Presiden Prabowo Subianto mengumumkan rencana penyaluran dana sebesar Rp 400 triliun untuk mendukung petani, nelayan, serta masyarakat yang tinggal di wilayah pedesaan dan daerah terpencil. Pernyataan itu disampaikan pada rapat koordinasi nasional Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Rakornas TPKAD) di Jakarta, Kamis (22/10), sebagai bagian dari upaya memperluas akses pembiayaan kepada kelompok-kelompok rentan.
Menurut Prabowo, pemerintah sejauh ini sudah mendistribusikan dana sekitar Rp 53 triliun kepada sekitar 2 juta penerima manfaat. Ia menyatakan keyakinan bahwa target yang lebih luas akan tercapai dalam waktu dekat: “Insyallah terwujud,” ujarnya saat acara. Pernyataan itu menegaskan komitmen pemerintah untuk meningkatkan dukungan finansial di level desa dan kawasan terpencil.
Selain alokasi baru tersebut, pemerintah melaporkan realisasi penyaluran berbagai program pembiayaan sampai 20 Oktober 2026 mencapai Rp 257,84 triliun. Angka ini mencakup Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan sejumlah fasilitas kredit lain seperti kredit asintan, kredit untuk industri padat karya, serta kredit untuk program perumahan. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut total program tersebut tahun ini dibudgetkan sebesar Rp 300 triliun dan telah menjangkau sekitar 4 juta debitur.
Dalam pernyataannya, Airlangga juga menyampaikan perubahan suku bunga untuk salah satu inisiatif yang ditujukan kepada perempuan prasejahtera. Bunga Kredit Perempuan Prasejahtera diturunkan dari kisaran 18–25 persen menjadi 8 persen flat per tahun, langkah yang ia sebut sebagai tindak lanjut arahan Presiden untuk memperluas akses pembiayaan bagi perempuan dari kelompok rentan.
Secara kronologis, paparan Prabowo pada Rakornas datang di tengah laporan realisasi program kredit yang signifikan hingga Oktober 2026. Pemerintah menempatkan penyaluran KUR dan program sejenis sebagai instrumen utama untuk mendukung aktivitas ekonomi di sektor informal dan wilayah yang kurang terlayani perbankan. Penurunan suku bunga untuk kredit khusus perempuan merupakan bagian dari strategi ini untuk membuat pembiayaan menjadi lebih terjangkau.
Pemerintah menyebut tahun depan sebagai periode kunci untuk merealisasikan target alokasi Rp 400 triliun tersebut. Implementasi skema dan mekanisme penyaluran akan menjadi penentu sejauh mana dana tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan petani, pelaku perikanan, dan komunitas pedesaan serta memperkecil kesenjangan akses ke pembiayaan. Pengumuman ini menambah dimensi kebijakan ekonomi yang berfokus pada inklusi finansial dan penguatan ekonomi daerah.
Penulis: Redaksi
