Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mengakui adanya tantangan signifikan dalam upaya mengembangkan investasi emas sebagai bagian dari pengelolaan dana haji. Kendala utama bukan terletak pada kurangnya minat, melainkan pada belum tersedianya pasar emas korporasi yang memadai di Indonesia. Pasar ini krusial untuk memungkinkan transaksi emas dalam skala besar yang sesuai dengan kebutuhan investasi institusi seperti BPKH.
Kepala Badan Pelaksana BPKH, Fadlul Imansyah, menjelaskan bahwa saat ini, instrumen investasi BPKH masih didominasi oleh Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk. Hal ini disebabkan karena jalur investasi emas yang ideal, khususnya bagi investor institusional, belum sepenuhnya tersedia.
“Kita sudah melakukan pembelian emas, tetapi kenyataannya, ketika kita membeli emas di Indonesia, kita dianggap sebagai investor ritel. Belum ada pasar emas korporasi di Indonesia,” ungkap Fadlul.
Status sebagai investor ritel ini membatasi fleksibilitas BPKH dalam melakukan pembelian dan penjualan emas dalam jumlah besar, berbeda dengan lembaga keuangan besar di negara lain yang memiliki akses ke pasar emas korporasi yang lebih likuid dan efisien.
Hambatan Transaksi Skala Besar
Fadlul menjelaskan lebih lanjut bahwa ketiadaan pasar khusus untuk emas korporasi menyebabkan mekanisme transaksi emas menjadi kurang fleksibel. Kondisi ini kontras dengan praktik di negara-negara lain yang telah memiliki infrastruktur pasar yang mendukung transaksi emas bagi investor institusi.
“Seharusnya ada pasar khusus untuk emas. Sekarang pasar itu belum ada, dan ini sebenarnya cukup wajar karena tidak semua perusahaan memiliki bisnis utama di sektor emas. Di luar negeri, misalnya, ada pasar korporasi emas yang memungkinkan transaksi dalam skala besar,” jelasnya.
Keterbatasan ini secara langsung memengaruhi strategi pengelolaan portofolio BPKH. Lembaga ini menjadi kurang leluasa dalam menambah atau mengurangi kepemilikan emas ketika terjadi fluktuasi harga yang signifikan.
“Saat ini, pada titik nilai tertentu, ada batasan. Baik ketika kita ingin membeli lagi atau menjual, ada limitasi yang cukup signifikan. Inilah tantangan dari sisi investasi emas,” kata Fadlul.
Urgensi Revisi Undang-Undang
Selain kendala dalam investasi emas, Fadlul juga menyoroti bahwa investasi langsung (direct investment) masih terkendala oleh kerangka regulasi yang belum memadai. Oleh karena itu, revisi Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji menjadi agenda penting untuk memperkuat landasan hukum dalam pengelolaan dana haji.
“Revisi undang-undang pengelolaan keuangan haji menjadi sangat penting untuk mendukung infrastruktur hukum dan ketentuan regulasi yang kita lakukan,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa BPKH saat ini juga belum memiliki cadangan modal atau ekuitas. Hal ini menyebabkan pengaturan manajemen risiko perlu diperjelas dan diperkuat dalam regulasi yang baru.
“Diharapkan, setelah revisi undang-undang disahkan, investasi langsung akan menjadi mandat utama bagi BPKH yang dapat dilaksanakan dengan lebih optimal,” kata Fadlul.
Pertumbuhan Dana Haji
Berdasarkan laporan terbaru, dana kelolaan haji per Desember 2025 mencapai Rp 180,72 triliun, meningkat signifikan dari Rp 171,64 triliun pada tahun sebelumnya.
“Dana haji terus bertumbuh hingga mencapai Rp 180,72 triliun per Desember 2025. Hal ini menunjukkan pertumbuhan tahunan rata-rata (CAGR) sebesar 7,03 persen,” ungkap Fadlul.
Nilai manfaat yang dihasilkan dari pengembangan dana melalui penempatan dan investasi tercatat mencapai Rp 12,08 triliun. Angka ini menunjukkan potensi besar dari pengelolaan dana haji yang optimal, meskipun masih terdapat berbagai tantangan yang perlu diatasi, terutama terkait dengan investasi emas dan investasi langsung.
Langkah Selanjutnya
Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, BPKH terus berupaya untuk:
Mendorong Pengembangan Pasar Emas Korporasi: BPKH aktif berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah, regulator, dan pelaku industri, untuk mendorong pengembangan pasar emas korporasi di Indonesia. Hal ini diharapkan dapat membuka peluang investasi emas yang lebih luas dan fleksibel bagi BPKH.
Mempercepat Revisi Undang-Undang: BPKH juga terus mendorong percepatan proses revisi Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji. Revisi ini diharapkan dapat memberikan landasan hukum yang lebih kuat dan jelas bagi BPKH dalam melakukan investasi, termasuk investasi langsung.
Memperkuat Manajemen Risiko: BPKH terus meningkatkan kapabilitas manajemen risiko untuk memastikan bahwa investasi yang dilakukan aman dan memberikan hasil yang optimal. Hal ini mencakup pengembangan sistem manajemen risiko yang komprehensif dan pelatihan bagi para pengelola dana haji.
Diversifikasi Investasi: Selain emas dan SBSN, BPKH juga terus menjajaki peluang investasi di sektor lain yang potensial, seperti infrastruktur, properti, dan sektor riil lainnya. Diversifikasi ini bertujuan untuk mengurangi risiko investasi dan meningkatkan potensi imbal hasil.
Dengan langkah-langkah tersebut, BPKH optimis dapat terus meningkatkan nilai manfaat dana haji dan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi kesejahteraan umat Islam.
