Penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Bareskrim Polri belum melakukan penahanan terhadap pengusaha Halim Kalla, yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 1 di Mempawah, Kalimantan Barat. Penetapan tersangka ini merupakan bagian dari penyelidikan yang juga melibatkan mantan Direktur Utama PLN periode 2008-2009, Fahmi Mochtar, serta dua individu lainnya.
Kronologi Kasus dan Penetapan Tersangka
Kasus dugaan korupsi ini bermula dari proses lelang ulang proyek pembangunan PLTU 1 di Mempawah, Kalimantan Barat, yang memiliki kapasitas 2×50 Megawatt. Berdasarkan keterangan dari Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri, Brigjen Totok Suharyanto, mantan Dirut PLN, Fahmi Mochtar, diduga melakukan pemufakatan jahat untuk memenangkan salah satu calon dalam lelang tersebut. Pihak swasta yang terlibat dan kini berstatus tersangka meliputi Halim Kalla selaku Presiden Direktur PT BRN, RR selaku Direktur Utama PT BRN, dan HYL selaku Direktur PT Praba.
Menurut penyidik, panitia pengadaan PLN diduga telah meloloskan KSO BRN, Alton, OJSEC meskipun tidak memenuhi syarat administrasi dan teknis yang semestinya. Lebih lanjut, pada tahun 2009, KSO BRN diduga mengalihkan pekerjaan proyek kepada PT Praba Indopersada sebagai pihak ketiga sebelum adanya tanda tangan kontrak, dengan kesepakatan pemberian imbalan. Namun, hingga batas waktu kontrak berakhir, baik KSO BRN maupun PT PI tidak berhasil menyelesaikan pekerjaan.
Proyek Mangkrak dan Kerugian Negara
Pembangunan PLTU 1 Mempawah ini dilaporkan mangkrak, dengan penyelesaian pekerjaan hanya mencapai sekitar 57% pada awalnya. Meskipun telah diberikan perpanjangan kontrak hingga sepuluh kali hingga Desember 2018, para pihak yang bertanggung jawab tidak dapat merampungkan proyek dengan alasan keterbatasan keuangan. Hingga akhir periode perpanjangan, pekerjaan baru tercapai 85,56%.
Akibat dari mangkraknya proyek ini, negara diperkirakan mengalami kerugian yang signifikan. Berdasarkan perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kerugian negara ditaksir mencapai sekitar USD 62.410.523,20 dan Rp 323.199.898.518, yang jika dijumlahkan mencapai sekitar Rp 1,35 triliun. Kerugian ini dikategorikan sebagai total loss karena output yang dijanjikan tidak tercapai.
Status Hukum dan Perkembangan Penyelidikan
Hingga kini, keempat tersangka, termasuk Halim Kalla, belum dilakukan penahanan oleh pihak kepolisian. Penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap puluhan saksi dan lima ahli untuk melengkapi berkas perkara. Selain itu, pencegahan bepergian ke luar negeri juga telah diterapkan terhadap para tersangka. Para tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Implikasi dan Relevansi Lokal
Kasus dugaan korupsi proyek PLTU 1 Mempawah ini menjadi sorotan penting dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, khususnya terkait proyek infrastruktur strategis. Meskipun proyek ini berlokasi di Kalimantan Barat dan sistem kelistrikan di pulau tersebut terpisah dari sistem kelistrikan Sumatra, isu tata kelola proyek infrastruktur tetap menjadi perhatian nasional. Bagi masyarakat dan pelaku usaha di Sumatra, kasus ini menggarisbawahi pentingnya due diligence yang ketat dalam proses lelang, pengawasan kualitas pekerjaan, serta akuntabilitas kontraktor agar proyek-proyek pembangkit dan jaringan di seluruh Indonesia, termasuk di Sumatra, berjalan tepat waktu dan sesuai tujuan.
Penyelidikan masih terus berlanjut untuk menelusuri aliran dana, mengumpulkan bukti tambahan, dan kemungkinan penetapan tersangka lain jika ditemukan bukti permulaan yang cukup. Pihak-pihak yang disebutkan memiliki hak untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan. Perkembangan lebih lanjut mengenai status penahanan, penyitaan aset, serta langkah pemulihan kerugian negara akan terus menjadi perhatian publik.
Penulis: Erwin
