Pelaku Usaha Ajukan Catatan Kunci untuk Kebijakan Ekspor Satu Pintu Komoditas Strategis
Pemerintah Indonesia tengah bersiap mengimplementasikan kebijakan ekspor satu pintu untuk komoditas sumber daya alam (SDA) strategis, yang akan mulai berlaku efektif pada 1 Juni 2026. Tahap awal kebijakan ini akan mencakup ekspor batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi (ferroalloy). Kebijakan ini dikelola melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).
Berbagai asosiasi pengusaha, termasuk Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Indonesian Mining Association (IMA), Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI–ICMA), Forum Industri Nikel Indonesia (FINI), dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), telah menyatakan dukungan awal terhadap langkah pemerintah ini. Para pelaku usaha memahami bahwa tujuan utama dari skema baru ini adalah untuk meningkatkan transparansi dalam perdagangan, mencegah praktik under-invoicing dan transfer pricing, serta memastikan bahwa devisa hasil ekspor (DHE) SDA memberikan kontribusi yang optimal bagi perekonomian nasional.
Dalam sebuah pernyataan bersama, para pelaku usaha menegaskan kesiapan mereka untuk berperan sebagai mitra konstruktif pemerintah dalam mewujudkan tujuan tersebut. Namun, demi menjaga stabilitas industri, memberikan kepastian berusaha, dan menjamin kesinambungan arus ekspor nasional, para pelaku usaha juga menyampaikan sejumlah catatan penting yang memerlukan perhatian khusus dari pemerintah.
Implementasi Bertahap dan Berbasis Karakteristik Sektor
Salah satu poin utama yang diajukan oleh pelaku usaha adalah pentingnya implementasi kebijakan ekspor satu pintu secara bertahap dan disesuaikan dengan karakteristik masing-masing sektor komoditas. Pengusaha menekankan bahwa pelaksanaan kebijakan harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan mempertimbangkan keunikan setiap sektor.
Komoditas seperti batu bara, nikel, ferro-nickel/ferro-alloy, dan kelapa sawit memiliki struktur kontrak yang berbeda, rantai pasok yang beragam, mekanisme pembiayaan yang bervariasi, serta profil pembeli internasional yang tidak seragam. Oleh karena itu, pendekatan yang seragam untuk semua komoditas mungkin tidak efektif.
Selama masa transisi menuju implementasi penuh, para pelaku usaha berharap aktivitas ekspor dapat tetap berjalan sesuai dengan mekanisme yang berlaku saat ini. Penguatan pengawasan dan integrasi sistem digital antara pemerintah dan PT DSI diharapkan dapat dilakukan secara paralel untuk memastikan kelancaran proses.
Kepastian Hukum dan Mekanisme Bisnis yang Jelas
Aspek krusial lainnya yang disorot adalah kebutuhan akan kepastian hukum dan kejelasan mekanisme bisnis. Pelaku usaha menuntut jaminan yang kuat terkait kontrak yang sedang berjalan, kontrak jangka panjang, mekanisme pembayaran, serta ketentuan pengapalan dan asuransi.
Selain itu, kejelasan mengenai kewajiban DHE, domestic market obligation (DMO), dan bagaimana skema perdagangan internasional seperti Free Trade Agreement (FTA), perjanjian bilateral, serta ketentuan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) akan diperlakukan dalam kerangka kebijakan baru ini, juga menjadi agenda mendesak.
Pemerintah diminta untuk segera menerbitkan petunjuk teknis yang transparan dan komprehensif. Langkah ini sangat penting untuk menghilangkan spekulasi negatif di pasar dan menjaga kepercayaan pasar internasional terhadap Indonesia sebagai pemasok komoditas global yang andal.
Tata Kelola PT DSI yang Transparan dan Efisien
Para pelaku usaha juga menyampaikan harapan agar operasional PT DSI sebagai entitas pelaksana kebijakan ekspor satu pintu dijalankan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. Penting bagi PT DSI untuk beroperasi tanpa menimbulkan beban biaya tambahan yang tidak perlu bagi pelaku usaha.
Peran DSI sebagai fasilitator dan penguat data ekspor nasional harus ditegaskan dengan jelas. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan tidak hanya di kalangan dunia usaha domestik, tetapi juga di mata pasar internasional.
Platform Digital yang Transparan, Kredibel, dan Menjamin Kerahasiaan Data
Menyinggung upaya penanganan under-invoicing dan transfer pricing, pelaku usaha menekankan bahwa penanganan ini harus dilakukan secara sistemik melalui pemanfaatan teknologi informasi modern. Penegakan hukum yang efektif harus ditujukan secara spesifik kepada para pelaku pelanggaran.
Platform ekspor yang terintegrasi perlu dirancang sebagai sistem closed-loop. Sistem ini harus mencakup seluruh rantai industri dari hulu hingga hilir, terhubung dengan semua instansi pemerintah terkait, serta mampu menjamin transparansi, kredibilitas, dan kerahasiaan data setiap pelaku industri.
Pembentukan Forum Teknis Sektoral
Untuk memastikan pembahasan teknis yang mendalam dan komprehensif, pelaku usaha mengusulkan pembentukan forum koordinasi teknis. Forum ini diharapkan dapat melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, PT DSI, otoritas keuangan, dan asosiasi pelaku usaha dari masing-masing sektor.
Melalui forum ini, berbagai rincian teknis dapat dibahas secara mendalam. Cakupan komoditas yang lebih detail, mekanisme penetapan harga, service level agreement (SLA), prosedur penyelesaian pembayaran dan perselisihan, serta tahapan transisi menuju implementasi penuh kebijakan dapat dirumuskan bersama.
Sosialisasi kepada Pembeli atau Importir Internasional
Terakhir, pelaku usaha mengingatkan pentingnya pemerintah untuk melakukan sosialisasi kebijakan tata kelola ekspor ini kepada para pembeli dan importir internasional. Komunikasi yang efektif kepada pasar global sangat krusial untuk menghindari kesalahpahaman dan memastikan kelancaran arus perdagangan.
Upaya sosialisasi ini diharapkan dapat segera dilaksanakan, baik oleh pemerintah maupun oleh PT DSI. Asosiasi sektor siap untuk memberikan dukungan penuh dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan sosialisasi tersebut. Dengan demikian, diharapkan kebijakan ekspor satu pintu dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat optimal bagi perekonomian nasional.
