Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggemparkan publik dengan penggeledahan di kediaman mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas), Silmy Karim. Puncak dari penggeledahan ini adalah penyitaan aset mewah berupa mobil Porsche dan sejumlah sepeda motor gede (moge). Langkah tegas KPK ini menambah daftar panjang temuan dalam kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi yang terus bergulir.
Kasus ini tidak hanya menyangkut Silmy Karim sebagai tersangka utama, tetapi juga menyeret sejumlah pejabat dan mantan pejabat di lingkungan Imigrasi. Penggeledahan dan penyitaan aset merupakan bagian dari upaya KPK untuk menelusuri aliran dana haram yang diduga telah merajalela dalam sistem pelayanan keimigrasian, yang seharusnya berjalan bersih dan profesional. Keberadaan aset mewah seperti Porsche dan moge di tengah dugaan kasus korupsi ini tentu menimbulkan pertanyaan besar mengenai asal-usul kekayaan tersebut.
Penyelidikan Mendalam dan Identifikasi Tersangka
Kasus ini bermula dari adanya dugaan praktik korupsi yang sistemik dalam pengurusan dokumen keimigrasian, khususnya terkait izin tinggal warga negara asing (WNA). KPK mulai menelisik kasus ini setelah menerima laporan dari berbagai sumber, termasuk dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Laporan PPATK tersebut mengungkap adanya aliran dana mencurigakan senilai ratusan miliar rupiah yang masuk ke puluhan rekening bank terkait pegawai Kementerian Imigrasi.
Dari hasil penyelidikan mendalam, KPK menetapkan tujuh pejabat dan mantan pejabat Imigrasi sebagai tersangka, selain Silmy Karim yang menjabat sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Para tersangka lainnya meliputi pejabat tinggi di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi, yang peran mereka dalam dugaan praktik korupsi ini terus didalami. Hal ini menunjukkan bahwa praktik tersebut tidak hanya dilakukan oleh satu atau dua individu, melainkan melibatkan jaringan yang lebih luas di dalam institusi.
Modus Operandi yang Terstruktur
Ketua KPK, Komjen Pol. Setyo Budiyanto, menjelaskan bahwa dugaan korupsi ini berjalan secara sistemik. Pola, alur perintah, aliran uang, dan mekanisme yang terstruktur menjadi ciri khas dari kasus ini. Mulai dari proses pengajuan dokumen, verifikasi, rekomendasi, hingga penerbitan izin tinggal, semuanya diduga telah disalahgunakan untuk meraup keuntungan pribadi.
Modus operandi yang terungkap meliputi praktik pemerasan. Silmy Karim, yang saat itu menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi sebelum menjadi Wamen, diduga meminta “jatah” dari pengurusan izin tinggal WNA. Permintaan tersebut kemudian diteruskan kepada pejabat di bawahnya untuk menarik biaya tambahan atau pungutan liar (pungli) dari para penjamin atau sponsor WNA. Biaya-biaya ekstra ini dikenakan untuk setiap dokumen permohonan izin tinggal, termasuk perpanjangan, alih status, hingga pengajuan untuk tanggungan (dependen).
Untuk memuluskan praktik ini, diduga digunakan rekening-rekening pribadi atau bahkan rekening nominee seperti milik petugas kebersihan, office boy, atau kerabat untuk menampung aliran dana. Hal ini dilakukan untuk menyamarkan asal-usul uang yang diperoleh secara ilegal. Peran biro jasa juga sangat signifikan, yang pada praktiknya seringkali mempersulit proses permohonan izin tinggal agar para pemohon terpaksa membayar biaya tambahan.
Aliran Dana dan Kode Rahasia
Dari periode 2022 hingga 2026, para pihak yang terlibat dalam Direktorat Jenderal Imigrasi diduga menerima uang tunai maupun melalui transfer dengan total mencapai Rp145,5 miliar. Uang ini kemudian dibagikan kepada oknum-oknum yang terlibat, termasuk kepada Silmy Karim yang diperkirakan menerima sekitar Rp100 juta per minggu.
Untuk menyamarkan pembagian uang tersebut, diduga digunakan kode-kode rahasia. Istilah seperti “malaikat” digunakan untuk merujuk pada distribusi uang bagi pejabat tinggi, sementara kode lain menggunakan istilah pembayaran konser grup band untuk menentukan besaran jatah bagi setiap individu. Kode-kode ini diciptakan untuk mengaburkan jejak aliran dana haram yang digunakan untuk kepentingan pribadi, pembelian aset, hingga mendirikan perusahaan sebagai penyamaran.
Penyitaan Aset Mewah
Sebagai bagian dari upaya penelusuran aset hasil korupsi, KPK melakukan penggeledahan di kediaman Silmy Karim. Dari penggeledahan tersebut, penyidik berhasil menyita sejumlah barang bukti mewah, termasuk sebuah mobil Porsche dan beberapa unit sepeda motor gede (moge). Penyitaan aset ini merupakan langkah krusial dalam membuktikan kerugian negara dan memastikan aset hasil korupsi dapat dipulihkan.
Selain itu, dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan sebelumnya, KPK juga mengamankan berbagai barang bukti lain senilai total Rp17,5 miliar. Barang bukti tersebut meliputi tujuh unit mobil, lima belas unit motor, sebelas unit sepeda, saldo dalam rekening bank dan aset kripto, serta sejumlah mata uang asing. Aset-aset yang disita dari para tersangka lain juga beragam, termasuk sertifikat tanah, emas, hingga kendaraan berat seperti truk towing.
Ditemukannya aset-aset mewah ini di tengah kasus dugaan korupsi menjadi sorotan publik. Hal ini menggarisbawahi pentingnya integritas di sektor publik, terutama dalam instansi yang bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat dan penegakan hukum seperti imigrasi. Kasus ini menjadi pengingat bahwa korupsi, sekecil apapun, dapat merusak kepercayaan publik dan menghambat pembangunan bangsa. KPK terus berkomitmen untuk memberantas korupsi hingga ke akar-akarnya, memastikan bahwa para pelaku mendapatkan hukuman setimpal dan aset negara dapat diselamatkan.
Penulis: Erwin
