Pemprov Bengkulu Berupaya Hindari PHK PPPK Melalui Berbagai Opsi Efisiensi Anggaran
Pemerintah Provinsi Bengkulu tengah menghadapi tantangan serius terkait pembatasan belanja pegawai yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). Aturan ini mewajibkan pemerintah daerah untuk membatasi alokasi belanja pegawai maksimal sebesar 30 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun, saat ini, belanja pegawai di lingkungan Pemprov Bengkulu tercatat mencapai 45 persen dari APBD. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran akan nasib ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang terancam pemutusan hubungan kerja (PHK), serupa dengan yang terjadi di beberapa daerah lain.
Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, menegaskan bahwa pihaknya sedang berupaya keras mencari solusi alternatif untuk menekan belanja pegawai tanpa harus melakukan PHK terhadap para PPPK. “Kita tidak berpikir ke arah sana. Kita masih mencari solusi lain,” ujar Helmi, menunjukkan komitmen untuk tidak mengambil langkah drastis yang berdampak pada kesejahteraan pegawai.
Strategi Efisiensi Anggaran: Perampingan OPD hingga Moratorium ASN
Untuk mencapai target pembatasan belanja pegawai di bawah 30 persen, Pemprov Bengkulu telah menyiapkan serangkaian strategi efisiensi yang komprehensif. Salah satu langkah utama yang diusulkan adalah perampingan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Menurut Gubernur Helmi Hasan, kebijakan ini berpotensi menghasilkan penghematan anggaran yang signifikan, diperkirakan mencapai Rp50 miliar hingga Rp60 miliar per tahun. Perampingan ini diharapkan dapat menyederhanakan struktur birokrasi dan mengoptimalkan fungsi masing-masing unit kerja.
Selain perampingan OPD, Pemprov Bengkulu juga akan menerapkan moratorium penerimaan Aparatur Sipil Negara (ASN) baru, baik untuk rekrutmen CASN maupun mutasi dari instansi lain. Kebijakan ini didukung oleh fakta bahwa setiap tahunnya terdapat sekitar 500 ASN yang memasuki masa pensiun. Dengan jumlah total ASN yang ada saat ini, pengurangan secara alami ini diharapkan dapat membantu menekan beban belanja pegawai. “Kita tidak menerima, baik pindahan maupun yang baru. Itu salah satu solusi, karena setiap tahun ada pensiun kurang lebih 500 orang,” jelas Helmi.
Strategi efisiensi lainnya yang tengah dipertimbangkan adalah penerapan kebijakan Work From Home (WFH). Meskipun belum secara rinci dijabarkan, WFH diproyeksikan dapat berkontribusi dalam menekan pengeluaran operasional, yang pada akhirnya berdampak pada belanja pegawai. Kombinasi dari berbagai langkah ini diharapkan mampu membawa pengeluaran belanja pegawai turun hingga mencapai target yang diinginkan.
Simulasi Anggaran dan Klasifikasi Belanja untuk Mencapai Target 30 Persen
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, menjelaskan lebih lanjut mengenai upaya Pemprov dalam mencapai target belanja pegawai sesuai UU HKPD. Pemerintah daerah telah mulai melakukan langkah-langkah strategis, termasuk moratorium pegawai dan pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
Pihaknya juga telah menyiapkan lima simulasi strategi anggaran untuk dilaporkan kepada Gubernur. Simulasi ini bertujuan untuk menemukan formula terbaik agar belanja pegawai dapat ditekan hingga di bawah 30 persen. Salah satu poin krusial dalam simulasi ini adalah peninjauan kembali komponen yang masuk dalam perhitungan belanja pegawai.
Herwan Antoni menyoroti bahwa belanja tunjangan guru, yang mencapai sekitar Rp230 miliar, berpotensi dikeluarkan dari komponen belanja pegawai berdasarkan interpretasi UU HKPD. Jika tunjangan guru tidak dihitung sebagai belanja pegawai, angka belanja pegawai diperkirakan masih berada di kisaran 37,5 persen.
Lebih lanjut, komponen Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang mencapai sekitar Rp115 miliar, serta belanja untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), juga menjadi fokus perhitungan dalam simulasi. Dengan penyesuaian TPP, angka belanja pegawai diprediksi dapat turun menjadi sekitar 33 persen.
- Komponen Utama Belanja Pegawai yang Menjadi Perhatian:
- Gaji pokok
- Tunjangan
- Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP)
Herwan menambahkan bahwa angka tersebut berpotensi turun hingga di bawah 30 persen jika komponen lain juga dapat disesuaikan. Intinya adalah bagaimana meningkatkan pendapatan daerah secara simultan dengan pengendalian belanja pegawai. “Jika pendapatan meningkat dan belanja pegawai bisa kita kendalikan, maka target 30 persen itu bisa tercapai,” tegas Herwan.
Status PPPK Paruh Waktu dan Efisiensi TPP
Menanggapi kekhawatiran mengenai nasib PPPK, Herwan Antoni memberikan klarifikasi penting terkait status PPPK Paruh Waktu. Menurutnya, pembiayaan untuk PPPK Paruh Waktu tidak masuk dalam komponen belanja pegawai pada struktur APBD. Sebaliknya, anggaran untuk mereka dibebankan dalam pos belanja barang dan jasa. “PPPK itu bukan masuk dalam struktur belanja pegawai di APBD. Mereka masuk dalam belanja barang dan jasa, sehingga tidak membebani komponen belanja pegawai,” jelas Herwan.
Sementara itu, untuk PPPK Penuh Waktu, terdapat setidaknya 1.626 pegawai per data per Kamis, 26 Maret 2026. Pemerintah Provinsi Bengkulu berupaya keras agar mereka tidak menjadi korban PHK akibat pembatasan belanja pegawai.
Upaya efisiensi anggaran juga mencakup penyesuaian terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Herwan Antoni menyatakan bahwa pengurangan TPP merupakan salah satu langkah yang diambil untuk menekan belanja pegawai. Selain itu, kebijakan moratorium rekrutmen pegawai baru juga ditekankan, karena jumlah tenaga kerja yang ada saat ini dinilai sudah mencukupi dan jenis keahliannya pun sudah tersedia.
Pemprov Bengkulu terus menyusun berbagai simulasi kebijakan untuk memastikan belanja pegawai sesuai dengan ketentuan UU HKPD, yang menuntut batas maksimal 30 persen dari total anggaran pada tahun 2027. “Kita sedang menyiapkan simulasi-simulasi kebijakan. Nanti dari simulasi itu akan kita lihat langkah apa yang paling tepat untuk mengurangi beban belanja pegawai,” pungkas Herwan Antoni.
