dan perbaikan iklim investasi untuk menciptakan lapangan kerja padat karya. Mahasiswa menilai pemerintah telah kehilangan fokus dalam memprioritaskan kesejahteraan dasar masyarakat.
Potret Frustrasi Kelas Menengah dan Angkatan Kerja
Aksi demonstrasi ini sebenarnya merepresentasikan puncak gunung es dari rasa frustrasi angkatan kerja muda di Indonesia. Berdasarkan tren data ketenagakerjaan terkini, angka serapan tenaga kerja formal tidak sebanding dengan jumlah lulusan universitas yang terus bertambah setiap tahunnya. Akibatnya, jutaan pemuda terpaksa masuk ke sektor informal tanpa jaminan perlindungan sosial dan upah yang memadai.
Di sisi lain, daya beli kelas menengah yang terus tergerus akibat inflasi sektor pangan dan energi menambah legitimasi dari gerakan ekstra-parlementer ini. Aksi mahasiswa berfungsi sebagai alarm peringatan (*early warning system*) bagi kabinet di sektor ekonomi, menunjukkan bahwa narasi pertumbuhan makro yang positif di atas kertas tidak berbanding lurus dengan realitas isi dompet masyarakat jelata.
Mencari Ruang Dialog yang Konstruktif
Menanggapi eskalasi aksi massa tersebut, perwakilan istana dan aparat keamanan terpantau mencoba meredam ketegangan dengan pendekatan persuasif. Pemerintah menyatakan menghargai kebebasan berpendapat dan berjanji akan mengundang perwakilan mahasiswa untuk melakukan diskusi bedah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara transparan.
Penyelesaian polemik ekonomi tentu tidak bisa dicapai hanya melalui pengerahan massa di jalanan. Diperlukan kemauan politik yang kuat dari pemerintah untuk merombak struktur pengeluaran negara, serta kesediaan mahasiswa untuk mengawal kebijakan publik melalui kajian akademik yang tajam dan solutif.
