Harapan Baru Mobilitas Komuter: Proyek MRT Cikarang-Balaraja Dinilai Solusi Krusial
Pembangunan infrastruktur transportasi massal terus menjadi sorotan publik, terutama bagi mereka yang bergantung pada mobilitas harian antar wilayah penyangga ibu kota. Salah satu proyek yang kini tengah dalam tahap persiapan pemerintah, yakni Mass Rapid Transit (MRT) lintas Cikarang-Balaraja, disambut antusias oleh masyarakat. Muhammad Sultan, seorang warga Balaraja, Kabupaten Tangerang, yang bekerja di Jakarta Selatan, melihat proyek ini sebagai angin segar yang berpotensi memangkas waktu tempuh perjalanan secara signifikan dan meningkatkan konektivitas antardaerah.
Selama ini, Sultan mengandalkan Kereta Rel Listrik (KRL) sebagai moda transportasi utama untuk berangkat kerja menuju kawasan Jalan T.B. Simatupang, Jakarta Selatan. Perjalanan hariannya dimulai dari Stasiun Tangerang, dilanjutkan dengan transit di Stasiun Duri, lalu berpindah ke Stasiun Manggarai. Dari sana, ia melanjutkan perjalanan dengan kereta arah Bogor dan akhirnya turun di Stasiun Tanjung Barat.
“Kalau saya pribadi sehari-harinya menggunakan transportasi umum berupa KRL dari Tangerang ke Jakarta Selatan,” ujar Sultan saat diwawancarai. Ia menjelaskan bahwa total waktu tempuh perjalanannya bisa mencapai sekitar dua jam sekali jalan. “Kalau kendala perjalanan saat ini paling di jarak tempuh dan waktu tempuhnya saja. Itu bisa memakan waktu dua jam karena harus transit beberapa kali,” tambahnya.
Selain memakan waktu yang panjang, biaya transportasi harian juga menjadi pertimbangan. Sultan mengaku menghabiskan sekitar Rp10.000 per hari untuk perjalanan pulang pergi menggunakan KRL, belum termasuk biaya transportasi daring (ojek online) dari stasiun menuju kantornya.
MRT Sebagai Solusi Mobilitas dan Konektivitas
Kehadiran MRT lintas Balaraja-Lebak Bulus dipandang oleh Sultan sebagai solusi mobilitas yang krusial bagi masyarakat, khususnya para pekerja komuter dari Tangerang menuju Jakarta. Ia memperkirakan rute perjalanan akan jauh lebih efisien. “Nanti mungkin dari Balaraja bisa langsung ke Lebak Bulus, kemudian lanjut ke Fatmawati. Itu tentu bisa memangkas jalur dan waktu tempuh perjalanan saya,” ungkapnya.
Dengan potensi efisiensi waktu yang ditawarkan, Sultan menyatakan kesiapannya untuk beralih dari KRL ke MRT apabila proyek tersebut telah beroperasi. “Kalau memang MRT bisa memangkas waktu perjalanan, kemungkinan saya akan beralih,” katanya. Ia juga menekankan pentingnya proyek MRT Cikarang-Balaraja sebagai prioritas pemerintah, mengingat dampaknya yang langsung terkait dengan mobilitas masyarakat dan penguatan konektivitas kawasan penyangga ibu kota.
Tantangan dan Harapan di Tengah Pembangunan
Terkait potensi kenaikan harga rumah dan tanah akibat pembangunan MRT, Sultan menilai hal tersebut sebagai dampak yang wajar dari pembangunan infrastruktur berskala besar. Namun, ia berharap pemerintah tetap dapat menyiapkan solusi agar masyarakat berpenghasilan rendah tetap memiliki akses terhadap hunian yang terjangkau. “Kalau ada kekhawatiran harga tanah naik, menurut saya itu persoalan lain yang mungkin bisa dipertimbangkan pemerintah, misalnya dengan memperbanyak perumahan rakyat yang lebih terjangkau,” tuturnya.
Mengenai potensi penggusuran akibat proyek strategis nasional ini, Sultan tidak terlalu mengkhawatirkan, namun ia berharap pemerintah dapat meminimalisir dampak negatif terhadap masyarakat sekitar proyek. “Dalam proyek strategis nasional pasti ada yang dikorbankan. Tinggal bagaimana pemerintah meminimalisir dampak buruknya terhadap masyarakat,” tegasnya.
Upaya Pemerintah Daerah dalam Percepatan Pembangunan
Di sisi lain, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tangerang, Erwin Mawandy, menjelaskan bahwa pihaknya tengah berupaya mengadvokasi pemerintah pusat untuk mempercepat proyek jalur East-West Balaraja-Cikarang. Jalur ini dinilai akan sangat membantu mobilitas masyarakat di kawasan aglomerasi Jabodetabek. “Kalau memang masih dilakukan bertahap, paling tidak jalur dari Balaraja sampai Semanan bisa menjadi prioritas pertama,” kata Erwin.
Selain mendorong proyek East-West, Pemerintah Kabupaten Tangerang juga mengusulkan pengembangan jalur MRT baru yang terhubung langsung dengan wilayah-wilayah pusat pertumbuhan di Kabupaten Tangerang. Jalur ini direncanakan akan tersambung dari Lebak Bulus menuju BSD, kemudian berlanjut ke Lippo Karawaci hingga Citra Raya.
Menurut Erwin, usulan ini diharapkan dapat menjadi solusi terhadap persoalan kemacetan yang saat ini masih didominasi oleh penggunaan kendaraan pribadi. “Kalau ada angkutan publik seperti BRT ataupun MRT, mobilitas masyarakat bisa berjalan lebih cepat,” ujarnya.
Studi Kelayakan dan Rencana Jangka Panjang
Meskipun demikian, Erwin mengakui bahwa pemerintah daerah belum melakukan kajian teknis secara detail terkait titik stasiun maupun trase jalur MRT yang diusulkan. Fokus Pemkab Tangerang saat ini adalah mengadvokasi pemerintah pusat agar proyek tersebut masuk dalam prioritas pembangunan nasional. “Untuk penempatan stasiun dan teknis lainnya tentu masih perlu studi kelayakan lebih lanjut,” jelasnya.
Tak hanya mendorong pembangunan jalur utama, Pemkab Tangerang juga menyiapkan rencana pengembangan transportasi pengumpan (feeder) apabila proyek MRT maupun jalur East-West terealisasi. Pemerintah daerah nantinya memiliki tanggung jawab untuk memastikan masyarakat dapat dengan mudah menjangkau simpul-simpul transportasi publik.
“Kalau nanti MRT sudah terbangun, pemerintah daerah harus menyiapkan feeder seperti BRT untuk mempermudah masyarakat menuju simpul transportasi,” ujar Erwin. Ia mencontohkan, jalur KRL double track Tanah Abang-Rangkasbitung yang melintasi wilayah Kabupaten Tangerang saat ini sudah banyak dimanfaatkan warga. Namun, akses menuju stasiun masih banyak mengandalkan kendaraan pribadi, sehingga diperlukan dukungan transportasi penghubung.
“Pengembang juga tentu punya nilai ekonomi yang bisa didapatkan. Skema seperti itu menurut saya sangat mungkin untuk dikaji,” tutup Erwin, mengindikasikan adanya potensi kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dalam pengembangan ekosistem transportasi publik yang terintegrasi.
