Disertasi Mohammad Saleh: Apresiasi Guru Besar UNS untuk Implementasi Inovatif

Wakil Ketua DPRD Jateng Raih Gelar Doktor Ilmu Hukum dengan Predikat Summa Cumlaude, Tawarkan Rekonstruksi Regulasi Proyek Strategis Nasional

Semarang – Perjalanan akademis Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Mohammad Saleh, mencapai puncak gemilang. Ia secara resmi dianugerahi gelar Doktor Ilmu Hukum dengan predikat Summa Cumlaude setelah berhasil mempertahankan disertasinya dalam sidang terbuka promosi doktor yang diselenggarakan di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung pada Sabtu, 14 Februari 2026.

Disertasi yang diusung oleh Saleh berjudul “Rekonstruksi Regulasi Proyek Strategis Nasional Berbasis Nilai Keadilan Ekologis”. Dalam karya monumental ini, ia mengajukan sebuah desain ulang yang komprehensif terhadap regulasi mengenai Proyek Strategis Nasional (PSN). Tujuannya adalah untuk memastikan agar PSN dapat berjalan selaras dengan prinsip-prinsip perlindungan lingkungan hidup yang esensial dan mendukung kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan dalam jangka panjang.

Salah satu penguji dalam sidang promosi doktor tersebut adalah Guru Besar Hukum Administrasi Negara Universitas Sebelas Maret (UNS), I Gusti Ayu Ketut Rahmi Handayani. Beliau memberikan apresiasi yang tinggi terhadap gagasan yang diajukan oleh Mohammad Saleh. Menurut pandangan Prof. Rahmi Handayani, konsep keadilan ekologis yang ditawarkan dalam disertasi ini tidak hanya berhenti pada ranah teoritis semata, melainkan memiliki potensi implementatif yang kuat dan sangat layak untuk diterapkan dalam kerangka kebijakan pembangunan nasional.

“Hasil kajian ini patut diapresiasi dan ditindaklanjuti dalam kerangka kebijakan pembangunan nasional,” ujar Prof. Rahmi Handayani, menekankan urgensi dan relevansi penelitian tersebut.

Dalam mendalami pokok permasalahannya, Mohammad Saleh melakukan identifikasi mendalam terhadap sejumlah kelemahan yang terdapat dalam regulasi PSN yang berlaku saat ini. Ia menemukan bahwa regulasi tersebut dinilai belum sepenuhnya mengakomodasi prinsip keadilan ekologis yang fundamental. Secara spesifik, ia menyoroti bagaimana beberapa aturan turunan dari kebijakan strategis nasional masih cenderung menempatkan alam hanya sebagai objek pembangunan yang berorientasi pada keuntungan ekonomi semata.

Padahal, menurut pandangan Saleh, esensi dari pembangunan yang berkelanjutan seharusnya menempatkan lingkungan hidup sebagai subjek yang memiliki hak inheren untuk dilindungi. Perlindungan ini sangat krusial demi terwujudnya keadilan bagi generasi mendatang.

“Pembangunan itu penting dan perlu, tetapi tidak boleh melupakan keadilan ekologis. Dampaknya bukan hanya hari ini, tetapi juga bagi anak-anak kita di masa depan,” tegas Mohammad Saleh, menggarisbawahi dampak jangka panjang dari kebijakan pembangunan.

Disertasi ini tidak hanya berhenti pada identifikasi masalah, tetapi juga memberikan rekomendasi konkret. Salah satu rekomendasi utamanya adalah perlunya rekonstruksi terhadap sejumlah regulasi yang berkaitan dengan PSN. Rekonstruksi ini diharapkan dapat secara eksplisit memasukkan asas keadilan ekologis ke dalam perumusan norma-norma hukum serta dalam implementasi kebijakan di lapangan.

Secara metodologis, Mohammad Saleh mengadopsi paradigma post-positivisme dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan ini dipilih karena kemampuannya dalam memadukan analisis terhadap norma-norma hukum yang ada dengan realitas sosial yang terjadi di lapangan. Fokus utamanya adalah mengkaji dampak pembangunan, khususnya PSN, terhadap lingkungan, kondisi masyarakat, serta isu-isu agraria yang seringkali terkait.

Prof. Rahmi Handayani menambahkan bahwa kekuatan utama dari disertasi ini terletak pada kemampuan penulis untuk mengupas tuntas regulasi yang ada dengan menggunakan teori keadilan ekologis. Hasilnya adalah sebuah desain baru untuk regulasi PSN yang lebih progresif, termasuk usulan perbaikan pada asas-asas hukum yang mendasarinya.

“Ini menarik karena tidak hanya mengkritik, tetapi juga menawarkan konstruksi solusi,” ungkap Prof. Rahmi Handayani, memuji aspek konstruktif dari penelitian tersebut.

Lebih dari sekadar pencapaian akademis, Mohammad Saleh berharap hasil penelitian disertasinya ini dapat memberikan masukan yang konkret dan dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan PSN di masa mendatang. Ia berpendapat bahwa tanpa penguatan prinsip keadilan ekologis yang memadai, proyek-proyek strategis yang digalakkan berpotensi besar untuk terus menyisakan berbagai persoalan lingkungan dan sosial yang kompleks.

