Fatima El Mansouri resmi mendapat mandat membentuk pemerintahan baru di Maroko setelah Raja Mohammed VI menunjuknya usai partai Authenticity and Modernity Party (PAM) meraih suara terbanyak dalam pemilihan parlemen 2026. Penunjukan ini menempatkan perempuan berusia 50 tahun itu sebagai sosok pertama yang memimpin pemerintahan Maroko, sekaligus menandai puncak perjalanan panjang dari dunia hukum ke panggung politik nasional.
Perjalanan Mansouri tidak dimulai dari kursi kekuasaan. Ia lahir di Marrakech pada 3 Januari 1976 dari keluarga yang memiliki akar di wilayah Rhamna, tak jauh dari kota tersebut. Ayahnya, Abderrahmane El Mansouri, pernah menjadi pejabat lokal di Marrakech sebelum kemudian diangkat sebagai duta besar Maroko untuk Uni Emirat Arab. Lingkungan keluarga yang dekat dengan birokrasi membuat Mansouri akrab dengan urusan pemerintahan sejak dini, meski jalur awal yang ia pilih adalah pendidikan dan hukum.
Ia menempuh sekolah berbahasa Prancis di Marrakech, lalu melanjutkan studi hukum ke Universitas Montpellier di Prancis. Setelah itu, Mansouri meraih gelar hukum bisnis Anglo-Amerika dari Pace University di New York dan gelar hukum privat dari Universitas Mohammed V di Rabat. Bekal akademik tersebut kemudian membawanya bekerja sebagai pengacara dengan spesialisasi transaksi komersial dan properti setelah kembali ke Maroko.
Keterlibatan Mansouri dalam politik berawal dari Movement of All Democrats, organisasi yang kemudian menjadi cikal bakal PAM. Partai ini berdiri pada 2008 dan diposisikan sebagai kekuatan tengah yang sempat menjadi penantang utama Justice and Development Party (PJD), partai Islamis yang memimpin pemerintahan Maroko pada 2011-2021. Karier politiknya melesat cepat. Pada 2009, saat berusia 33 tahun, ia terpilih sebagai wali kota Marrakech dan mencatat sejarah sebagai perempuan pertama yang memimpin kota itu.
Dua tahun kemudian, Mansouri masuk parlemen dan menjalani dua periode sebagai anggota House of Representatives, yakni pada 2011-2016 dan 2016-2021. Di internal PAM, pengaruhnya juga menguat. Ia memimpin National Council partai tersebut pada 2015-2024. Setelah pemilu 2021, Mansouri kembali menjadi wali kota Marrakech sekaligus masuk kabinet Perdana Menteri Aziz Akhannouch sebagai Menteri Perencanaan Wilayah Nasional, Perencanaan Kota, Perumahan dan Kebijakan Perkotaan.
Pada 2024, posisinya di PAM makin strategis ketika ia dipercaya menjadi koordinator kepemimpinan kolektif partai. Setahun kemudian, ia memimpin kampanye PAM dalam pemilu parlemen 2026 dan membawa partai itu menjadi peraih suara terbanyak. Kemenangan tersebut membuka jalan bagi penunjukan dirinya sebagai calon kepala pemerintahan. Dalam sistem politik Maroko, raja memang berwenang menunjuk perdana menteri, tetapi pilihan itu harus datang dari partai pemenang pemilu legislatif. Karena PAM tidak menguasai mayoritas mutlak, tugas pertama Mansouri adalah merajut koalisi dengan partai lain.
Agenda ekonomi menjadi salah satu ujian terbesar yang menantinya. PAM menjadikan lapangan kerja dan daya beli keluarga sebagai tema utama kampanye, dengan janji menciptakan 1 juta pekerjaan dalam lima tahun serta meningkatkan investasi di bidang kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, dan upah. Janji ini muncul di tengah tekanan sosial yang meningkat, termasuk demonstrasi anak muda pada 2025 yang awalnya dipicu layanan kesehatan lalu meluas ke isu pendidikan dan keadilan sosial. Data High Commission for Planning Maroko menunjukkan pengangguran usia 15-24 tahun naik dari 36,7 persen pada 2024 menjadi 37,2 persen pada 2025.
Di luar prestasi politiknya, Mansouri juga pernah terseret tuduhan konflik kepentingan. Pada Juli 2025, ia dikaitkan dengan penjualan tanah keluarga di sekitar Marrakech pada 2023 melalui dokumen bocoran yang disebut berhubungan dengan kelompok peretas Jabaroot. Mansouri membantah tuduhan itu dan menyatakan tanah tersebut merupakan warisan keluarga, bukan transaksi yang terkait dengan jabatannya. Kontroversi serupa juga pernah ia bantah sebelumnya. Meski demikian, rekam jejaknya tetap mengantarkan Mansouri ke posisi tertinggi dalam pemerintahan Maroko.
Sumber: www.jawapos.com
