Spekulasi Reshuffle Kabinet: Presiden Jokowi Diisukan Masuk Dewan Pertimbangan Presiden
Isu perombakan kabinet jilid kelima semakin menguat dengan munculnya nama Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), dalam berbagai spekulasi. Kabarnya, Presiden Prabowo Subianto akan melakukan perombakan besar-besaran pada kabinetnya pada Jumat, 6 Februari 2026. Salah satu isu yang paling menarik perhatian adalah kemungkinan Presiden Jokowi akan mengisi posisi sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) dalam struktur pemerintahan yang baru.
Munculnya isu ini terjadi di tengah ketidakpastian mengenai nama-nama menteri yang akan digeser atau bahkan dicopot dari jabatannya. Ketidakjelasan ini memicu berbagai prediksi dan analisis dari para pengamat politik.
Pandangan Pengamat: Wantimpres sebagai Afirmasi Formal
Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, memberikan pandangannya mengenai kemungkinan Presiden Jokowi menduduki posisi Wantimpres. Menurut Agung, jabatan tersebut dapat diartikan sebagai bentuk afirmasi formal atas hubungan yang selama ini terjalin antara Presiden Jokowi dan Istana, yang cenderung bersifat informal.
“Posisi Wantimpres sebatas afirmasi formal yang selama ini telah terwujud informal lewat intensitas interaksi yang intensif,” ujar Agung. Ia menambahkan bahwa penunjukan ini tidak seharusnya hanya dilihat sebagai kompensasi politik semata bagi para loyalis Presiden Jokowi yang saat ini menjabat di kabinet.
Agung menekankan bahwa perombakan kabinet adalah hak prerogatif Presiden Prabowo. Hal ini dilakukan demi memastikan kinerja kabinet tetap berada pada level optimal. Dalam prosesnya, Presiden Prabowo diharapkan untuk bersikap objektif dalam menentukan figur mana yang akan dipertahankan dan siapa yang akan diganti.
“Mestilah ada yang bertahan ada yang keluar. Tapi ini obyektifitas Presiden Prabowo sebagai pemilik hak prerogatif untuk memastikan performa kabinet optimal,” jelasnya.
Apabila Presiden Jokowi benar ditunjuk sebagai Wantimpres, hal ini akan mencerminkan upaya formalisasi hubungan antara “Poros Solo” yang identik dengan Presiden Jokowi dan “Istana Hambalang” yang merujuk pada Presiden Prabowo.
“Walaupun dilakukan sebagai bagian mengakomodasi keseimbangan relasi politik antara Poros Solo – Istana Hambalang. Ada yang keluar, namun tetap ada yang masuk dan dipertahankan sesuai porsinya agar poros-poros politik lain nyaman,” kata Agung.
Terkait kemungkinan Presiden Jokowi menerima posisi tersebut, Agung menilai peluangnya sangat terbuka. “Mestinya menerima sebagaimana beliau menerima sebagai penasehat Danantara,” ujarnya, merujuk pada peran sebelumnya. Dari perspektif Presiden Jokowi, posisi Wantimpres justru dapat memperkuat dan memformalkan relasi politiknya dengan Presiden Prabowo. “Otomatis, relasi positif beliau dengan Presiden Prabowo diformalkan dan diafirmasi,” tandasnya.
Respons Istana Terkait Isu Reshuffle
Menanggapi santernya isu perombakan kabinet, Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, angkat bicara. Menurut Prasetyo, hanya Presiden Prabowo Subianto yang memiliki pengetahuan pasti mengenai rencana reshuffle.
Prasetyo menjelaskan bahwa Presiden Prabowo secara rutin memantau kinerja seluruh anggota kabinetnya setiap hari. “Bilamana kemudian merasa presiden perlu melakukan perbaikan atau pergantian, itu beliau yang tahu karena sehari-hari beliau yang memonitor seluruh para pembantunya di kabinet,” kata Prasetyo di Kantor Danantara, Jakarta, Jumat, 30 Januari 2026.
Ia menegaskan kembali bahwa reshuffle adalah hak prerogatif presiden dan bahwa Presiden selalu melakukan evaluasi terhadap kinerja para menterinya. “Bahwa yang perlu dipahami bahwa masalah ini hak prerogatif presiden, dan pak presiden tentu tiap hari melakukan evaluasi dalam tanda kutip ya bukan berarti ada forum khusus untuk mengevaluasi tidak, bahwa dalam proses bekerja itu menjalankan program, menjalankan tugas pasti bagian dari perjalanannya adalah melakukan penilaian atau evaluasi,” jelas Prasetyo.
Menurutnya, pergeseran posisi menteri atau wakil menteri merupakan hal yang wajar dalam dinamika kerja pemerintahan. “Kalau pada konteks yang saya sampaikan menjadi wajar. kan kebutuhan yang paham bapak presiden,” katanya.
Nama-Nama Menteri yang Diisukan Terkena Reshuffle
Seiring dengan menguatnya isu reshuffle, beberapa nama menteri dan pejabat tinggi lainnya disebut-sebut akan mengalami pergeseran atau pencopotan. Daftar nama yang beredar antara lain:
- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Menko PMK): Pratikno
- Menteri Luar Negeri (Menlu): Sugiono
- Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP): Sakti Wahyu Trenggono
- Kepala Kantor Staf Presiden (KSP): Muhammad Qodari
- Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo): Meutya Hafid
- Menteri Hak Asasi Manusia (HAM): Natalius Pigai
- Menteri Pariwisata: Widiyanti Putri
Selain nama-nama yang diisukan akan keluar, beredar pula spekulasi mengenai figur-figur yang berpotensi masuk menggantikan posisi yang kosong. Beberapa nama yang disebut-sebut akan menjadi menteri baru antara lain:
- Budisatrio Djiwandono (diisukan untuk posisi Menlu)
- Angga Raka Prabowo (diisukan untuk posisi Menkominfo)
- Juda Agung (diisukan untuk posisi Wakil Menteri Keuangan)
Meskipun berbagai spekulasi terus bermunculan, kepastian mengenai reshuffle kabinet sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto. Evaluasi kinerja dan kebutuhan strategis pemerintahan menjadi landasan utama dalam setiap keputusan perombakan kabinet.