“Rekonstruksi hukum ini diharapkan bisa menjadi rujukan agar kebijakan PSN benar-benar memasukkan nilai keadilan ekologis, bukan sekadar percepatan investasi,” pungkasnya, menekankan prioritas yang seharusnya dipegang dalam pembangunan.

Dengan pencapaian Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sempurna 4,00 dan predikat Summa Cumlaude, Mohammad Saleh tidak hanya menorehkan prestasi akademik yang luar biasa bagi dirinya sendiri. Lebih dari itu, ia membawa gagasan pembaruan hukum yang berpotensi besar untuk memengaruhi arah pembangunan nasional. Harapannya adalah agar pembangunan di masa depan dapat berjalan lebih adil secara ekologis dan terjamin keberlanjutannya bagi generasi yang akan datang.

Dampak Keadilan Ekologis dalam Pembangunan Nasional

Konsep keadilan ekologis yang diusung dalam disertasi Mohammad Saleh merujuk pada prinsip bahwa semua makhluk hidup, termasuk generasi mendatang, memiliki hak yang sama atas lingkungan yang sehat dan lestari. Dalam konteks Proyek Strategis Nasional (PSN), penerapan prinsip ini berarti bahwa setiap proyek yang ditetapkan sebagai strategis harus melalui kajian mendalam mengenai dampak lingkungan dan sosialnya, bukan hanya dari sisi ekonomi.

Berikut adalah beberapa poin penting terkait keadilan ekologis dalam PSN:

• Perlindungan Lingkungan sebagai Prioritas Utama: Keadilan ekologis menempatkan perlindungan ekosistem dan keanekaragaman hayati sebagai pondasi pembangunan. Ini berarti proyek yang berpotensi merusak lingkungan secara permanen atau menimbulkan dampak negatif jangka panjang harus dihindari atau dimitigasi secara ketat.
• Kesejahteraan Masyarakat Berkelanjutan: Pembangunan PSN seharusnya tidak hanya menguntungkan segelintir pihak, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara umum dan berkelanjutan. Ini mencakup akses terhadap sumber daya alam yang sehat, udara bersih, air bersih, dan lingkungan yang aman dari polusi.
• Keadilan Antargenerasi: Keputusan pembangunan hari ini tidak boleh mengorbankan hak generasi mendatang untuk menikmati lingkungan yang sama atau lebih baik. Prinsip ini menekankan pentingnya keberlanjutan dalam penggunaan sumber daya alam dan pengelolaan limbah.
• Partisipasi Publik yang Bermakna: Penerapan keadilan ekologis juga menuntut adanya partisipasi yang efektif dari masyarakat yang terkena dampak pembangunan. Aspirasi dan kekhawatiran masyarakat lokal harus didengarkan dan dipertimbangkan dalam setiap tahapan perencanaan dan pelaksanaan proyek.

Tantangan Implementasi dan Rekomendasi

Meskipun konsep keadilan ekologis terdengar ideal, implementasinya dalam praktik pembangunan PSN menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah adanya tarik-menarik kepentingan antara percepatan pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Seringkali, kepentingan ekonomi lebih diutamakan, mengabaikan dampak ekologis jangka panjang.

Untuk mengatasi hal ini, rekomendasi yang diajukan oleh Mohammad Saleh melalui disertasinya menjadi sangat relevan. Rekonstruksi regulasi PSN perlu dilakukan secara komprehensif, meliputi:

1. Penguatan Instrumen Hukum: Memasukkan asas keadilan ekologis secara eksplisit dalam undang-undang dan peraturan pemerintah yang mengatur PSN. Ini termasuk kewajiban melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang independen dan komprehensif, serta mekanisme pengawasan yang ketat.
2. Mekanisme Kompensasi dan Restorasi: Menetapkan mekanisme yang jelas untuk kompensasi bagi masyarakat yang terdampak negatif oleh pembangunan, serta kewajiban restorasi lingkungan bagi perusahaan yang menyebabkan kerusakan.
3. Peningkatan Kapasitas Aparatur: Memberikan pelatihan dan peningkatan kapasitas kepada para pejabat pemerintah yang terlibat dalam perumusan dan implementasi kebijakan PSN agar memiliki pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip keadilan ekologis dan pembangunan berkelanjutan.
4. Transparansi dan Akuntabilitas: Memastikan adanya transparansi dalam seluruh proses penetapan dan pelaksanaan PSN, serta mekanisme akuntabilitas yang efektif bagi semua pihak yang terlibat.

Dengan gelar doktor dan disertasinya yang berbobot, Mohammad Saleh telah memberikan kontribusi intelektual yang signifikan. Gagasannya diharapkan dapat menjadi katalisator perubahan dalam pola pikir dan praktik pembangunan di Indonesia, menuju arah yang lebih berkeadilan bagi lingkungan dan kesejahteraan seluruh generasi.