BALIKPAPAN — Perum Bulog bekerja sama dengan pemerintah daerah di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara dalam membangun infrastruktur pangan yang terintegrasi secara masif. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mengurangi gejolak harga komoditas di kawasan terpencil.
Direktur SDM dan Transformasi Perum Bulog, Prof. Sudarsono Hardjosoekarto menjelaskan bahwa inisiatif ini tidak hanya berupa pembangunan gudang biasa, tetapi lebih dari itu. “Kami membangun ekosistem pangan berbasis wilayah. Pendekatan hulu-hilir ini diharapkan dapat menyerap produksi petani dengan harga yang wajar, sekaligus menjamin ketersediaan pasokan di wilayah konsumsi,” ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (7/4/2026).
Selain itu, telah dilakukan penandatanganan nota kesepahaman dan penyerahan hibah lahan dari beberapa kabupaten, seperti Malinau, Kutai Barat, Mahakam Ulu, dan Kutai Kartanegara. Kota Bontang, yang lebih dulu menyerahkan lahan, kini telah memasuki tahap konstruksi fisik dengan akses jalan dan perencanaan teknis yang tuntas. Sementara itu, beberapa daerah lain masih menunggu kejelasan regulasi agar bisa bergabung.
Desain infrastruktur disesuaikan dengan karakter geografis dan ekonomi wilayah. Di sentra produksi, fokus tertuju pada penguatan sisi hulu, yaitu fasilitas pengering (dryer), penggilingan padi, silo penyimpanan, hingga gudang beras modern. Khusus kawasan penghasil jagung, ditambahkan dryer dan silo jagung untuk mempercepat penyerapan hasil panen raya, meminimalkan kehilangan pascapanen, serta memastikan petani mendapatkan harga sesuai kebijakan pemerintah.
Di wilayah non-produsen seperti Mahakam Ulu (Mahulu), prioritas beralih ke pembangunan gudang distribusi berjenjang, mulai dari gudang utama hingga tingkat kecamatan. Harga beras di Mahulu pernah meroket hingga Rp1 juta per 25 kilogram, bahkan menyentuh Rp1,3 juta di titik tertentu akibat gangguan distribusi dan biaya logistik yang mencekik di kawasan perbatasan.
“Dengan gudang-gudang strategis di atas lahan hibah Pemda, kami menargetkan pasokan beras stabil sepanjang tahun agar fluktuasi harga dapat ditekan dan daya beli masyarakat terjaga,” ujar Sudarsono.
Pembangunan infrastruktur ini memerlukan lahan yang cukup luas. Gudang skala dasar membutuhkan sekitar 1,5 hektare, sedangkan fasilitas terintegrasi lengkap bisa melampaui 5 hektare. Luas lahan disesuaikan dengan kemampuan fiskal dan geografis masing-masing daerah. “Jadi memang pembangunan di atas lahan hibah ini berbeda-beda tergantung berapa luasan yang diberikan,” tambahnya.
Tidak hanya bangunan penyimpanan, kawasan ini juga dilengkapi kantor operasional, akses jalan, dan sarana logistik pendukung, menciptakan ekosistem pangan yang utuh. Namun, sejumlah daerah masih menghadapi kendala dalam interpretasi regulasi terkait kerja sama.
Sudarsono berharap dengan kejelasan peran Bulog dalam kerangka hukum nasional, semakin banyak pemerintah daerah yang terlibat aktif. Program ini menawarkan multiplier effect, meningkatkan efisiensi distribusi, memangkas kegagalan pascapanen, mendongkrak kesejahteraan petani di hulu, serta menjaga stabilitas harga dan inflasi pangan di hilir, terutama di wilayah dengan tantangan logistik Kalimantan.
