Sekda Batam, Firmansyah, menghadiri Musrenbang Kecamatan Bengkong, di Golden Prawn Bengkong, Jumat (30/1/2026). HUMAS DISKOMINFO BATAM / DHEO ANANDA PUTRA
Diskominfo Batam – Kecamatan Bengkong mengajukan sebanyak 90 usulan kegiatan melalui program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan serta Pemberdayaan Masyarakat (PSPK-PM) dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan Bengkong di Golden Prawn Bengkong, Jumat (30/1/2026).
Usulan tersebut berasal dari empat kelurahan di wilayah Bengkong. Kelurahan Tanjungbuntung menyampaikan 40 usulan, Kelurahan Bengkong Sadai 22 usulan, Kelurahan Bengkong Laut 16 usulan, serta Kelurahan Bengkong Indah sebanyak 12 usulan.
Selain usulan PSPK-PM, Kecamatan Bengkong juga mengajukan 20 usulan prioritas non-PSPK yang sebagian besar berfokus pada penanganan banjir. Beberapa program strategis yang diusulkan meliputi peningkatan drainase perkotaan di kawasan Bengkong Aljabar, pembangunan tembok penahan atau batu miring perbatasan, serta pembangunan dinding penahan tebing di Bengkong Ratu.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam, Firmansyah, yang mewakili Wali Kota Batam Amsakar Achmad dan Wakil Wali Kota Batam Li Claudia Chandra, menegaskan bahwa seluruh usulan harus melalui proses penyaringan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
Ia menyebutkan, proyeksi APBD Kota Batam tahun 2026 sebesar Rp4,2 triliun, sementara total akumulasi usulan pembangunan dari seluruh kecamatan mencapai lebih dari Rp12 triliun.
“Dengan kondisi tersebut, pemerintah daerah harus menetapkan skala prioritas. Pendidikan dan kesehatan tetap menjadi sektor utama, namun kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat juga harus diperhatikan,” ujar Firmansyah.
Ia juga menyoroti pentingnya perbaikan administrasi dalam proses pengusulan. Menurutnya, sejumlah usulan belum dapat direalisasikan karena kendala teknis pada tahap input dan verifikasi data perencanaan.
Firmansyah berharap perbaikan sistem yang dilakukan pada tahun ini dapat mendorong usulan yang tertunda agar kembali masuk dalam prioritas penganggaran tahun 2027.
Musrenbang tersebut turut dihadiri anggota DPRD Kota Batam daerah pemilihan Bengkong–Batu Ampar, yakni Yunus Muda, Asni, dan Mesrawati, serta jajaran kepala OPD, unsur pimpinan kecamatan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat setempat. (Humas Diskominfo Batam / Ahmad Nusur)
Sekda Batam, Firmansyah, menghadiri Musrenbang Kecamatan Bengkong, di Golden Prawn Bengkong, Jumat (30/1/2026). HUMAS DISKOMINFO BATAM / DHEO ANANDA PUTRA
Diskominfo Batam – Kecamatan Bengkong mengajukan sebanyak 90 usulan kegiatan melalui program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan serta Pemberdayaan Masyarakat (PSPK-PM) dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan Bengkong di Golden Prawn Bengkong, Jumat (30/1/2026).
Usulan tersebut berasal dari empat kelurahan di wilayah Bengkong. Kelurahan Tanjungbuntung menyampaikan 40 usulan, Kelurahan Bengkong Sadai 22 usulan, Kelurahan Bengkong Laut 16 usulan, serta Kelurahan Bengkong Indah sebanyak 12 usulan.
Selain usulan PSPK-PM, Kecamatan Bengkong juga mengajukan 20 usulan prioritas non-PSPK yang sebagian besar berfokus pada penanganan banjir. Beberapa program strategis yang diusulkan meliputi peningkatan drainase perkotaan di kawasan Bengkong Aljabar, pembangunan tembok penahan atau batu miring perbatasan, serta pembangunan dinding penahan tebing di Bengkong Ratu.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam, Firmansyah, yang mewakili Wali Kota Batam Amsakar Achmad dan Wakil Wali Kota Batam Li Claudia Chandra, menegaskan bahwa seluruh usulan harus melalui proses penyaringan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
Ia menyebutkan, proyeksi APBD Kota Batam tahun 2026 sebesar Rp4,2 triliun, sementara total akumulasi usulan pembangunan dari seluruh kecamatan mencapai lebih dari Rp12 triliun.
“Dengan kondisi tersebut, pemerintah daerah harus menetapkan skala prioritas. Pendidikan dan kesehatan tetap menjadi sektor utama, namun kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat juga harus diperhatikan,” ujar Firmansyah.
Ia juga menyoroti pentingnya perbaikan administrasi dalam proses pengusulan. Menurutnya, sejumlah usulan belum dapat direalisasikan karena kendala teknis pada tahap input dan verifikasi data perencanaan.
Firmansyah berharap perbaikan sistem yang dilakukan pada tahun ini dapat mendorong usulan yang tertunda agar kembali masuk dalam prioritas penganggaran tahun 2027.
Musrenbang tersebut turut dihadiri anggota DPRD Kota Batam daerah pemilihan Bengkong–Batu Ampar, yakni Yunus Muda, Asni, dan Mesrawati, serta jajaran kepala OPD, unsur pimpinan kecamatan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat setempat. (Humas Diskominfo Batam / Ahmad Nusur)
