Kritik FIFPRO terhadap Keputusan FIFA atas Pemain Naturalisasi Malaysia
FIFPRO, Federasi Internasional Asosiasi Pesepak Bola Profesional, memberikan kritik tajam terhadap keputusan Komite Banding FIFA yang menjatuhkan larangan selama 12 bulan kepada tujuh pemain naturalisasi Malaysia. Dalam pernyataannya yang diterbitkan pada Senin (1/12), FIFPRO menilai bahwa sanksi tersebut tidak proporsional dan tidak adil.
Pemain-pemain ini dianggap sebagai korban kesalahan administratif, bukan pelaku pemalsuan dokumen seperti yang disimpulkan oleh penyelidikan FIFA. FIFPRO menegaskan bahwa hukuman skors 12 bulan terkait kegiatan sepak bola sama sekali tidak sebanding dengan kondisi sebenarnya dalam kasus ini. Bahkan, keputusan FIFA secara eksplisit mengakui bahwa dokumen pribadi yang diberikan para pemain asli.
“Ketika tujuh pemain berada dalam situasi yang sama persis, jelas bahwa kemungkinan pemalsuan dokumen bukanlah hasil tindakan individu,” tulis FIFPRO. Menurut organisasi tersebut, para pemain seharusnya tidak bertanggung jawab atas dokumen pendukung yang dikirimkan federasi ke FIFA. Mereka dianggap tidak memiliki akses maupun kewenangan untuk memverifikasi berkas yang disusun atau dikeluarkan institusi negara.
Para pemain hanya mengikuti prosedur resmi dengan menyerahkan dokumen pribadi, hadir di hadapan otoritas Malaysia, menjalani proses sumpah, hingga menerima paspor dari pemerintah sebelum menunggu verifikasi kelayakan dari Asosiasi Sepak Bola Malaysia (FAM). “Semua langkah ditangani oleh lembaga di luar kendali mereka. Namun, sekarang mereka menghadapi penangguhan dari klub dan disertai dengan konsekuensi serius bukan karena kesalahan mereka sendiri,” tulis FIFPRO.
Meskipun demikian, penyelidikan FIFA menunjukkan adanya ketidaksesuaian data dalam beberapa dokumen pendukung, terutama akta kelahiran kakek-nenek para pemain yang diserahkan FAM. Postingan FIFPRO melalui akun X resminya itu kemudian dibanjiri komentar bernada negatif dari warganet.
Beberapa komentar menyebutkan bahwa FIFPRO seharusnya lebih memperhatikan isu-isu yang lebih penting. Misalnya, @SerojaSinar menulis: “Adalah adil bagi FIFPRO sebagai serikat pemain sepak bola untuk membela semua pemain dari eksploitasi dan penganiayaan yang tidak adil. Namun, ketujuh pemain itu setuju bermain untuk Malaysia meskipun sebelumnya tidak mengetahui hubungan mereka dengan negara itu. Aneh untuk membela ini.”
Selain itu, ada juga komentar yang mengingatkan kembali kasus FIFPRO dengan Zlatan Ibrahimovic yang nama dan wajahnya dicatut dalam FIFA EA Sport tanpa izin.
Dalam laporan resmi berjudul Notification of the Grounds of the Decision pada 6 Oktober 2025, FIFA menyimpulkan adanya pelanggaran Pasal 22 Kode Disiplin terkait pemalsuan dan perubahan dokumen. Meskipun demikian, FAM menegaskan pada 7 Oktober bahwa semua dokumen diperoleh sesuai prosedur resmi.
Menteri Dalam Negeri Malaysia, Saifuddin Nasution Ismail, pada 9 Oktober menekankan bahwa proses pemberian kewarganegaraan tujuh pemain tersebut sepenuhnya mematuhi konstitusi. Ketegangan makin meningkat setelah FIFA merilis laporan 64 halaman pada 18 November 2025 yang menyebut nama Nicolas Puppo dan Frederico Moraes sebagai pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen kelayakan yang belakangan terbukti palsu.
FIFA juga menyoroti peran Sekretaris Jenderal FAM, Datuk Noor Azman Rahman dan merekomendasikan investigasi lanjutan. Di sisi lain, FIFPRO menyatakan dukungan sepenuhnya terhadap para pemain dan berharap Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS) akan membatalkan keputusan yang dinilai tidak adil.
