Maroko mencatat sejarah baru setelah Raja Mohammed VI menunjuk Fatima Ezzahra El-Mansouri sebagai perdana menteri perempuan pertama dalam perjalanan demokrasi negara itu. Penunjukan tersebut diumumkan pada Selasa, 29 September 2026, tak lama setelah partainya, Partai Authenticity and Modernity (PAM), keluar sebagai pemenang pemilu parlemen yang digelar pada 23 September. El-Mansouri kini diminta segera menyusun kabinet baru untuk menghadapi sejumlah agenda besar pemerintah.
Keputusan raja itu muncul setelah PAM meraih 97 kursi di parlemen. Di belakangnya ada Partai National Rally of Independents (RNI) yang berhaluan liberal-sentris dengan 66 kursi, lalu Partai Istiqlal yang berideologi nasionalis konservatif dengan 65 kursi. Hasil tersebut menempatkan PAM sebagai kekuatan utama dalam pembentukan pemerintahan berikutnya, dan El-Mansouri menjadi figur yang dipercaya memimpin proses itu.
Dalam pernyataan tertulis, Raja Mohammed VI meminta El-Mansouri bergerak cepat membentuk pemerintahan baru. Permintaan itu tidak lepas dari sederet pekerjaan rumah yang menanti Maroko, termasuk persiapan dana sekitar 20 miliar dolar Amerika Serikat, atau setara Rp360 triliun, untuk Piala Dunia 2030. Maroko akan menjadi salah satu tuan rumah bersama Spanyol dan Portugal, sehingga pemerintah harus menyiapkan infrastruktur dan kebutuhan penyelenggaraan dalam skala besar.
Selain urusan turnamen sepak bola dunia, El-Mansouri juga dihadapkan pada persoalan diplomatik yang sensitif, yakni penanganan kasus imigran Ceuta yang sempat memanas pada Juli lalu. Isu tersebut sempat menegangkan hubungan Maroko dan Spanyol. Karena itu, istana berharap kepala pemerintahan baru bisa meredakan situasi dan mencari penyelesaian yang dianggap memadai bagi kedua pihak.
El-Mansouri bukan sosok baru di lingkar kekuasaan Maroko. Perempuan berusia 50 tahun itu dikenal sebagai pengacara sekaligus politisi yang telah menempati sejumlah posisi penting. Sebelum dipercaya memimpin pemerintahan, ia pernah menjabat Wali Kota Marrakech dan juga Menteri Perumahan dalam kabinet yang saat ini masih berjalan.
Karier politiknya dimulai ketika PAM berdiri pada 2008. Partai itu dibentuk oleh seorang penasihat raja dengan tujuan menandingi Partai Islamist Justice and Development (PJD). Kini, PAM menjadi partai terbesar kedua dalam koalisi pemerintahan yang sedang berkuasa, sehingga kemenangan mereka dalam pemilu memberi jalan bagi El-Mansouri untuk naik ke jabatan tertinggi di pemerintahan.
Secara konstitusional, Maroko memang merupakan monarki konstitusional, dan raja memiliki kewenangan untuk menunjuk perdana menteri. Biasanya, jabatan itu diberikan kepada politisi dari partai yang menang pemilu dan memiliki kursi terbanyak di parlemen. Dalam beberapa tahun terakhir, Mohammed VI juga kerap memberi ruang lebih besar bagi perempuan di pemerintahan; di kabinet yang sedang berjalan ada sekitar empat menteri perempuan, ditambah sejumlah penasihat khusus yang juga berasal dari kalangan perempuan.
Sumber: www.idntimes.com
