Komunikolog Indonesia Gelar Dialog Tertutup dengan Jusuf Kalla: Soroti Penurunan Kualitas Komunikasi Publik dan Isu Global
JAKARTA – Sekelompok pakar komunikasi Indonesia, yang menamakan diri mereka Komunikolog Indonesia, baru-baru ini mengadakan pertemuan dialog tertutup dengan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla. Acara yang berlangsung di kediaman pribadi Jusuf Kalla di Jalan Brawijaya, Jakarta, pada Sabtu, 15 Maret 2026, pukul 16.30 WIB, ini menjadi forum penting untuk membahas berbagai permasalahan krusial, mulai dari kualitas komunikasi publik pemerintah hingga dinamika geopolitik global yang kompleks.
Pertemuan yang berlangsung santai namun mendalam ini dihadiri oleh sejumlah tokoh terkemuka di bidang komunikasi, baik akademisi maupun praktisi. Di antara para peserta yang hadir adalah Emrus Sihombing, Prof. Gun Gun Heryanto, Effendi Gazali, Suko Widodo, Prof. Lely Arrianie, Hasrullah, Prof. Marlinda, Prof. Soraya, serta dua komika yang dikenal luas, Mo Sidik dan Adriano Qalbi. Diskusi ini berlangsung hingga waktu berbuka puasa, menandakan komitmen para peserta untuk menggali solusi atas berbagai isu yang dihadapi bangsa.
Kritik Tajam Terhadap Penurunan Kualitas Komunikasi Publik Pemerintah
Salah satu poin utama yang mengemuka dalam dialog tersebut adalah kekhawatiran mendalam para komunikolog mengenai penurunan kualitas komunikasi publik yang dilakukan oleh pemerintah. Koordinator Komunikolog Indonesia, Suko Widodo, yang juga merupakan dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga, menjelaskan bahwa pertemuan ini merupakan bagian dari agenda silaturahmi dan diskusi rutin yang telah lama terjalin dengan Jusuf Kalla.
Suko Widodo menegaskan bahwa para komunikolog memiliki niat tulus untuk melihat pemerintahan berjalan dengan sukses. Namun, berdasarkan pengamatan dan diskusi di antara mereka, terdapat kesepakatan umum bahwa kualitas komunikasi pemerintah saat ini mengalami penurunan yang signifikan, sehingga sulit dipahami oleh masyarakat luas.
“Kami ingin pemerintahan ini berhasil. Tetapi hampir semua kami sependapat bahwa terjadi penurunan kualitas komunikasi pemerintah yang dapat dipahami rakyat. Ini perlu diperbaiki bersama agar pemerintahan dan bangsa kita berhasil,” ungkap Suko Widodo. Ia menekankan bahwa perbaikan kualitas komunikasi publik bukan hanya penting untuk kelancaran program pemerintah, tetapi juga esensial bagi keberhasilan bangsa secara keseluruhan.
Selain isu komunikasi publik, berbagai persoalan nasional lainnya juga turut menjadi pembahasan. Posisi Indonesia dalam kerja sama internasional serta berbagai program strategis pemerintah juga dieksplorasi dalam pertemuan tersebut. Para komunikolog berupaya memahami lebih dalam strategi pemerintah dalam menghadapi tantangan domestik dan global.
Dinamika Geopolitik Global dan Usulan Konkret untuk Perdamaian Palestina
Di samping isu domestik, dinamika geopolitik global menjadi sorotan penting dalam dialog tersebut. Prof. Gun Gun Heryanto, seorang pengamat komunikasi politik terkemuka, menyatakan bahwa para komunikolog sangat antusias untuk mendengar langsung pandangan Jusuf Kalla mengenai isu-isu internasional terkini, terutama yang berkaitan dengan konflik dan upaya perdamaian global.
Salah satu isu global yang menarik perhatian adalah keterlibatan Indonesia dalam kerja sama yang berkaitan dengan Palestina. Prof. Gun Gun Heryanto mengemukakan adanya perdebatan di tengah masyarakat mengenai efektivitas dan arah kerja sama tersebut. Oleh karena itu, ia beserta rekan-rekannya mengusulkan agar pemerintah menetapkan batas waktu yang jelas untuk mengevaluasi kerja sama tersebut.
