jatim.
SURABAYA – Pemerintah Indonesia sedang memperkuat kemandirian energi melalui kebijakan biodiesel B50 yang direncanakan berlaku mulai 1 Juli 2026. Kebijakan ini diharapkan mampu mengurangi impor solar sekitar 5 juta ton per tahun, sehingga memberikan dampak positif terhadap perekonomian nasional.
Menurut Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman, langkah ini merupakan bagian dari arahan Presiden untuk memperkuat ketahanan energi nasional secara terpadu dengan sektor pangan dan pertanian. Ia menjelaskan bahwa kebijakan tersebut telah mendapat dukungan penuh dari berbagai pihak.
“Alhamdulillah atas arahan Bapak Presiden, pangan aman. Energi tahun ini 1 Juli kami masuk B50, dan stop impor solar sekitar 5 juta ton,” ujar Amran seusai meninjau stok di Kompleks Pergudangan Banjarkemantren, Perum Bulog Cabang Surabaya, Minggu (19/4).
Selain fokus pada sektor energi, pemerintah juga berkomitmen untuk memastikan ketersediaan pupuk nasional. Menurut Amran, harga pupuk telah turun sekitar 20 persen, dan stok telah disiapkan sejak awal tahun. Hal ini dinilai sebagai langkah penting dalam mendukung sektor pertanian.
“Ini tidak pernah terjadi sejak republik ini berdiri. Volume juga kami tambah dan sudah disiapkan sejak Januari,” jelasnya.
Amran menegaskan bahwa seluruh kebijakan ini merupakan hasil kolaborasi lintas kementerian, termasuk Kementerian ESDM dalam penguatan ketahanan energi nasional. Ia menyatakan bahwa kerja sama antara berbagai instansi sangat penting dalam mewujudkan target yang ditetapkan.
“Kalau energi, kami bersama Menteri ESDM sebagai ketua harian Dewan Energi Nasional. Jadi semua pihak berkolaborasi,” katanya.
Terkait kebutuhan bahan bakar bagi petani, khususnya untuk mendukung irigasi di musim kemarau, Amran memastikan pemerintah juga telah menyiapkan alokasi khusus. Dalam hal ini, pemerintah telah menyiapkan lebih dari 1 juta ton bahan bakar minyak (BBM) yang akan digunakan oleh para petani.
“Untuk petani sudah ada BBM, dicatat lebih dari 1 juta ton,” pungkasnya.
