Dewan Pertahanan Nasional Lantik 12 Tenaga Ahli Baru, Termasuk Putra Cak Nun
Kementerian Pertahanan menjadi saksi pelantikan 12 tenaga ahli baru untuk Dewan Pertahanan Nasional (DPN) pada Kamis, 15 Januari 2026. Acara ini dipimpin langsung oleh Menteri Pertahanan (Menhan) yang juga menjabat sebagai Ketua Harian DPN, Sjafrie Sjamsoeddin. Pelantikan ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 202 Tahun 2024 mengenai Dewan Pertahanan Nasional, serta Keputusan Ketua Harian DPN Nomor KEP/3/KH/X/2025 tentang Pengangkatan Tenaga Ahli di lingkungan DPN.
Proses seleksi dan penunjukan para tenaga ahli ini menekankan pada kebutuhan organisasi dan kompetensi profesional. DPN, sebagai lembaga strategis yang bertugas memberikan pertimbangan kepada Presiden mengenai kebijakan pertahanan negara, membutuhkan individu-individu dengan keahlian mendalam di berbagai bidang.
Profil Tenaga Ahli yang Dilantik
Daftar 12 tenaga ahli yang resmi dilantik mencakup berbagai latar belakang keilmuan dan pengalaman. Mereka akan mengemban peran sebagai Tenaga Ahli Utama, Madya, dan Muda, berkontribusi dalam analisis, perumusan, dan evaluasi kebijakan pertahanan.
Salah satu nama yang menarik perhatian dalam pelantikan ini adalah Sabrang Mowo Damar Panuluh. Dikenal luas sebagai Neo, vokalis grup musik Letto, ia merupakan putra dari Emha Ainun Nadjib atau Cak Nun. Kehadiran figur publik dalam jajaran tenaga ahli ini menimbulkan pertanyaan mengenai kriteria penunjukan.
Selain Neo, berikut adalah nama-nama lain yang turut dilantik:
- Prof. Dr. Surachman Surjaatmadja
- Dr. Ian Montratama
- Dr. Ing. M. Abdul Kholiq
- Agato P. P. Simamora, S.H. M.H.
- Dr. Achmad Rully
- Filda Citra Yusgiantoro, Ph.D
- Dr. Ir. Jupriyanto
- Frank Alexander Hutapea, S.H.
- Sabrang Mowo Damar Panuluh, B.Math, B.Sc.
- Santiaji Dyatmiko
- Maundri Prihanggo, S.T., M.Sc.
- Dr. Muhammad Zulkarnain Maddatuang, M.Si.
Kehadiran berbagai gelar akademis dan profesional dalam daftar ini menunjukkan komitmen DPN untuk memperkuat kapasitas keilmuan dan analitis dalam menghadapi tantangan pertahanan negara yang semakin kompleks.
Penekanan pada Kebutuhan Organisasi dan Kompetensi
Kepala Biro Informasi Pertahanan Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait, memberikan klarifikasi mengenai proses penunjukan para tenaga ahli. Ia menegaskan bahwa penempatan 12 individu tersebut murni didasarkan pada kebutuhan riil organisasi dan penilaian mendalam terhadap kompetensi serta keahlian yang relevan.
“Penunjukan 12 tenaga ahli Dewan Pertahanan Nasional dilakukan berdasarkan kebutuhan organisasi dan pertimbangan profesional atas kompetensi serta keahlian yang relevan,” ujar Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait melalui pesan singkat pada Minggu, 18 Januari 2026.
Pernyataan ini bertujuan untuk meluruskan persepsi publik bahwa penunjukan semata-mata didasarkan pada popularitas atau latar belakang sebagai figur publik. DPN beroperasi berdasarkan mekanisme kelembagaan yang ketat, memastikan bahwa setiap anggota yang dipilih memiliki kontribusi yang dapat diukur dalam mendukung perumusan kebijakan pertahanan negara.
Figur Publik Bukan Kriteria Utama
Lebih lanjut, Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait menekankan bahwa status sebagai publik figur bukanlah faktor penentu utama dalam proses seleksi. Fokus utama adalah pada kemampuan individu untuk memberikan kontribusi pemikiran strategis yang krusial bagi DPN.
“Latar belakang publik figur bukan menjadi dasar penunjukan, yang menjadi pertimbangan utama adalah kontribusi pemikiran strategis yang dibutuhkan Dewan Pertahanan Nasional dalam mendukung perumusan kebijakan pertahanan negara. Seluruh proses dilakukan melalui mekanisme kelembagaan sesuai ketentuan yang berlaku,” jelasnya.
Kompetensi strategis yang dimaksud mencakup pemahaman mendalam mengenai isu-isu pertahanan, geopolitik, teknologi militer, hukum internasional terkait keamanan, serta kemampuan analisis kebijakan yang tajam. DPN bertugas memberikan masukan kepada Presiden, sehingga kualitas dan kedalaman analisis dari para tenaga ahlinya menjadi sangat vital.
Dengan demikian, pelantikan 12 tenaga ahli baru ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas DPN dalam menjalankan fungsinya sebagai penasihat strategis di bidang pertahanan, memastikan bahwa kebijakan pertahanan negara senantiasa relevan, efektif, dan adaptif terhadap dinamika global.