“Presiden sudah menyampaikan bahwa jika BOP tidak sejalan dengan visi Indonesia, maka Indonesia bisa keluar. Kami menyarankan adanya deadline. Misalnya dua minggu ke depan tidak ada langkah konkret menuju perdamaian Palestina, maka Indonesia sebaiknya mempertimbangkan keluar,” ujarnya. Usulan ini mencerminkan keinginan untuk melihat tindakan yang lebih tegas dan terukur dalam upaya mendukung perdamaian internasional, serta memastikan bahwa setiap kerja sama internasional memberikan manfaat yang jelas bagi Indonesia.
Rencana Diskusi Lanjutan dan Dukungan Kritis untuk Pemerintahan
Menyikapi pentingnya dialog yang konstruktif, Komunikolog Indonesia berencana untuk melanjutkan diskusi serupa dengan berbagai tokoh bangsa lainnya di masa mendatang. Rencana ini mencakup pertemuan dengan akademisi Prof. Hotman Siahaan serta budayawan terkemuka, Ahmad Mustofa Bisri atau yang akrab disapa Gus Mus.
“Diskusinya santai, terbuka. Bahkan ada praktisi komunikasi dari kalangan seniman seperti stand-up comedian. Harapannya makin banyak pihak yang ikut berdialog,” tambah Prof. Gun Gun Heryanto, menekankan bahwa dialog ini bersifat inklusif dan terbuka bagi berbagai perspektif.
Para komunikolog menegaskan komitmen mereka untuk terus memberikan masukan yang kritis namun konstruktif demi mendukung keberhasilan pemerintahan di tengah kompleksitas tantangan nasional dan global yang semakin meningkat. Mereka berpandangan bahwa kritik yang membangun adalah bagian integral dari proses demokrasi yang sehat.
Menyoroti Kekerasan Terhadap Aktivis dan Dugaan Penyimpangan Program
Dalam pertemuan tersebut, Prof. Lely Arrianie secara khusus menyoroti maraknya kekerasan yang menimpa para aktivis di Indonesia. Ia mencontohkan kasus penyiraman air keras terhadap salah satu aktivis, yang menurutnya harus diusut tuntas hingga ke akar-akarnya, termasuk mengidentifikasi aktor intelektual di baliknya.
“Jangan hanya berhenti pada narasi atau retorika. Kasus teror seperti kepala babi busuk saja sampai sekarang belum jelas pengusutannya,” tegas Prof. Lely Arrianie, menyuarakan keprihatinan atas lambatnya penanganan kasus-kasus sensitif yang berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan publik.
Lebih lanjut, Emrus Sihombing mengangkat isu dugaan penyimpangan yang terjadi dalam program prioritas pemerintah, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia mendesak pemerintah untuk segera membuka data secara transparan terkait dugaan praktik “ternak yayasan” yang diduga mewarnai pelaksanaan program tersebut.
“BGN sendiri sudah menyebut ada penyimpangan dalam bentuk ternak yayasan. Maka sebaiknya segera disampaikan yayasan mana saja yang terlibat agar masyarakat tidak berspekulasi,” kata Emrus Sihombing, menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran negara, terutama untuk program yang bersentuhan langsung dengan kesejahteraan masyarakat.
Dampak Ekonomi Global dan Pesan Anti-ABS dari Presiden
Isu ekonomi global juga menjadi salah satu perhatian penting dalam diskusi. Hasrullah, seorang peneliti komunikasi, menilai bahwa konflik yang melibatkan aktor-aktor besar seperti Israel dan Iran berpotensi besar memicu gejolak pada kondisi ekonomi global, yang tentu saja akan berdampak pula pada perekonomian Indonesia.
Effendi Gazali, seorang komunikolog lainnya, menambahkan bahwa para peserta dialog sepenuhnya mendukung keberhasilan pemerintah. Namun, dukungan tersebut akan selalu diiringi dengan sikap kritis yang membangun. Ia juga secara spesifik menyinggung pesan Presiden Prabowo Subianto yang meminta agar para menteri dan pejabat di bawahnya tidak memberikan laporan yang bersifat “asal bapak senang” (ABS).
“Kami menyambut baik ajakan Presiden agar tidak ada laporan ABS. Jadi ketika berbicara kepada presiden jangan menjadi ‘kucing basah’,” ujar Effendi Gazali, mengilustrasikan pentingnya kejujuran dan keberanian dalam menyampaikan laporan kepada pimpinan, agar pengambilan keputusan dapat didasarkan pada data dan fakta yang akurat, bukan sekadar menyenangkan telinga.
Pertemuan ini menegaskan kembali peran penting para pakar komunikasi dalam memberikan masukan strategis bagi pembangunan bangsa, baik dalam ranah domestik maupun dalam menghadapi tantangan global yang semakin dinamis.
