Jakarta — Kepala Badan Komunikasi (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan, menyatakan pada peringatan dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bahwa pemerintahan ini berhasil mendorong laju ekonomi yang berimbas pada kenaikan kesejahteraan sebagian masyarakat. Pernyataan disampaikan pada Rabu, 21 Oktober 2026, menyoroti capaian pertumbuhan sekaligus perubahan indikator kesejahteraan di sektor pertanian, perikanan, dan ketenagakerjaan di Indonesia.
Salah satu tolok ukur yang diangkat Syahganda adalah pertumbuhan produk domestik bruto yang konsisten melampaui angka 5 persen, bahkan tercatat 5,61 persen pada kuartal I-2026. Menurut dia, dorongan utama berasal dari belanja pemerintah di awal tahun yang memicu aktivitas ekonomi swasta. Sebagai penjelasan, Syahganda menyinggung bahwa “itu memang government spending di awal tahun itu besar-besaran sehingga memancing swasta” sebagai faktor yang membantu mencapai angka tersebut.
Tak hanya angka makro, dampak pada pendapatan kelompok tertentu juga diperhatikan. Nilai tukar petani (NTP) dilaporkan meningkat dari 124 pada akhir 2024 menjadi 131 pada September 2026, sinyal perbaikan daya beli petani. Untuk nelayan, Badan Pusat Statistik mencatat nilai tukar nelayan (NTN) pada September 2026 sebesar 108,85, yang menunjukkan adanya perbaikan relatif pada kesejahteraan pelaku sektor perikanan.
Di ranah ketenagakerjaan, Syahganda menyoroti peningkatan upah yang lebih signifikan dibanding periode sebelumnya. Rata-rata kenaikan upah buruh dalam dua tahun terakhir mencapai 6,5 persen, jauh lebih tinggi daripada kenaikan rata-rata sekitar 1 persen pada periode sebelumnya. Menurutnya, hal ini mencerminkan perubahan kebijakan menuju pertumbuhan yang lebih inklusif, diarahkan agar lapisan bawah masyarakat turut merasakan manfaat pertumbuhan ekonomi.
Meski demikian, kepala Bakom juga mengakui adanya sisi lain yang mengkhawatirkan: penyusutan ukuran kelas menengah. Ia menyebut sekitar 11 juta orang dari kelompok kelas menengah turun ke kategori menengah-bawah, kondisi yang menjadi perhatian pemerintah dan akan menjadi fokus kebijakan ke depan. Penurunan ini menandai tantangan redistribusi manfaat pembangunan yang belum sepenuhnya teratasi.
Untuk mengatasi masalah tenaga kerja dan menstabilkan pendapatan kelompok yang terdampak, Syahganda menyampaikan pemerintah akan memprioritaskan penyerapan tenaga kerja melalui sektor industri, termasuk industri otomotif, pada 2027. Upaya ini diharapkan mampu menyerap tenaga kerja dan membantu memulihkan posisi mereka yang mengalami penurunan status ekonomi, sekaligus menjaga arah pertumbuhan tetap inklusif.
Penulis: Redaksi
