Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkap adanya ketidakwajaran pada harga produk unggas yang dirasakan konsumen, padahal harga di tingkat peternak justru mengalami penurunan. Pernyataan itu dilontarkan pada Selasa, 27 Oktober, ketika ia menyinggung dugaan peran perantara yang memanfaatkan rantai distribusi sehingga merugikan peternak sekaligus membebani pembeli.
Amran menekankan bahwa fenomena ini perlu segera ditelusuri karena berdampak pada sekitar 4,8 juta peternak. Menurutnya, kondisi ideal adalah saat harga di peternak turun, harga di pasar konsumen juga ikut turun. “Ini ada anomali. Harga di peternak turun, harga di konsumen naik,” ujarnya.
Data yang dikutip dari pemantauan Satgas Pangan Polri pada 26 Oktober menunjukkan perbedaan harga antar tingkat rantai pasok. Pada level produsen, harga daging ayam ras tercatat Rp24.400 per kilogram (acuan pemerintah Rp25.000/kg), sementara telur ayam ras berada di Rp23.921 per kilogram (acuan Rp26.500/kg). Di tingkat distributor, daging dijual sekitar Rp33.000/kg dan telur Rp25.468/kg. Sementara di ritel modern, harga daging ayam mencapai Rp38.399/kg (acuan Rp40.000/kg) dan telur Rp25.996/kg (acuan Rp30.000/kg).
Pemerintah, kata Amran, akan menggandeng Satgas Pangan bersama aparat penegak hukum untuk mengungkap pihak-pihak yang diduga bermain dalam rantai distribusi. Ia menegaskan komitmen tindakan tegas terhadap pelaku yang memanfaatkan situasi pasar. “Kita tindak tegas. Tidak ada kompromi,” tegasnya sebagai peringatan bagi pemain yang dianggap tidak bertanggung jawab.
Sebagai solusi jangka menengah dan panjang, kementeriannya mendorong pembenahan tata niaga seiring perbaikan proses produksi. Salah satu upaya yang sedang dibangun adalah sistem tertutup (closed system) yang menghubungkan petani jagung dengan peternak melalui koperasi, agar kebutuhan pakan lebih terjamin dan rantai pasok menjadi lebih terkendali. Tujuannya agar bahan baku pakan tersedia dengan harga wajar sehingga beban biaya produksi peternak berkurang dan pasokan ke konsumen lebih stabil.
Amran menambahkan bahwa pembenahan harus memberikan manfaat nyata bagi seluruh pihak: peternak tidak dirugikan dan konsumen tidak menjadi korban lonjakan harga. Pemerintah juga sedang merumuskan harga acuan pemerintah serta harga pembelian pemerintah dan batas eceran tertinggi untuk menata pasar hingga mekanisme distribusi lebih transparan dan adil.
Penulis: Redaksi
