Mendesak, Korban Banjir Aceh Utara Butuh Hunian Segera
LHOKSUKON – Kebutuhan paling mendesak bagi para korban banjir di Aceh Utara saat ini adalah percepatan penyediaan hunian, baik sementara maupun permanen. Hal ini ditegaskan oleh Bupati Aceh Utara, Ismail A Jalil, yang akrab disapa Ayahwa, dalam berbagai kesempatan pascabencana besar yang melanda wilayahnya.
Kondisi memprihatinkan ini menjadi sorotan utama ketika Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Republik Indonesia, Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago, melakukan kunjungan kerja ke Desa Bungkah, Kecamatan Muara Batu, pada Jumat, 12 Desember 2025. Dalam kunjungan tersebut, Bupati Aceh Utara mendampingi langsung Menko Polhukam dan menyaksikan secara gamblang keluhan serta permintaan para korban banjir.
Saat berdialog dengan para pengungsi di lokasi penampungan, para korban banjir menyampaikan permohonan mendesak untuk segera mendapatkan hunian sementara (huntara). Banyak dari rumah mereka yang mengalami kerusakan parah, bahkan ada yang hanyut tersapu oleh derasnya arus banjir. Kehilangan tempat tinggal ini memaksa mereka harus mengungsi dan hidup dalam ketidakpastian.
Para pengungsi mengungkapkan rasa terima kasih atas respons cepat pemerintah daerah. Mereka menyatakan bahwa sejak hari ketiga pascabanjir, Bupati Aceh Utara telah turun langsung ke lapangan, mengerahkan seluruh kekuatan pemerintah daerah untuk memberikan bantuan kepada warga yang terdampak. Kehadiran langsung orang nomor satu di Aceh Utara ini memberikan sedikit kelegaan di tengah musibah yang menimpa.
Bahkan, Bupati Aceh Utara sendiri tidak luput dari dampak banjir kali ini. Beliau sempat mengalami kesulitan dan terkurung di kediamannya akibat genangan air yang tinggi. Pengalaman pribadinya ini semakin memperkuat tekadnya untuk segera mencari solusi bagi warganya yang terdampak.
“Pak Menko, saya berharap pemerintah pusat bisa mempercepat penyediaan hunian bagi korban banjir. Sebentar lagi Ramadhan, jangan sampai masyarakat saya masih berada di pengungsian saat bulan suci,” ujar Bupati Ismail A Jalil, menekankan urgensi kebutuhan hunian. Beliau menjelaskan bahwa sebagian pengungsi telah kehilangan rumah mereka sepenuhnya karena tersapu banjir. Sementara itu, mayoritas lainnya tidak dapat kembali menempati rumah mereka karena tertimbun lumpur tebal yang bahkan mencapai ketinggian atap.
Menanggapi permohonan Bupati Aceh Utara, Menko Polhukam Djamari Chaniago berjanji akan segera meneruskan permintaan pemerintah daerah dan masyarakat Aceh Utara kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto.
“Yang terpenting saat ini adalah kesabaran, kita semua terluka. Saya harap masyarakat tetap tabah, dan pemerintah akan memaksimalkan dukungan untuk pemulihan Aceh,” ujar Menko Polhukam. Beliau juga memberikan apresiasi tinggi atas upaya Bupati Aceh Utara yang dinilai telah mengerahkan seluruh kemampuan daerah dalam penanganan bencana. Namun, beliau juga mengakui adanya keterbatasan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam menghadapi skala bencana yang begitu besar.
“Manusia punya keterbatasan, Allah Maha Kuasa tanpa batas. Kita akan berusaha semaksimal mungkin agar korban banjir dapat segera pulih,” pungkasnya, memberikan semangat kepada para korban dan jajaran pemerintah daerah.
Kronologi dan Dampak Banjir di Aceh
Banjir besar yang melanda provinsi Aceh ini merupakan peristiwa yang sangat signifikan, dengan periode kejadian berlangsung dari tanggal 25 November hingga awal Desember 2025. Luasan dampak banjir mencakup 18 kabupaten dan kota di seluruh Aceh, menunjukkan skala bencana yang sangat luas dan mengkhawatirkan.
Beberapa daerah yang dilaporkan mengalami dampak paling parah antara lain:
- Aceh Utara: Wilayah ini menjadi salah satu titik terdampak terparah, baik dari segi kerusakan infrastruktur maupun jumlah korban yang kehilangan tempat tinggal.
- Aceh Tamiang: Banjir juga merendam sebagian besar wilayah Aceh Tamiang, menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat dan perekonomian setempat.
- Aceh Timur: Intensitas hujan yang tinggi menyebabkan luapan sungai di Aceh Timur, mengakibatkan banjir yang cukup parah di beberapa kecamatan.
- Bener Meriah: Daerah dataran tinggi ini juga tidak luput dari terjangan banjir, dengan potensi longsoran yang turut menambah kerentanan wilayah.
- Aceh Tengah: Sama halnya dengan Bener Meriah, Aceh Tengah mengalami dampak banjir yang signifikan, mengganggu aktivitas warga dan merusak lahan pertanian.
- Sejumlah daerah lainnya: Selain lima daerah yang disebutkan di atas, masih banyak lagi kabupaten dan kota lain di Aceh yang juga mengalami musibah serupa, menunjukkan betapa meluasnya cakupan bencana alam ini.
Upaya pemulihan pascabencana terus dilakukan oleh berbagai pihak, namun kebutuhan mendesak akan hunian bagi para korban banjir menjadi prioritas utama yang harus segera terpenuhi agar kehidupan mereka dapat kembali normal. Dukungan dari pemerintah pusat dan berbagai elemen masyarakat sangat diharapkan untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah yang terdampak.
